Kalimantan Update – 23 Oktober 2026 | Gelombang mati listrik kembali menghantam sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari Batam-Bintan yang menelan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah, hingga aksi protes warga di Pati, Jawa Tengah, yang geram karena pemadaman berulang. Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa persoalan keandalan pasokan listrik masih menjadi tantangan serius, terutama di luar sistem Jawa-Madura-Bali yang relatif lebih stabil.
Pemadaman massal paling parah terjadi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada 12 Oktober 2026. Selama lebih dari 11 jam, sekitar 411.219 pelanggan kehilangan aliran listrik dengan total daya hilang mencapai 578,2 megawatt. Aktivitas masyarakat lumpuh total: pasokan air bersih turun drastis, jaringan internet terputus, dan operasional Bandara Hang Nadim sempat terganggu. Hasil penyelidikan Bareskrim Polri menyimpulkan penyebab utamanya adalah masuknya seekor kera liar ke area Trafo 1 Gardu Induk Sei Harapan yang memicu korsleting antara sisi tegangan 150 kV dan 20 kV. Pagar pengaman yang seharusnya dialiri listrik ternyata dalam kondisi mati, sementara perangkat proteksi tidak berfungsi maksimal. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp57,3 miliar dan lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari empat personel PLN Batam dan satu pihak kontraktor.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut kemungkinan gangguan akibat petir dan hewan, sementara Direktur Utama PLN Suroso Isnandar membantah adanya sabotase. PLN Batam juga menepis isu bahwa proyek data center menjadi pemicu blackout. Meski demikian, peristiwa ini menambah daftar panjang insiden mati listrik berskala besar sepanjang 2026.
Pada Mei 2026, gangguan pada jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai menyebabkan pemadaman massal di sebagian besar Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga Sumatera Selatan. Pada Juni 2026, pemadaman bergilir juga terjadi di beberapa wilayah Jawa. Di Kalimantan, gangguan pasokan membuat sistem kelistrikan tidak stabil, sementara di Sulawesi Tengah warga masih sering mengalami pemadaman karena defisit daya yang belum sepenuhnya teratasi meskipun telah ada penambahan PLTD 50 MW.
Di Balikpapan, pemadaman bergilir terjadi hampir di seluruh kecamatan, mulai dari Balikpapan Barat, Utara, Tengah, Timur, Selatan, hingga Balikpapan Kota. Warga Balikpapan Utara, Yogi (29), mengeluhkan pemadaman dua hari berturut-turut dengan durasi hingga tiga jam. “Ini mengganggu sekali lah, masa dua hari berturut-turut kena pemadaman bergilir, apalagi sekali padam sampai tiga jam,” katanya. Hal serupa dirasakan Zahra (30) yang mengaku aktivitas rumah tangganya lumpuh karena mesin cuci, AC, hingga wifi tidak dapat digunakan.
Di Pati, Jawa Tengah, ratusan warga Desa Bageng, Kecamatan Gembong, menggeruduk Kantor PLN Pati pada Kamis (22/10/2026). Aksi protes yang didampingi pemerintah desa ini dipicu pemadaman listrik hingga 16 jam nonstop, sejak pukul 18.00 WIB Rabu hingga pukul 10.00 WIB Kamis. Kepala Desa Bageng, Zaenuri, menegaskan wilayah RW 7, RW 8, dan RW 9 Dukuh Rubiah sudah hampir satu tahun sering mengalami pemadaman. “Biasanya padam sampai empat jam, mulai habis Magrib sampai jam 10 malam. Tapi tadi malam padam terus, dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi baru ada penanganan,” ungkapnya. Akibatnya, sekitar 1.000 jiwa terdampak dan aktivitas belajar hingga ekonomi warga lumpuh.
Sementara itu, PLN ULP Wuawua menjadwalkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Kamis (22/10/2026) sore hingga dini hari untuk mendukung pemeliharaan sistem. Pemadaman dibagi dalam enam jadwal, mulai pukul 15.00 hingga 23.30 Wita, mencakup jalan-jalan utama seperti Jalan Malik Raya, Jalan Saranani, Jalan Abeli, Jalan Brigjen Katamso, hingga Jalan Poros Konda–Moramo Utara.
Rentetan insiden mati listrik ini menunjukkan bahwa masalah keandalan listrik masih menjadi pekerjaan rumah besar. Di satu sisi, pemeliharaan dan penanganan gangguan menjadi keniscayaan teknis; di sisi lain, masyarakat berhak mendapatkan pasokan yang stabil, terutama karena mati listrik berdampak langsung pada ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Pemerintah dan PLN perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan transparansi jadwal pemadaman, serta mempercepat investigasi dan penindakan hukum atas kelalaian yang menyebabkan kerugian negara. Tanpa perbaikan menyeluruh, mati listrik akan terus menjadi momok yang merugikan masyarakat luas.