Kalimantan Update – 27 Oktober 2026 | Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 resmi bergulir secara nasional sejak Senin, 26 Oktober 2026. Di berbagai daerah, peran pengawas TKA menjadi sorotan utama karena menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan kredibilitas ujian. Mulai dari Kota Solok, Jombang, Medan, hingga Ternate, para pengawas TKA dikerahkan dengan sistem berlapis untuk memastikan tidak ada celah kecurangan selama ujian berlangsung.
Di Kota Solok, Sumatera Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Solok, Amril, meninjau langsung pelaksanaan TKA Gelombang I bagi siswa MAN Kota Solok pada Senin (26/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ujian berjalan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Amril hadir didampingi Kepala MAN Kota Solok H. Maidison, Kaur Tata Usaha Roki Adedeswan, Kasi Pendidikan Madrasah, serta pengawas TKA dari unsur pengawas madrasah.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan TKA ini berjalan lancar, jujur, dan berintegritas. TKA ini bukan hanya sekadar tes, tetapi sebagai tolak ukur kemampuan akademik siswa sekaligus sebagai bahan evaluasi mutu pendidikan di madrasah,” ujar Amril saat meninjau ruang ujian.
Senada dengan itu, Kepala MAN Kota Solok, Maidison, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan, mulai dari perangkat, jaringan, hingga penempatan pengawas TKA di setiap ruang ujian. Menurutnya, sistem pengawasan yang ketat menjadi kunci kelancaran TKA Gelombang I di madrasah tersebut.
Pengawasan Berlapis di Tingkat Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan pengawasan berlapis untuk mencegah kecurangan selama TKA 2026. Selain pengawas TKA yang bertugas langsung di ruang ujian, terdapat pula pengawas daring atau penyelia yang memantau jalannya ujian melalui kamera dan platform Zoom. Penyelia ini memastikan pelaksanaan serta dokumentasi ujian berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) juga menyediakan posko pengaduan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk menerima laporan dugaan kecurangan. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Laporan wajib disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas pihak terkait, bentuk pelanggaran, lokasi dan waktu kejadian, serta bukti pendukung dan saksi mata. Sanksi bagi pelanggar diberikan sesuai tingkat kesalahan, mulai dari teguran hingga pembatalan ujian dan pemberian nilai nol. Pelanggaran dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat.
Kelancaran di Jombang dan Medan
Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Redjo Sunariyanto, memantau langsung pelaksanaan TKA di SMAN 3 Jombang pada pergantian sesi pertama dan kedua. Ia menyebut tidak ada kendala teknis berarti pada hari pertama. Sebelum masuk ke laboratorium komputer, siswa berdoa bersama, lalu diperiksa satu per satu oleh pengawas TKA. Seluruh perlengkapan, termasuk sepatu, tas, gawai, hingga botol minum, ditinggal di luar ruangan.
“Sampai saat ini insyaallah lancar. Kami belum menerima laporan kendala dari sekolah, termasuk kendala dari pusat,” ujarnya. Cabdindik setempat juga menyiagakan lima petugas helpdesk untuk melayani konsultasi teknis dan pendataan.
Sementara itu, di SMAN 3 Medan, sebanyak 428 siswa mengikuti TKA yang dibagi dalam dua sesi setiap hari. Ketua Panitia TKA SMAN 3 Medan, Mesayu Ardiningtyas, menjelaskan bahwa sekolah telah menyiapkan infrastruktur pendukung sejak Agustus, termasuk webcam, laptop untuk pengawas TKA, hingga tripod untuk kebutuhan pengawasan jarak jauh melalui Zoom oleh penyelia dari pusat. Sekolah juga menambah daya listrik dan mengantisipasi gangguan internet agar ujian berjalan tanpa hambatan.
Kendala Teknis di Maluku Utara
Di Maluku Utara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Abubakar Abdullah, meninjau pelaksanaan TKA di SMK Negeri 2 Ternate. Sebanyak 21.773 siswa dari SMA, SMK, SMALB, madrasah, dan SMA Kristen mengikuti ujian tersebut. Ia memantau melalui Pusat Dukungan dan Posko Tim Teknis serta pendampingan penyelia.
Abubakar menjelaskan bahwa TKA menerapkan ketentuan pengawasan untuk menjaga independensi dan integritas tes. Pejabat daerah tidak diperkenankan memasuki ruang ujian saat tes berlangsung, sementara pengawas TKA dan penyelia menjalankan tugas sesuai prosedur. Meski demikian, tim teknis menemukan sejumlah kendala pada hari pertama, seperti keterlambatan tautan pengawasan yang dihasilkan sistem nasional dari Pusmendik serta pengaturan komputer yang belum sesuai.
Pelaksanaan TKA 2026 sendiri dibagi menjadi dua gelombang, yaitu 26–29 Oktober dan 2–5 November 2026. Pembagian ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan fasilitas sekolah dan menjaga kualitas pengawasan di setiap sesi.
Menjaga Integritas demi Masa Depan Siswa
Kehadiran pengawas TKA bukan sekadar formalitas administratif. Di tengah tekanan agar hasil ujian mencerminkan kemampuan sesungguhnya, pengawasan yang ketat menjadi benteng terakhir bagi terciptanya proses evaluasi yang adil. Kolaborasi antara pengawas ruang, penyelia daring, panitia sekolah, dan posko pengaduan membentuk ekosistem pengawasan yang saling melengkapi.
Dengan pengawasan berlapis ini, diharapkan TKA 2026 tidak hanya menghasilkan data kemampuan akademik yang valid, tetapi juga menumbuhkan budaya kejujuran di kalangan peserta didik. Sebab, integritas ujian pada akhirnya adalah cermin dari kualitas pendidikan itu sendiri.