Kalimantan Update – 08 Oktober 2026 | Jakarta — Setelah melalui pembahasan intensif selama kurang lebih tiga pekan, DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Pengesahan ini menjadi tonggak penting bagi tata kelola ketenagakerjaan nasional karena menghadirkan payung hukum yang lebih komprehensif bagi perlindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini merupakan usul inisiatif DPR dan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 terkait gugatan sejumlah serikat pekerja atas UU Cipta Kerja. Pembahasan dimulai sejak 14 September 2026 dan rampung sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang berpotensi merugikan para pihak.

Ketua Panja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, menegaskan bahwa aturan baru ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan pekerja dan menata sistem ketenagakerjaan nasional secara lebih adil dan berkelanjutan. Menurutnya, semangat utama beleid ini adalah menyeimbangkan kepentingan pekerja dengan kebutuhan dunia usaha agar iklim investasi tetap kondusif.

23 Bab dan 313 Pasal yang Mengatur Hak Pekerja

Undang-undang hasil DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Cakupan pengaturannya meliputi perlindungan hak pekerja, jaminan sosial, hubungan industrial, penyelesaian perselisihan, hingga kepastian berusaha. Dengan jumlah pasal yang cukup banyak, regulasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Beberapa poin penting yang diatur antara lain:

• Penguatan hak normatif pekerja, termasuk upah, waktu kerja, dan jaminan sosial.
• Kepastian hukum bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan usaha.
• Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih efektif.
• Penataan sistem ketenagakerjaan nasional yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Pengesahan ini juga menjadi penanda bahwa DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak sekadar memenuhi perintah konstitusional, tetapi juga merespons aspirasi serikat pekerja yang selama ini memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh.

Respons Serikat Pekerja dan Dunia Usaha

Sejumlah kalangan menyambut positif langkah DPR tersebut. Serikat pekerja berharap undang-undang baru ini benar-benar dapat diimplementasikan di lapangan, bukan hanya menjadi dokumen hukum yang tersimpan rapi. Mereka menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar hak-hak pekerja tidak dilanggar oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Dari sisi dunia usaha, kehadiran regulasi ini dinilai memberikan kepastian berusaha. Para pengusaha berharap tidak ada lagi tumpang tindih aturan yang selama ini menyulitkan investasi. Dengan adanya kepastian hukum, iklim usaha diharapkan semakin sehat dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa kunci keberhasilan undang-undang ini terletak pada implementasi dan pengawasan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, perlindungan pekerja hanya akan menjadi wacana. Karena itu, pemerintah, DPR, dan lembaga terkait perlu bersinergi dalam mengawal pelaksanaannya.

Tantangan Implementasi ke Depan

Meski pengesahan telah dilakukan, tantangan ke depan tidaklah ringan. Sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha di seluruh daerah menjadi pekerjaan rumah besar. Selain itu, peraturan pelaksana sebagai turunan undang-undang harus segera disusun agar tidak terjadi kekosongan aturan teknis.

Pemerintah diharapkan segera menerbitkan aturan turunan yang jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya para pekerja dan pelaku usaha.

Keberadaan undang-undang ini juga diharapkan mampu mengurangi angka perselisihan hubungan industrial. Selama ini, banyak kasus pemutusan hubungan kerja dan sengketa upah yang berlarut-larut karena lemahnya payung hukum. Dengan regulasi baru, proses penyelesaian diharapkan lebih cepat, adil, dan transparan.

Kesimpulan

Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional. Dengan 23 bab dan 313 pasal, regulasi ini berupaya menyeimbangkan perlindungan hak pekerja dan kepastian bagi dunia usaha. Keberhasilan DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan patut diapresiasi, namun yang terpenting adalah bagaimana undang-undang ini diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Sinergi antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi kunci agar cita-cita keadilan ketenagakerjaan dapat terwujud.

Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: Suara Landak