Kalimantan Update – 09 Oktober 2026 | Puluhan warga di kawasan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, memblokir akses menuju Nongsa Digital Park pada Senin, 5 Oktober 2026. Aksi itu menjadi puncak kemarahan warga yang mengaku sudah berbulan-bulan kehilangan pasokan air bersih perpipaan, sementara pembangunan pusat data atau data center di wilayah mereka terus meluas tanpa henti.

Blokade jalan tersebut bukan insiden tunggal. Selama dua bulan terakhir, gelombang protes serupa terus bermunculan di kawasan Batam bagian timur itu. Warga mengeluhkan akses air bersih yang kian sulit, terutama sejak proyek-proyek data center raksasa mulai beroperasi dan menyerap sumber daya air di sekitarnya.

\”Sejak pembangunan data center dimulai, kami sangat terdampak krisis air. Pasokan air kami terputus total selama tiga sampai enam bulan,\” ujar Andi Lalang, salah satu demonstran, kepada media di lokasi kejadian. Ia menegaskan bahwa warga tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut hak dasar mereka atas air tetap terpenuhi.

Merespons aksi tersebut, aparat kepolisian dan personel militer dikerahkan di sekitar Nongsa Digital Park. Petugas mengalihkan kendaraan yang hendak masuk ke kawasan itu melalui jalur alternatif demi mencegah bentrokan. Massa akhirnya membubarkan diri setelah pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji memulihkan pasokan air perpipaan dalam dua hari dan mengerahkan enam truk tangki air sebagai langkah darurat.

Pemulihan Sebagian Tak Meredakan Kemarahan

Hingga Rabu, 7 Oktober 2026, pasokan air baru pulih di sekitar 53 persen wilayah terdampak. Namun pemulihan sebagian itu nyatanya tidak cukup meredakan frustrasi warga. \”Kalau masalah ini tidak segera selesai dan gangguan terulang lagi, kami akan menggelar protes lanjutan,\” tegas Juliardi Adinda, warga Nongsa.

Pemerintah daerah melalui BP Batam membantah bahwa operasional data center menjadi penyebab kelangkaan air. Denny Tondano, Deputi Bidang Pengembangan Usaha BP Batam, menuding fenomena El Nino dan musim kemarau panjang sebagai biang keladi. Ia juga menyatakan bahwa kawasan data center dan permukiman warga menggunakan sumber pasokan air yang terpisah.

Namun, sejumlah pengamat menilai persoalan ini lebih kompleks. Lebih dari 60 persen data center nasional terkonsentrasi hanya di dua wilayah, yakni Jabodetabek dan Batam. Konsentrasi yang terlalu tinggi membuat tekanan terhadap sumber daya air dan energi di kawasan tersebut meningkat tajam.

Jatiluhur dan Bayangan Krisis Global

Kasus Batam bukan fenomena tunggal. Di Jatiluhur, Jawa Barat, pembangunan proyek data center besar dihentikan hanya sepekan setelah peletakan batu pertama pada 30 September 2026. Penyebabnya serupa: dorongan warga setempat agar konsumsi air fasilitas itu ditinjau ulang, karena proyeksinya disebut setara dengan kebutuhan harian 220.000 orang.

Tekanan serupa terjadi secara global. Di Amerika Serikat, sedikitnya 120 proyek senilai sekitar 198 miliar dolar AS tertunda atau dibatalkan akibat penolakan warga sepanjang paruh pertama 2026. Alasan yang mencuat umumnya berkisar pada konsumsi listrik dan air yang besar serta polusi suara dari operasi data center yang tak pernah berhenti. Di Malaysia, protes terkait data center pertama terjadi di dekat fasilitas 300 MW milik ZDATA di Johor.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya keseimbangan dalam pembangunan data center. Menurutnya, kebutuhan komputasi sebuah negara memang wajar, tetapi tidak boleh mengorbankan kecukupan energi dan air untuk publik.

\”Tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal lain, terutama layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu. Cara mem-balance-nya adalah berbagai sektor ini harus berbicara,\” kata Meutya di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

Ia menambahkan bahwa penentuan lokasi data center harus mempertimbangkan ketersediaan air, besarnya kebutuhan energi di suatu area, hingga ketersediaan sinyal dan konektivitas. Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak \”dibanjiri\” investasi data center tanpa seleksi lokasi yang matang.

Data Center di Batam dan Tantangan ke Depan

Meski polemik air terus memanas, sejumlah proyek tetap berjalan. Sedikitnya 16 proyek data center hyperscale dijadwalkan rampung di Batam pada 2027 hingga 2028. Situasi ini memunculkan dilema: di satu sisi, kehadiran data center mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan investasi, tetapi di sisi lain berisiko mengorbankan kebutuhan dasar warga.

Otoritas setempat disebut mulai mewajibkan pengembang data center membangun fasilitas desalinasi air laut mandiri agar tidak lagi bersaing dengan kebutuhan rumah tangga. Langkah ini dinilai sebagai titik awal yang baik, meski pengawasan implementasinya masih menjadi pertanyaan besar.

Berikut sejumlah poin krusial dari polemik data center di Batam dan nasional:

• Warga Nongsa memblokir Nongsa Digital Park pada 5 Oktober 2026 akibat krisis air bersih.
• BP Batam menyalahkan El Nino dan kemarau panjang, bukan operasional data center.
• Pasokan air baru pulih 53 persen pada 7 Oktober 2026, warga mengancam protes lanjutan.
• Lebih dari 60 persen data center nasional terpusat di Jabodetabek dan Batam.
• Proyek data center Jatiluhur dihentikan sementara akibat kekhawatiran konsumsi air.
• Regulator mendorong desalinasi air laut mandiri bagi pengembang data center.

Pemerintah pusat dan daerah dituntut segera menyusun regulasi yang mengikat, bukan sekadar imbauan. Tanpa perencanaan tata ruang dan sumber daya yang matang, ambisi menjadikan Batam sebagai pusat data center Asia Tenggara berpotensi berbenturan langsung dengan hak hidup warga atas air bersih. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kelestarian sumber daya alam menjadi ujian terbesar bagi para pemangku kebijakan.

Jika polemik ini tidak diselesaikan secara transparan dan partisipatif, bukan tidak mungkin gelombang protes di Batam akan menular ke wilayah lain. Air adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar, dan pembangunan sebesar apa pun harus tetap menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: The Straits Times, The Jakarta Post, detikINET, Moladin, Jakarta Post (Deciphering Indonesia’s Data Center Dilemma)