Kalimantan Update – 03 Oktober 2026 | Isu reshuffle mencuat, Menham Pigai tegaskan tak takut dicopot Prabowo [titlebase] menjadi sorotan publik setelah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan pernyataan tegas terkait kemungkinan perombakan kabinet. Dalam kunjungan kerjanya ke Denpasar, Bali, Jumat (2/10/2026), Pigai dengan santai menanggapi spekulasi yang kembali menghangat. “Tidak ada (takut). Kalau saya takut, untuk apa saya ke Bali? Mending tunggu, lihat-lihat handphone di Jakarta saja. Nunggu kan biasa saja,” ujarnya di hadapan wartawan.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan sikapnya bahwa isu reshuffle mencuat, Menham Pigai tegaskan tak takut dicopot Prabowo [titlebase] bukanlah hal yang perlu dirisaukan. Menurutnya, keputusan mengenai pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja para menteri adalah kewenangan mutlak Presiden, yang memiliki kapasitas dan otoritas penuh untuk mengevaluasi pencapaian setiap anggota kabinet.
“Pigai terkenal karena kerja. Mana ada orang terkenal kalau tanpa kerja, diam-diam. Yang menilai itu Presiden. Presiden yang menilai. Presiden yang memiliki kapasitas, otoritas, hak prerogatif untuk menilai KPI (Key Performance Index) para menteri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pigai menekankan bahwa evaluasi terhadap seorang menteri semestinya didasarkan pada data dan kinerja riil, bukan hasil survei atau penilaian wartawan. Ia menilai Presiden Prabowo sebagai sosok intelektual yang selalu mengambil keputusan berbasis data. “Pak Prabowo itu intelektual. Intelektual itu menilai berbasis kepada data. Oleh karena itulah penilaian-penilaian itu kepada Presiden, bukan oleh survei, bukan oleh wartawan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pigai mengaku tetap fokus menjalankan tugasnya tanpa memikirkan kemungkinan dirinya diganti dalam perombakan kabinet. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kinerjanya kepada Presiden. “Saya kemarin datang ke sini saya tidak pernah mikir posisi saya akan berubah atau tidak, saya kerja saja. Karena saya tahu Presiden yang menilai,” ujarnya menegaskan.
Isu reshuffle mencuat, Menham Pigai tegaskan tak takut dicopot Prabowo [titlebase] kembali mengemuka di tengah dinamika pemerintahan. Namun, Pigai memilih untuk tidak larut dalam spekulasi dan terus bekerja menjalankan tugas sebagai Menteri HAM. Sikapnya ini menunjukkan profesionalisme dan kepercayaan penuh kepada mekanisme yang ada.
Di sisi lain, isu reshuffle juga turut mewarnai pemberitaan di lingkungan Kementerian Agama. Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menegaskan bahwa upaya mencegah kekerasan seksual dan fisik di pesantren tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan dari hulu, termasuk sarana-prasarana, tata kelola, serta sistem perlindungan santri. “Kasus yang terjadi di pesantren itu tidak bisa kita lihat dari hilirnya. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, tetapi sesungguhnya penting juga kita lihat seperti apa hulunya,” ujar Basnang dalam wawancara khusus di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Senin (28/9/2026).
Basnang mencontohkan kondisi asrama, ruang kelas, hingga fasilitas sanitasi yang belum memadai dapat menciptakan situasi kurang mendukung bagi perlindungan santri. “Negara penting juga hadir dalam rangka ikut memastikan hulunya pesantren, prasarananya, asramanya, sanitasinya seperti apa,” ucapnya. Selain itu, Kemenag mendorong adanya standar kompetensi bagi musyrif dan musyrifah yang bertugas mendampingi santri.
Kembali ke pernyataan Pigai, isu reshuffle mencuat, Menham Pigai tegaskan tak takut dicopot Prabowo [titlebase] menjadi cerminan bahwa dirinya lebih memilih bekerja ketimbang terlibat dalam spekulasi politik. Ia percaya bahwa Presiden akan menilai setiap menteri berdasarkan data dan hasil kerja nyata.
Sebagai penutup, sikap Natalius Pigai menunjukkan bahwa seorang menteri harus siap menerima segala keputusan Presiden, termasuk jika harus diganti. Fokus utama seorang pembantu Presiden adalah bekerja untuk rakyat, bukan memikirkan posisi. Dengan demikian, isu reshuffle seharusnya tidak menjadi gangguan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Semua pihak diharapkan dapat menaruh kepercayaan penuh kepada hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinetnya.
Penulis: Syaifullah, Oktavianus A
Editor: Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber: ANTARA, Republika