Kalimantan Update – 10 Oktober 2026 | Nama Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuat ke permukaan setelah ia dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai peluang Purbaya untuk kembali menduduki posisi strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih terbuka lebar. Bahkan, ia menyebut mantan orang nomor satu di Kementerian Keuangan itu berpotensi ditarik untuk mengisi kursi Gubernur Bank Indonesia.
Purbaya sendiri menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 8 September 2025 hingga 14 September 2026. Menurut Syahganda, selama memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya tidak menerima penilaian negatif dari Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan Syahganda dalam siniar Forum Keadilan TV yang tayang pada Jumat, 18 September 2026, sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Bakom RI.
“Pak Prabowo tidak memberikan penilaian negatif sama Pak Purbaya. Jadi saya pikir bisa aja gitu loh, bisa aja dipanggil kembali,” ujarnya, dikutip Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurut Syahganda, salah satu posisi yang paling sesuai dengan kapasitas Purbaya adalah Bank Indonesia. Ia menilai Purbaya memiliki pemahaman yang kuat mengenai sektor perbankan dan berbagai tantangan yang akan dihadapi industri keuangan ke depan.
“Kalau Pak Purbaya menurut saya satu lagi yang dia hafal betul itu kan Bank Indonesia, jadi gubernur bank sentral. Tapi kan kita harus melihat juga bahwa problematika perbankan kita ini kan banyak ke depan ini ya kan karena banyak bank-bank ini masih tambal sulam,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa selama memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya telah mengidentifikasi berbagai persoalan di sektor perbankan, termasuk kondisi sejumlah bank dan lembaga keuangan yang dinilai memerlukan perhatian khusus.
“Jadi selama Pak Purbaya di LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, dia sudah mengidentifikasi mana bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang sudah sepantasnya sebenarnya tutup atau apa, itu Pak Purbaya sudah tahu,” jelasnya.
Karena itu, Syahganda menilai apabila Purbaya ditempatkan di bank sentral, maka ia akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan berbagai agenda yang pernah dikerjakannya saat memimpin LPS. Ia juga menilai penempatan Purbaya di Bank Indonesia berpotensi diterima dengan baik karena Purbaya bukan figur politisi yang membangun pencitraan atau melakukan manuver publik untuk kepentingan Pemilu 2029.
Pencopotan Purbaya dari kursi Menteri Keuangan diprediksi tidak akan membuatnya terlalu lama berada di luar lingkaran pemerintahan. Pendiri Great Institute yang kini menjadi Kepala Bakom itu memperkirakan Presiden Prabowo Subianto dapat kembali memanggil Purbaya untuk menempati posisi strategis sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Menurut Syahganda, pergantian Purbaya dari kursi Menteri Keuangan tidak berkaitan dengan penilaian buruk dari Presiden. Ia justru menilai Prabowo mengapresiasi capaian Purbaya selama sekitar satu tahun menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Pencopotan tersebut dinilai lebih berkaitan dengan langkah pragmatis Presiden dalam meredam instabilitas akibat manajemen konflik. Hal itu dikaitkan dengan sejumlah langkah Purbaya yang dinilai agresif dalam membongkar praktik kejahatan oligarki, menertibkan skandal pajak korporasi berskala besar, serta menolak intervensi lembaga keuangan global.
Sementara itu, di kursi Menteri Keuangan yang kini diduduki Suahasil Nazara, sejumlah kebijakan baru mulai bergulir. Pemerintah menyoroti pergerakan selisih imbal hasil antara Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dan US Treasury (UST) tenor 10 tahun. Di tengah lonjakan suku bunga acuan global serta tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, selisih imbal hasil obligasi Indonesia kini tercatat menyempit signifikan dibandingkan periode krisis sebelumnya.
Suahasil memandang penyempitan spread tersebut mencerminkan menguatnya fundamental dan kredibilitas pengelolaan ekonomi makro Indonesia di mata investor global. Saat ini, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun berada di level 5,28 persen, posisi tertinggi dalam hampir 23 tahun terakhir. Kondisi ini memicu tren pembalikan modal dari negara-negara berkembang kembali ke pasar keuangan AS.
Suahasil mencontohkan Indonesia pada 2003 memberikan premi ekstra hingga 1.000 basis poin di atas imbal hasil UST. Bahkan saat krisis keuangan global 2009, Indonesia terpaksa menawarkan imbal hasil jauh lebih tinggi yang berdampak pada pembengkakan beban biaya bunga perekonomian nasional. Namun, postur risiko Indonesia kini dinilai jauh membaik. Per 7 Oktober, selisih imbal hasil SBN tenor 10 tahun terhadap UST 10 tahun tercatat berada di level 188 basis poin.
“Dulu, harus kita berikan baru ekstraktif kalau dikasih 400 basis poin, 500 basis poin. Terakhir, ini adalah angka 7 Oktober, berarti angka kemarin kita cukup memberikan 188 basis poin dan ini adalah basis dari fundamental kepercayaan kepada pengelolaan ekonomi makro Indonesia,” ujar Suahasil di Raffles Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Dengan spread yang berada di level 188 bps, tingkat premi risiko Indonesia relatif lebih kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara sepadan, seperti India, Filipina, Afrika Selatan, Meksiko, maupun Brazil yang mencatatkan selisih imbal hasil lebih tinggi.
Di sisi lain, Suahasil menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan tax ratio untuk memperkuat penerimaan negara. Salah satu tumpuan pemerintah adalah optimalisasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax. Ia menyebut Coretax kini telah berjalan dengan baik dan mulai mendukung outlook penerimaan negara.
“Outlook penerimaan kita sedikit naik, antara lain karena harga komoditas dan Coretax yang sudah bekerja dengan baik,” kata Suahasil dalam paparan refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di grand ball room Kempinski, Kamis, 8 Oktober 2026.
Coretax merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang dibangun sejak pemerintahan sebelumnya dan mulai diimplementasikan pada 2025. Pada fase awal implementasinya, sistem tersebut sempat menghadapi berbagai gangguan yang berdampak pada layanan wajib pajak. Kini, pemerintah mengandalkan perbaikan sistem tersebut untuk memperkuat basis penerimaan sekaligus mengejar peningkatan tax ratio.
Pemerintah juga tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen untuk menjaga kredibilitas fiskal. Dengan Coretax yang kini disebut telah berjalan lebih baik, pemerintah berharap digitalisasi administrasi perpajakan dapat membuat pemungutan pajak semakin efektif dan memperluas basis penerimaan negara.
Selain itu, Kementerian Keuangan akan memungut cukai minuman berpemanis dalam kemasan pada semester II 2027. Padahal sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum akan menerapkan cukai baru berupa cukai minuman berpemanis dalam kemasan apabila pertumbuhan ekonomi belum berada di level 6 persen. Sebagai catatan, pada 2024, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK mencapai Rp4,38 triliun, kemudian menyusut menjadi Rp3,8 triliun pada 2025, dan pada 2026 ditargetkan mencapai Rp7,6 triliun. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini belum dilaksanakan karena berbagai hal.
Dinamika di tubuh pemerintahan menunjukkan bahwa posisi Purbaya masih menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat menilai rekam jejaknya di Kementerian Keuangan dan LPS menjadi modal kuat jika ia kembali dipercaya menduduki jabatan strategis. Wacana penempatan Purbaya di Bank Indonesia pun dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat sektor keuangan dengan figur yang sudah memahami seluk-beluk perbankan nasional.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo dalam dua tahun ke depan akan sangat bergantung pada kombinasi antara perbaikan fundamental makro, penguatan administrasi pajak, dan penempatan figur-figur kunci di lembaga strategis. Jika benar Purbaya kembali ditarik ke lingkaran inti pemerintahan, maka hal itu akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menjaga kesinambungan agenda reformasi sektor keuangan yang sempat ia mulai.