Kalimantan Update – 13 Oktober 2026 | Gelombang perwira di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Mulai dari mutasi besar-besaran 199 personel Polri, penahanan perwira TNI terkait dugaan penyalahgunaan rumah dinas untuk judi online, hingga keterlibatan seorang perwira dalam kasus korupsi pengadaan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Dinamika ini menunjukkan bahwa pembinaan karier dan penegakan hukum di institusi keamanan terus berjalan, meski diwarnai sejumlah persoalan serius.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa perombakan besar-besaran terhadap jajaran perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Kebijakan rotasi tersebut memindahkan 199 personel, dengan pertimbangan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. “Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10).
Sejumlah posisi krusial di Markas Besar (Mabes) Polri mengalami pergantian pimpinan. Brigjen Pol Anom Setyadji diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri. Irjen Pol Wawan Muliawan yang sebelumnya menjabat Wakabaintelkam dialihkan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Posisi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri kini dijabat Brigjen Pol Aries Syahbudin, menggantikan Irjen Pol Wibowo. Aries merupakan rekan satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Penata Kebijakan Kapolri Utama Tingkat II Korlantas Polri dan pernah menjadi Kabagops Korlantas Polri.
Di tingkat kewilayahan, tiga posisi Kapolda turut bergeser. Irjen Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing. Posisi Kapolda Kalimantan Utara diisi Brigjen Andi Syahriful Taufik yang menggantikan Irjen Agus Wijayanto. Sementara itu, jabatan Kapolda Lampung diserahkan kepada Brigjen Yustan Alpiani menggantikan Irjen Helfi Assegaf. Mutasi juga berdampak pada jajaran Polda Jawa Tengah, di mana AKBP Deni Septiawan S.I.K, M.H. ditunjuk sebagai Kapolres Wonogiri menggantikan AKBP Haris Munandar Hasyim yang mendapat jabatan baru sebagai Kabagdalops Roops Polda Jateng. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Yuliyanto membenarkan hal tersebut dan menegaskan bahwa mutasi adalah hal biasa dalam organisasi Polri untuk penyegaran dan pengembangan karier.
Namun, di tengah upaya pembinaan karier tersebut, seorang perwira TNI berinisial Letkol Inf Arman Jab harus berurusan dengan hukum. Ia resmi ditahan di Kepolisian Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya) terkait dugaan penyalahgunaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang dijadikan markas judi online. Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengonfirmasi penahanan tersebut. “Terduga sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya,” kata Nas. Arman diketahui menjabat sebagai Kasi Intel Gartap I/Jakarta. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah Arman terlibat langsung dalam operasional judi online atau hanya menyewakan rumah dinasnya.
Kasus lain menimpa seorang perwira militer berinisial Kolonel Budi Utomo (BU) yang terseret dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) menangani perkara ini secara koneksitas karena melibatkan unsur militer dan sipil. Selain BU, empat tersangka dari pihak swasta turut dilimpahkan ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/10/2026). Mereka adalah GB (Direktur PT ASE dan PT AKI), AM atau Andri Mulyono (Komisaris PT ASE dan PT YAT), YY (Direktur PT YAT), serta AA (Direktur PT ASE).
Dalam konstruksi perkara, pengadaan tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik, terdiri dari 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit skuter atau bebek. Namun, penyidik menemukan ribuan kendaraan tidak dilengkapi baterai, yakni 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter/bebek. Selain itu, seluruh motor listrik tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya maupun dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara mencapai Rp863.846.166.953.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa prinsip meritokrasi menjadi pertimbangan utama dalam mutasi, agar pejabat yang mendapat amanah baru dapat menjalankan tanggung jawab secara profesional. Ia juga berharap para perwira yang mendapat penugasan baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah tugasnya. “Seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan serta kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai peristiwa ini, publik menanti komitmen nyata aparat penegak hukum dalam menuntaskan setiap kasus yang melibatkan perwira, tanpa pandang bulu. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan TNI.