Pramono Ungkap Kronologi Bentrokan Bulungan Jakarta Selatan: Bantah Isu Penertiban Pedagang Nasi
Kalimantan Update – 13 Oktober 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akhirnya angkat bicara mengenai insiden kericuhan yang terjadi di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/10/2026). Dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota, Pramono Ungkap Kronologi Bentrokan Bulungan Jakarta Selatan yang menegaskan bahwa peristiwa tersebut murni dipicu oleh operasi penertiban parkir liar dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan, bukan seperti yang ramai diberitakan di media sosial.
“Saya ingin meluruskan, kejadian ini bukan karena penertiban pedagang nasi. Itu hoaks. Yang terjadi adalah operasi gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP terhadap kendaraan yang parkir sembarangan serta penggunaan lahan yang melanggar aturan,” tegas Pramono.
Lebih lanjut, Pramono Ungkap Kronologi Bentrokan Bulungan Jakarta Selatan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tim gabungan yang terdiri dari petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Satpol PP melakukan penertiban di sekitar Jalan Hang Tuah Raya dan depan Kolam Renang Bulungan. Sasaran operasi adalah kendaraan yang parkir di bahu jalan tanpa izin dan beberapa bangunan semi permanen yang didirikan di atas lahan milik pemerintah.
Dalam kronologi yang dipaparkan, kericuhan memuncak saat massa yang tidak puas mencoba menghalangi petugas dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi tersebut memicu kepanikan warga sekitar dan pengguna jalan. Aparat kepolisian yang datang untuk mengamankan situasi akhirnya berhasil meredam bentrokan setelah melakukan negosiasi dengan perwakilan pekerja proyek. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun beberapa petugas mengalami luka ringan dan dua unit kendaraan dinas rusak.
Pramono juga menepis tudingan bahwa operasi penertiban dilakukan secara represif. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan sosialisasi jauh sebelum penertiban dilakukan. “Kami sudah kirim surat peringatan tiga kali. Ini murni penegakan aturan, bukan kesewenangan,” tambahnya.
Meski demikian, Pramono mengakui bahwa komunikasi antara petugas dan warga setempat perlu ditingkatkan. Ia meminta jajarannya untuk melakukan pendekatan humanis dalam setiap operasi penertiban ke depannya. “Saya sudah instruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada lagi bentrokan seperti ini,” ujarnya.
Pramono Ungkap Kronologi Bentrokan Bulungan Jakarta Selatan juga menyoroti peran media sosial yang dinilainya memperkeruh situasi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. “Banyak narasi yang dipelintir. Saya minta warga cek fakta sebelum menyebarkan,” katanya.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik. Pengamat tata kota dari Universitas Indonesia, Ahmad Syafrudin, menilai bahwa insiden Bulungan adalah cerminan dari lemahnya koordinasi antarinstansi dalam menangani ruang publik. “Penertiban seharusnya dilakukan dengan pemetaan sosial yang matang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan secara sepihak,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Sementara itu, sejumlah pekerja proyek yang terlibat dalam bentrokan mengaku bahwa mereka hanya memperjuangkan haknya untuk bekerja. “Kami tidak menolak penertiban, tapi kami minta kejelasan soal lahan ini. Kami hanya pekerja yang disuruh bos,” kata Rudi, salah satu pekerja yang enggan disebutkan nama lengkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Bulungan sudah kembali kondusif. Petugas gabungan masih bersiaga di lokasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mengevaluasi seluruh prosedur operasi penertiban agar tidak menimbulkan konflik serupa di masa mendatang.
Pramono Ungkap Kronologi Bentrokan Bulungan Jakarta Selatan menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memperbaiki tata kelola ruang publik. Ke depan, Pramono berencana melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam setiap perencanaan penertiban. “Kami ingin semua pihak merasa dilibatkan. Tidak ada lagi operasi yang mengejutkan,” pungkasnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami duduk perkara yang sebenarnya. Insiden Bulungan menjadi pelajaran berharga bahwa penegakan aturan harus diimbangi dengan komunikasi yang baik dan pendekatan yang manusiawi. Pemprov DKI berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan ketertiban tanpa mengabaikan hak-hak warga.
About the Author
