Dinsos Kapuas Mendorong Penerapan Perlinsos Digital demi Bansos Tepat Sasaran pada 2027
Kalimantan Update – 15 Oktober 2026 | Langkah strategis kembali diambil Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam upaya memperbaiki tata kelola bantuan sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat, pemerintah daerah menggelar sosialisasi digitalisasi bantuan sosial (Bansos) dengan memanfaatkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital. Inisiatif bertajuk Dinsos Kapuas Mendorong Penerapan Perlinsos Digital ini menjadi penanda keseriusan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut berlangsung di aula Bapperida Kapuas, Kamis (15/10/2026) siang, dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kapuas, Dodo. Turut hadir Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, jajaran kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Kapuas. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar program teknis, melainkan agenda bersama lintas sektor.
Perbaiki Kualitas Data Sosial
Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membenahi data sosial di daerah. Menurutnya, persoalan utama dalam penyaluran bantuan selama ini kerap bersumber dari data yang belum mutakhir dan kurang terintegrasi.
“Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendataan, memperkuat integrasi informasi, serta mendorong penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya di hadapan peserta sosialisasi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Dinsos Kapuas Mendorong Penerapan Perlinsos Digital tidak berhenti pada aspek aplikasi semata, tetapi juga menyentuh budaya kerja aparatur dalam mengelola data warga. Dengan sistem digital, setiap perubahan data dapat terekam dan diverifikasi secara berjenjang, sehingga potensi tumpang tindih penerima bantuan dapat ditekan.
Fokus Pemutakhiran Data Desil 1 hingga Desil 4
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, memaparkan bahwa fokus utama sosialisasi adalah mempercepat pemutakhiran data masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4. Kelompok ini merupakan prioritas karena mewakili rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang paling membutuhkan intervensi pemerintah.
Pemkab Kapuas menempuh sejumlah langkah konkret dalam verifikasi lapangan. Proses pencocokan aset dan data pelanggan PLN menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kondisi ekonomi calon penerima bantuan. Selain itu, pemerintah daerah mengupayakan penyediaan internet satelit Starlink bagi wilayah-wilayah yang masih terkendala sinyal.
“Tujuan kita adalah memperoleh data yang benar-benar akurat. Dengan data yang baik, perencanaan program pemerintah pusat terhadap Kabupaten Kapuas juga tepat,” tegas Usis.
Upaya menjangkau daerah terpencil menjadi catatan penting. Sebab, tanpa konektivitas yang memadai, proses pemutakhiran data secara daring berpotensi tertinggal. Kehadiran internet satelit diharapkan menutup celah tersebut sehingga seluruh warga, termasuk yang berada di kawasan pinggiran dan pedalaman, dapat terdata dengan baik.
Pendaftaran 2026 untuk Bansos 2027
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Karolinae, menjelaskan bahwa pendaftaran Perlinsos tahun 2026 disiapkan untuk mendukung program Bansos tahun 2027. Artinya, data yang dihimpun pada tahun berjalan akan menjadi basis perencanaan penyaluran bantuan pada tahun berikutnya.
Pendekatan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh sebelum anggaran bantuan disalurkan. Dengan demikian, kesalahan sasaran dapat diminimalisasi sejak tahap perencanaan.
Dinsos Kapuas juga merangkul berbagai pihak sebagai agen pendamping. Pendamping sosial, pengurus RT/RW, hingga aparatur sipil negara (ASN) dilibatkan untuk membantu warga yang memiliki keterbatasan akses digital. Langkah ini penting mengingat tidak semua masyarakat mampu mengoperasikan perangkat daring secara mandiri.
“Harapan kami, melalui kerja sama seluruh pihak, kualitas data perlindungan sosial di Kabupaten Kapuas semakin baik sehingga pelaksanaan bantuan sosial ke depan tepat sasaran,” ujar Karolinae.
Peran Agen Pendamping dan Tantangan Lapangan
Keberhasilan Dinsos Kapuas Mendorong Penerapan Perlinsos Digital sangat bergantung pada kolaborasi multipihak. Berikut sejumlah elemen yang berperan dalam proses pendampingan:
- Pendamping sosial yang membantu verifikasi dan input data warga.
- Pengurus RT/RW sebagai penghubung terdekat dengan masyarakat.
- ASN yang diterjunkan untuk mempercepat pemutakhiran data.
- Camat dan perangkat daerah sebagai pengawas dan koordinator wilayah.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Keterbatasan literasi digital, kondisi geografis, serta kualitas sinyal di sejumlah desa menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap. Dukungan anggaran dan pelatihan bagi para agen pendamping menjadi kunci agar proses digitalisasi berjalan konsisten.
Selain itu, penguatan integrasi data antarperangkat daerah perlu terus dilakukan. Data yang terpisah-pisah berisiko menimbulkan perbedaan informasi antara satu instansi dengan instansi lain. Melalui Perlinsos digital, integrasi tersebut diharapkan terwujud dalam satu basis data yang dapat diakses secara terkoordinasi.
Menuju Tata Kelola Bansos yang Lebih Baik
Digitalisasi perlindungan sosial merupakan keniscayaan di era keterbukaan informasi. Masyarakat semakin menuntut transparansi dalam setiap penyaluran bantuan, mulai dari proses pendataan hingga penerimaan manfaat. Kehadiran sistem digital menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.
Dengan Dinsos Kapuas Mendorong Penerapan Perlinsos Digital, pemerintah daerah tidak hanya membenahi administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Data yang akurat memungkinkan pemerintah pusat merancang program yang benar-benar sesuai dengan kondisi Kapuas. Sebaliknya, data yang keliru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, sosialisasi ini seyogianya ditindaklanjuti dengan pendampingan berkelanjutan, monitoring berkala, serta evaluasi capaian pemutakhiran data. Peran aktif seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pendamping sosial, hingga warga, akan menentukan keberhasilan agenda besar ini.
Pada akhirnya, kualitas data yang baik adalah fondasi bagi kebijakan sosial yang adil. Melalui penerapan Perlinsos digital, Kabupaten Kapuas berpeluang menjadi contoh bagaimana tata kelola bantuan sosial dapat dijalankan secara modern, transparan, dan tepat sasaran demi kesejahteraan warganya.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber Berita: Kanalkalimantan.com
About the Author
