Kalimantan Update – 16 Oktober 2026 | Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, telah menuntaskan kajian terhadap delapan trayek potensial untuk pengembangan angkutan umum. Namun, hingga kini, Delapan Trayek Angkutan Umum di Kukar Belum Dapat Direalisasikan karena Minimnya Penumpang menjadi kenyataan yang harus diterima. Rencana tersebut tertahan lantaran permintaan masyarakat terhadap transportasi publik dinilai masih sangat rendah.
Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengungkapkan bahwa kajian dilakukan untuk memetakan wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan layanan angkutan umum, baik di dalam maupun di luar Kota Tenggarong. Dari delapan trayek yang direncanakan, enam di antaranya berada di dalam kota, sementara dua lainnya diarahkan menghubungkan wilayah penyangga di luar Tenggarong.
Beberapa rute yang masuk dalam kajian meliputi Jonggon-Tenggarong, Loa Duri-Tenggarong, serta Terminal Timbau menuju Pasar Tangga Aru dengan rute berkeliling. “Jadi, sebelum ada angkutan, kami harus menetapkan trayeknya terlebih dahulu. Kami sudah menetapkan sekitar delapan trayek berdasarkan analisis dan kajian terhadap wilayah-wilayah yang memerlukan angkutan,” ujar Junaidi saat diwawancarai di Tenggarong, Kamis (15/10/2026).
Survei dan Pola Mobilitas Warga
Meski kajian telah rampung, hasilnya belum cukup untuk memastikan layanan angkutan umum dapat berjalan secara berkelanjutan. Dishub Kukar juga telah melakukan survei dan wawancara langsung dengan masyarakat, termasuk di kawasan Jonggon, guna mengetahui pola mobilitas warga sehari-hari.
Dalam survei tersebut, Dishub menanyakan kendaraan yang biasa digunakan masyarakat ketika bepergian ke Tenggarong serta minat mereka terhadap layanan angkutan umum yang disediakan pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar warga masih memilih menggunakan sepeda motor karena jarak ke Tenggarong relatif dekat.
Pilihan tersebut dinilai lebih praktis dibandingkan menggunakan angkutan umum, terutama karena warga tidak perlu memikirkan ketersediaan kendaraan untuk perjalanan pulang. “Karena jarak ke Tenggarong cukup dekat, mereka lebih memilih naik sepeda motor. Kalau naik taksi, mereka harus memikirkan waktu untuk pulang. Jadi, mereka merasa lebih praktis menggunakan sepeda motor,” jelasnya.
Junaidi mengakui terdapat ketertarikan sebagian masyarakat terhadap angkutan umum. Namun, secara keseluruhan, permintaan atau demand yang masih kecil menjadi salah satu kendala utama. Inilah alasan mendasar mengapa Delapan Trayek Angkutan Umum di Kukar Belum Dapat Direalisasikan karena Minimnya Penumpang hingga saat ini.
Tarif dan Biaya Operasional Jadi Pertimbangan
Selain jumlah calon penumpang, persoalan tarif juga menjadi pertimbangan serius. Tarif yang cukup tinggi untuk menutup biaya operasional dikhawatirkan memberatkan masyarakat. Sebaliknya, jika layanan diberikan secara gratis, pemerintah harus menanggung biaya penyediaan armada hingga operasional harian yang tidak sedikit.
“Kalau bisa gratis, mungkin masyarakat mau. Namun, jika gratis, biaya yang harus kami keluarkan juga terlalu besar, mulai dari armada hingga operasionalnya,” tuturnya.
Dishub Kukar sebelumnya juga mempertimbangkan kemungkinan bekerja sama dengan Perum DAMRI atau melakukan uji coba menggunakan bus milik pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan pembiayaan daerah.
Berikut gambaran singkat hasil kajian Dishub Kukar terkait rencana trayek angkutan umum:
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah trayek dikaji | 8 trayek |
| Trayek dalam kota | 6 trayek |
| Contoh rute | Jonggon-Tenggarong, Loa Duri-Tenggarong, Terminal Timbau-Pasar Tangga Aru |
| Kendala utama | Minimnya penumpang dan tingginya biaya operasional |
| Alternatif | Kerja sama dengan Perum DAMRI atau bus pemda |
Angkutan Umum Dinilai Belum Jadi Kebutuhan Mendesak
Junaidi menegaskan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, angkutan umum untuk saat ini belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kukar. Warga masih dapat memenuhi kebutuhan mobilitas secara mandiri menggunakan kendaraan pribadi.
Ia mengenang masa lalu ketika angkutan umum masih cukup ramai di Kukar. “Dulu, beberapa tahun lalu, angkutan umum masih cukup ramai. Ada taksi A, taksi B, dan taksi C. Dulu, ketika sekolah, kami naik taksi angkutan. Sekarang sudah tidak lagi karena masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi,” pungkasnya.
Fenomena ini menjadi cerminan pergeseran gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada kendaraan pribadi. Meski demikian, Dishub Kukar tetap membuka peluang realisasi layanan apabila kondisi permintaan dan pembiayaan memungkinkan di masa mendatang. Persoalan Delapan Trayek Angkutan Umum di Kukar Belum Dapat Direalisasikan karena Minimnya Penumpang pun menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transportasi publik yang tepat sasaran.
Ke depan, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan armada, tetapi juga pada peningkatan minat masyarakat terhadap transportasi umum. Tanpa adanya permintaan yang memadai, rencana penambahan trayek berisiko hanya menjadi dokumen kajian tanpa implementasi nyata. Karena itu, isu Delapan Trayek Angkutan Umum di Kukar Belum Dapat Direalisasikan karena Minimnya Penumpang harus disikapi dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari sosialisasi, penyesuaian tarif, hingga integrasi dengan pola tata ruang wilayah.
Pada akhirnya, kajian yang telah dilakukan Dishub Kukar menunjukkan bahwa pengembangan angkutan umum tidak semata soal ketersediaan rute, melainkan juga kesiapan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah. Selama demand masih rendah dan biaya operasional tinggi, rencana tersebut kemungkinan besar masih akan tertunda. Pemerintah daerah pun dituntut mencari formula yang seimbang antara pelayanan publik dan keberlanjutan pembiayaan, agar cita-cita menghadirkan angkutan umum yang andal di Kukar bukan sekadar wacana.