Kalimantan Update – 02 Oktober 2026 | Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa Aulia APBD Riil Kukar Tahun 2026 Turun Rp100 Miliar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Penurunan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyesuaian anggaran berdasarkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah. Hal ini disampaikan Aulia saat menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I DPRD Kukar dengan agenda persetujuan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Rabu (30/9/2026).
Dalam paparannya, Aulia menjelaskan bahwa secara nominal APBD Perubahan 2026 memang terlihat meningkat hingga sekitar Rp7,9 triliun. Namun, angka tersebut turut dipengaruhi oleh pencatatan pinjaman daerah dari Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar. Tanpa memasukkan komponen pinjaman tersebut, nilai riil APBD Kukar sebenarnya hanya berada di kisaran Rp7,1 triliun. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan istilah Aulia APBD Riil Kukar Tahun 2026 Turun Rp100 Miliar di kalangan legislatif dan eksekutif.
“Meski secara nominal APBD Perubahan 2026 terlihat meningkat hingga sekitar Rp7,9 triliun, angka tersebut turut dipengaruhi pencatatan pinjaman daerah dari Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar,” beber Aulia di hadapan para anggota dewan.
Sebagai perbandingan, APBD murni Kukar 2026 berada di kisaran Rp7,2 triliun. Sementara APBD Perubahan 2026 secara riil berada di kisaran Rp7,1 triliun. Setelah pencatatan pinjaman Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar, total nominal APBD Perubahan menjadi sekitar Rp7,9 triliun. “Realnya APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni. Sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun, ditambah dengan utang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelas Aulia.
Penataan pinjaman tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah berkonsultasi dengan pihak terkait mengenai mekanisme pencatatannya dalam APBD Perubahan. Pinjaman yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan itu kemudian memiliki pos pembelanjaan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026. Kondisi tersebut membuat angka APBD secara keseluruhan terlihat lebih besar, meskipun secara riil justru mengalami kontraksi.
Di sisi lain, proses penyusunan perubahan anggaran juga mempertimbangkan perkembangan kondisi Kabupaten Kukar, regulasi terbaru, perhitungan pendapatan serta efisiensi belanja. Aulia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan yang cermat terhadap pendapatan dan efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja. “Dengan menyesuaikan beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi-regulasi terbaru, perhitungan yang cermat terhadap pendapatan, efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja, itu kita rumuskan dalam bentuk anggaran perubahan tahun 2026,” tutur Aulia.
Meski demikian, Aulia berharap kondisi penurunan riil anggaran ini tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Setelah APBD Perubahan ditetapkan, pemerintah daerah akan mendorong percepatan pelaksanaan program yang telah masuk dalam anggaran. Percepatan eksekusi dinilai sangat diperlukan agar anggaran yang telah ditetapkan dapat segera diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. “Harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkan APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan dihadiri Wakil Ketua II Junadi, Wakil Ketua III Aini Faridah, 39 anggota DPRD Kukar dari 6 Fraksi serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono. Persetujuan perubahan APBD ditetapkan setelah Badan Anggaran DPRD Kukar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan terkait perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Isu Aulia APBD Riil Kukar Tahun 2026 Turun Rp100 Miliar menjadi sorotan karena menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan pinjaman sebagai bagian dari pendapatan memang dapat mempercantik angka nominal, tetapi tidak mengubah nilai riil kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, efisiensi belanja dan percepatan eksekusi menjadi kunci agar pembangunan di Kutai Kartanegara tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tantangan penurunan anggaran.
Ke depan, pemerintah daerah bersama DPRD Kukar diharapkan terus mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2026 agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang cermat, kondisi Aulia APBD Riil Kukar Tahun 2026 Turun Rp100 Miliar tidak harus menjadi penghalang, melainkan momentum untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih disiplin, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Penulis: Zulkifli
Editor: Intoniswan
Sumber Berita: UpdateKaltim.com
About the Author
