Kalimantan Update – 22 Oktober 2026 | Pemerintah memastikan arah kebijakan belanja negara pada sisa tahun anggaran 2026 tetap fokus pada stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja negara akan terus dievaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran, tidak menimbulkan pemborosan, dan memberikan hasil nyata bagi perekonomian masyarakat.
“Kami melaporkan kepada presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilien, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilien, jadi kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers setelah rapat terbatas ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Belanja Negara Kuartal IV Diperkirakan Rp1.300 Triliun
Suahasil memperkirakan belanja negara pada kuartal IV 2026 mencapai sekitar Rp1.300 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.
“Karena untuk Q4 ini, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp1.200 triliun. Jadi, belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu,” kata Suahasil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Hingga 30 September 2026, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN 2026 senilai Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian, sisa tahun anggaran masih menyisakan ruang belanja yang cukup besar untuk mendorong aktivitas ekonomi pada tiga bulan terakhir.
Efisiensi Bukan Berarti Setop Anggaran
Menurut Suahasil, penelaahan dan efisiensi anggaran merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun untuk memastikan APBN berjalan optimal. Ia menegaskan efisiensi tidak sekadar dilakukan dengan memangkas anggaran, tetapi juga memastikan belanja negara menghasilkan keluaran yang signifikan bagi perekonomian.
“Namun, kalau kami mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran. Anggarannya sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaan anggarannya kami selalu mencari ruang untuk membuat apakah memang perlu anggaran sedemikian besar,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Suahasil, terus mengecek pelaksanaan anggaran agar target keluaran atau output yang telah direncanakan dapat tercapai secara efisien. Belanja pemerintah pada kuartal IV diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui penyediaan layanan publik dan pelaksanaan program perlindungan sosial.
“Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk kuartal IV dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan government expenditure di perekonomian kita,” tutur Suahasil.
Gambaran Belanja Negara di Daerah
Di tingkat regional, kinerja belanja negara juga menunjukkan tren positif. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Barat mencatat realisasi belanja negara hingga 30 September 2026 mencapai Rp19,16 triliun atau 75,9 persen dari total pagu Rp25,27 triliun.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb NTB, Adi Widyandana, memaparkan rincian penyaluran tersebut sebagai berikut:
- Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6,69 triliun atau 65,55 persen, dengan belanja pegawai Rp3,6 triliun.
- Belanja barang Rp2,045 triliun untuk stabilisasi pangan, kualitas perguruan tinggi, fasilitas kesehatan, sarana perumahan, dan penanggulangan bencana.
- Belanja modal Rp991,08 miliar untuk jaringan irigasi, jalan, jembatan, dan gedung, dengan porsi terbesar melalui Kementerian PU.
- Bantuan sosial Rp6,54 miliar untuk rehabilitasi sosial anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
- Transfer ke Daerah Rp12,46 triliun atau 82,75 persen dari pagu.
Penyaluran Transfer ke Daerah meliputi Dana Alokasi Umum Rp8,15 triliun untuk pelayanan publik dan penggajian ASN daerah, DAK Non-Fisik Rp2,89 triliun untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bagi 10.881 sekolah serta Tunjangan Profesi Guru bagi 43 ribu guru ASN daerah, Dana Bagi Hasil Rp1,029 triliun yang didominasi Minerba dan Cukai Hasil Tembakau, Dana Desa Rp348,8 miliar atau 98,94 persen, serta DAK Fisik Rp36,21 miliar untuk kesehatan, penurunan stunting, pangan pertanian, dan infrastruktur konektivitas.
Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi NTB
Realisasi pendapatan negara dan hibah di NTB hingga 30 September 2026 tercatat Rp4,46 triliun atau 86,73 persen dari target APBN sebesar Rp5,15 triliun. Capaian ini disokong penerimaan perpajakan Rp3,7 triliun, dengan pajak perdagangan internasional tumbuh melampaui target hingga Rp1,5 triliun atau 159,57 persen. PNBP terealisasi Rp761,75 miliar atau 105,79 persen.
Dukungan anggaran dari APBN tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II 2026 yang mencapai 7,41 persen. Kinerja positif ini didukung penyaluran kredit yang terus tumbuh serta neraca perdagangan September 2026 yang mencatatkan surplus berkat ekspor hasil pengolahan smelter.
Menjaga Stabilitas Hingga 2026
Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong pertumbuhan hingga akhir 2026. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik yang menekan perekonomian global, pengelolaan belanja negara menjadi instrumen kunci untuk memastikan APBN tetap optimal, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan belanja yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pemerintah berharap aktivitas ekonomi memperoleh tambahan dorongan pada akhir tahun tanpa mengorbankan prinsip efisiensi.