Kalimantan Update – 24 Oktober 2026 | Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah tegas untuk menjawab keluhan masyarakat terkait antrean bahan bakar minyak yang kian marak. Melalui koordinasi bersama Pertamina, Pemkab Kukar akan Evaluasi Distribusi BBM Antrean Truk Bisa Diatur Malam Hari sebagai salah satu skema utama guna mengurangi penumpukan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini mencuat setelah antrean panjang, terutama kendaraan bersubsidi, dinilai mulai mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kukar, Muhammad Iriyanto, menyebut persoalan BBM bukan perkara sederhana. Menurutnya, antrean yang menumpuk sangat erat kaitannya dengan pola pasokan yang tidak datang tepat waktu maupun jeda kedatangan BBM yang terlalu panjang.
“Masalah BBM ini kompleks. Mungkin pasokannya tidak datang tepat waktu atau interval kedatangannya terlalu panjang sehingga antrean menumpuk. Nah, yang mengantre ini rata-rata untuk mendapatkan BBM subsidi,” ujar Iriyanto di Samarinda.
Untuk itu, Pemkab Kukar berencana mengundang Pertamina selaku operator guna meminta penjelasan menyeluruh mengenai kecukupan kuota BBM serta mekanisme distribusinya pada setiap periode. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai akar penyebab antrean, sekaligus menentukan langkah penanganan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan.
Rekayasa Antrean dan Opsi SPBU 24 Jam
Selain mengevaluasi sisi pasokan, Pemkab Kukar juga mempertimbangkan sejumlah rekayasa pengaturan antrean agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa skema yang akan dikaji antara lain penerapan sistem pelat nomor ganjil-genap hingga kemungkinan penambahan waktu operasional SPBU menjadi 24 jam.
Yang menarik, pemerintah daerah tengah menimbang pembedaan pelayanan berdasarkan jenis kendaraan. Truk yang membutuhkan ruang lebih besar dan kerap menggunakan sebagian badan jalan saat mengantre, misalnya, dapat diarahkan untuk mengisi BBM pada malam hari. Sementara itu, kendaraan penumpang berukuran lebih kecil dapat dilayani pada siang hari.
“Pengaturan pelayanan juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kendaraan. Truk yang membutuhkan ruang lebih besar dan kerap menggunakan sebagian badan jalan saat mengantre, misalnya, dapat diarahkan untuk mengisi BBM pada malam hari,” terangnya.
Skema tersebut masih berupa opsi yang akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait. Iriyanto menegaskan, penerapan penanganan antrean akan mempertimbangkan kondisi masing-masing SPBU. Pemerintah daerah akan mengkaji sejumlah formula sebelum menentukan langkah yang dinilai paling efektif untuk mengurangi penumpukan kendaraan.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar akan melibatkan aparat penegak hukum. Tujuannya agar persoalan BBM tidak sampai mengganggu keselamatan lalu lintas, termasuk kenyamanan warga saat mengantre.
“Kita akan mencoba mengatur ini dengan melibatkan aparat penegak hukum supaya masalah BBM tidak sampai mengganggu keselamatan lalu lintas, termasuk kenyamanan warga saat mengantre,” jelasnya.
Agenda Pembahasan dan Harapan Ke Depan
Iriyanto menyebutkan, pembahasan mengenai persoalan BBM sebenarnya telah masuk dalam rencana agenda pemerintah daerah. Ia memastikan, dalam waktu dekat persoalan ini akan segera dicarikan jalan keluar.
“Yang jelas, dalam waktu dekat kita akan mencoba mengatasi permasalahan ini,” tegasnya.
Langkah Pemkab Kukar akan Evaluasi Distribusi BBM Antrean Truk Bisa Diatur Malam Hari ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah serius menata tata kelola energi di wilayahnya. Harapannya, koordinasi dengan Pertamina dan aparat penegak hukum dapat menghasilkan pola distribusi serta pelayanan BBM yang lebih tertib.
Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi tetap terlayani tanpa menimbulkan gangguan berarti terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Upaya Pemkab Kukar akan Evaluasi Distribusi BBM Antrean Truk Bisa Diatur Malam Hari pun diharapkan menjadi solusi berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan energi dan kenyamanan publik.
Sebagai informasi, rencana evaluasi ini menegaskan komitmen Pemkab Kukar dalam merespons cepat aspirasi warga. Jika skema pengaturan malam hari bagi truk berjalan mulus, bukan tidak mungkin pola serupa diterapkan pada SPBU lain yang memiliki karakteristik antrean serupa. Dengan demikian, Pemkab Kukar akan Evaluasi Distribusi BBM Antrean Truk Bisa Diatur Malam Hari bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju pelayanan bahan bakar yang lebih adil dan tertib bagi seluruh pengguna jalan.