Kalimantan Update – 14 November 2026 | Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen Pol menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap keterlibatannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa TK adalah perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan Kapolri, tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen Pol. TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance. “Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Menanggapi hal tersebut, Johnny menyampaikan bahwa yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Selain itu, keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya. “Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tutup Johnny.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan, yaitu Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (LSP) selaku Mantan Kapolri yang diduga sebagai pemberi perintah, menentukan target penyadapan, serta menjadi penerima hasil akhir (end user) dari informasi yang disadap. Irjen Slamet Uliandi (SU) selaku Mantan Kadiv TIK Polri yang berperan memberikan persetujuan izin penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit. Irjen Eko Hadi Santoso (EH) selaku Mantan Plt Kabagmon (5 Desember 2024 – 7 Oktober 2025) yang diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi dan memberikan persetujuan via WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Kemudian, Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS) selaku Mantan Plt Kabagmon (7 Oktober 2025 – 1 Oktober 2026) yang meneruskan perintah kepada operator lapangan, melaporkan hasilnya, serta memerintahkan penghapusan data serta pembubaran grup WhatsApp terkait.
Dalam kasus ini, sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen Pol memiliki peran yang signifikan karena diduga diperintahkan untuk melakukan surveillance. Hingga kini, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh. Polri berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.
Pengungkapan sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen Pol menambah daftar panjang perwira tinggi yang terseret dalam kasus penyadapan ilegal. Masyarakat pun menantikan hasil pemeriksaan yang objektif dan profesional dari pihak berwenang. Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen Pol diharapkan dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga kasus ini dapat segera menemukan titik terang.
Dengan adanya pemeriksaan dari Biro Wabprof Divisi Propam Polri, diharapkan dapat mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak. Kasus ini menjadi ujian integritas bagi institusi Polri dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik. Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen Pol akan terus menjadi perhatian hingga proses hukum selesai.
Kesimpulan: Kasus penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk sosok TK yang berpangkat Brigjen Pol, masih dalam proses penyidikan. Pemeriksaan internal dan pidana terus dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing pihak. Polri menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh dan transparan.
