Kalimantan Update – 07 Oktober 2026 | Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat upaya pencegahan stunting dengan membenahi pemanfaatan data digital. Melalui kegiatan Evaluasi EHDW Data Stunting Kapuas, data dari lapangan didorong menjadi pijakan utama dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi administrasi semata. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berkualitas.
Kegiatan peningkatan kapasitas dan monitoring evaluasi Electronic Human Development Worker (EHDW) berlangsung di aula Bapperida Kapuas, Selasa (6/10/2026) siang. Acara dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kapuas, Fery Noah. Turut hadir Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Desa DPMD Kapuas Yulia, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Yudianto, para camat, kepala desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta sejumlah perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Fery Noah menegaskan bahwa stunting tidak bisa diselesaikan hanya melalui layanan kesehatan. Menurutnya, pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, pendidikan, hingga perlindungan sosial harus bergerak dalam satu intervensi yang terintegrasi. “Pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya membangun generasi Kapuas yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas,” kata Fery.
Fery menempatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai mata rantai penting dalam memastikan program menyentuh sasaran. KPM berhadapan langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi sasaran, memantau kondisi warga, serta mengawal intervensi pembangunan manusia. Peran strategis ini menjadikan KPM ujung tombak dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Evaluasi EHDW Data Stunting Kapuas menjadi momen penting untuk memastikan bahwa sistem pencatatan digital ini benar-benar menghasilkan data yang valid. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan gizi, sanitasi, dan akses air bersih di setiap desa. Hal ini memungkinkan penanganan yang lebih tepat sasaran dan efisien.
Fery juga menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, TP Posyandu, TP PKK, dan KPM perlu memperkuat koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa. “Monitoring evaluasi EHDW bukan sekadar kegiatan teknis penginputan data, tetapi bagian dari tata kelola pembangunan yang terencana, terintegrasi dan berbasis data,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang peningkatan kapasitas bagi para kader dan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi EHDW. Mereka dilatih untuk memahami alur input data, verifikasi, hingga pelaporan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Sebagai informasi, EHDW merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu petugas kesehatan dan kader dalam memantau tumbuh kembang anak, serta mengidentifikasi risiko stunting sejak dini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menentukan langkah intervensi yang paling tepat. Evaluasi EHDW Data Stunting Kapuas menjadi sarana untuk menilai sejauh mana aplikasi ini berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.
Pemkab Kapuas berharap melalui evaluasi ini, kualitas data semakin meningkat dan intervensi semakin efektif. Kepala desa diminta aktif mengawal proses penginputan data dan memastikan setiap anak terpantau dengan baik. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting agar program ini berjalan sukses.
Dengan sinergi semua pihak, target penurunan stunting dapat tercapai. Evaluasi EHDW Data Stunting Kapuas bukan hanya kegiatan rutin, melainkan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat, dan pada akhirnya mewujudkan generasi Kapuas yang bebas stunting.
Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: Kanal Kalimantan