Kalimantan Update – 08 Oktober 2026 | Menteri Keuangan Nazara Suahasil secara tegas menyatakan bahwa dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak akan dimasukkan ke dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik untuk tahun 2026 maupun 2027. Kepastian ini disampaikan Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Tak Masuk APBN dalam konferensi pers di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (8/10/2026). Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBN 2026 yang tengah berjalan sama sekali tidak mengalokasikan pos penerimaan dari dividen Danantara, dan hal serupa juga berlaku dalam persiapan APBN 2027.

“Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara. Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara,” ujar Suahasil di hadapan awak media. Pernyataan ini menegaskan bahwa Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Tak Masuk APBN bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan fiskal yang sudah dikunci dalam dokumen perencanaan negara.

Keputusan tersebut menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan badan investasi negara. Alih-alih menjadi sumber penerimaan jangka pendek bagi kas negara, dividen Danantara akan diarahkan untuk reinvestasi. Suahasil menilai keberhasilan Danantara tidak semata-mata diukur dari besaran dividen dalam bentuk uang yang disetorkan ke APBN. Menurutnya, pekerjaan, proyek, dan aktivitas yang dijalankan Danantara di tengah masyarakat merupakan manfaat utama yang harus menjadi tolok ukur keberhasilan.

“Keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari dividen. Pekerjaan, proyek, dan aktivitas yang dijalankan di tengah masyarakat adalah manfaat utama,” tegasnya. Dengan demikian, Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Tak Masuk APBN menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memilih strategi pertumbuhan berbasis investasi produktif dibandingkan sekadar mengejar penerimaan fiskal jangka pendek.

Dampak bagi APBN dan Strategi Fiskal

Keputusan untuk tidak memasukkan dividen Danantara ke APBN membawa sejumlah implikasi penting bagi pengelolaan keuangan negara. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa target penerimaan negara tetap tercapai tanpa mengandalkan setoran dari badan investasi tersebut. Kedua, ruang fiskal untuk pembiayaan program prioritas harus dijaga melalui optimalisasi pajak dan sumber penerimaan lain yang sah.

Dalam konteks ini, Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Tak Masuk APBN menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin anggaran. Alih-alih menjadikan Danantara sebagai “sapi perah” yang mengisi kas negara, pemerintah memberi ruang bagi badan tersebut untuk mengembangkan portofolio investasinya secara berkelanjutan.

• Dividen Danantara tidak masuk APBN 2026 dan 2027.
• Dana dividen dialihkan untuk reinvestasi dan pengembangan proyek.
• Keberhasilan Danantara diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat.
• Pemerintah menjaga disiplin fiskal tanpa bergantung pada setoran badan investasi.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik sovereign wealth fund di berbagai negara, di mana hasil investasi umumnya diputar kembali untuk memperkuat portofolio sebelum akhirnya memberikan kontribusi fiskal dalam jangka panjang. Dengan demikian, Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Tak Masuk APBN dapat dipahami sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang, bukan sekadar kebijakan akuntansi semata.

Manfaat bagi Masyarakat

Suahasil menekankan bahwa manfaat utama Danantara terletak pada aktivitas nyata di lapangan. Proyek-proyek infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor produktif menjadi indikator yang lebih relevan dibandingkan angka dividen. Melalui reinvestasi, Danantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Danantara tetap menjadi prioritas. Meskipun dividen tidak masuk APBN, mekanisme pengawasan tetap berjalan melalui laporan kinerja dan audit yang dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana publik yang dikelola badan investasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dengan strategi ini, Suahasil Tegaskan Dividen Danantara Tak Masuk APBN menjadi penanda bahwa pemerintah memilih jalur pertumbuhan yang berorientasi pada hasil jangka panjang. Keputusan tersebut diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kesimpulan

Pernyataan Menteri Keuangan Nazara Suahasil bahwa dividen Danantara tidak masuk APBN 2026 dan 2027 menegaskan arah kebijakan fiskal yang mandiri dan berorientasi investasi. Dengan mengalihkan dividen untuk reinvestasi, pemerintah menempatkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan utama. Langkah ini tidak hanya menjaga disiplin anggaran, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: suaralandak.co.id