Kalimantan Update – 09 Oktober 2026 | Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman kembali menunjukkan kekuatannya dengan melancarkan serangan komprehensif yang menghancurkan 82 target militer milik kelompok Houthi. Operasi ini menjadi respons atas serangan Houthi terhadap fasilitas sipil di Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional Abha. Juru bicara koalisi, Turki al-Maliki, menyatakan bahwa serangan tersebut menghantam lokasi-lokasi strategis di provinsi Saada, Hodeidah, Al-Jawf, dan Marib. Target yang dihancurkan meliputi 11 lokasi penyimpanan rudal balistik di kawasan pegunungan Saada, pusat komando dan kendali, sistem komunikasi, gudang rudal dan senjata, serta lokasi berkumpulnya pasukan Houthi.
Menurut al-Maliki, operasi ini dilakukan menyusul serangan Houthi yang menargetkan bandara internasional di Arab Saudi. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 30 orang lainnya. Koalisi Saudi juga mengklaim telah menghancurkan platform peluncur rudal balistik yang digunakan untuk menyerang kedua bandara tersebut. Eskalasi konflik antara Arab Saudi dan Houthi semakin meningkat di tengah ketegangan Amerika Serikat dan Iran yang masih berlangsung sejak Februari lalu. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dilaporkan meminta bantuan Amerika Serikat untuk menghadapi serangan Houthi yang semakin intensif.
Di sisi lain, dinamika koalisi politik di Indonesia juga menjadi sorotan. Partai-partai dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo di DPR memberikan reaksi beragam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. MK tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, namun tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah setingkat SMA. Juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan pihaknya menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan polemik dan bersatu mendukung program pemerintah. PKB juga menghormati putusan MK dan menilainya sebagai masukan substantif untuk perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Partai Demokrat menghormati putusan tersebut, meski belum ada pembicaraan internal mengenai sikap partai. NasDem masih mempelajari putusan MK, sementara PKS juga menghormati keputusan konstitusional tersebut. Golkar menyebut pemakzulan bergantung pada konsensus pimpinan parpol, sedangkan PDIP mendesak Gibran mundur. Reaksi beragam ini menunjukkan bahwa koalisi politik di Indonesia tetap dinamis dalam menyikapi isu hukum dan politik terkini.
Selain itu, koalisi untuk energi terbarukan juga mencuri perhatian. Renewable Energy Zones (REZ) Delivery Coalition yang terdiri dari INDEF Green Transition Initiative, Systemiq, Institute for Essential Services Reform (IESR), Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) meluncurkan koalisi untuk mendorong pengembangan energi surya di kawasan industri. Koalisi ini menargetkan potensi hingga 25 GWp untuk mendukung target nasional 100 GWp. Direktur INDEF GTI, Imaduddin Abdullah, menyatakan bahwa kawasan industri memiliki posisi strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan kebutuhan listrik besar. Studi INDEF GTI dan Systemiq mengidentifikasi potensi sekitar 10 GWp PLTS di 30 kawasan industri, dan jika diperluas ke 115 kawasan anggota HKI, potensinya mencapai 20-25 GWp. Namun, realisasi masih menghadapi kendala seperti kepastian permintaan, kuota PLTS atap, perizinan lintas sektor, dan keterbatasan lahan. Wakil Ketua HKI, Didik Prasetiyono, menyebut tiga tantangan utama: reformasi regulasi, reformasi tata ruang atau lahan, dan iklim investasi yang ramah.
Dari berbagai peristiwa tersebut, terlihat bahwa koalisi memainkan peran penting dalam berbagai konteks, baik dalam konflik militer, politik, maupun energi. Koalisi pimpinan Saudi menunjukkan kekuatan militernya untuk membalas serangan Houthi, sementara koalisi politik di Indonesia menghadapi ujian solidaritas dalam menyikapi putusan MK. Di sisi lain, koalisi energi terbarukan berupaya menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi proyek energi surya. Semua ini menunjukkan bahwa koalisi adalah alat strategis untuk mencapai tujuan bersama, meskipun tantangan dan dinamika internal tetap ada. Ke depan, efektivitas koalisi akan sangat bergantung pada konsistensi, komunikasi, dan komitmen para anggotanya.