Kalimantan Update – 09 Oktober 2026 | Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif. Dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 yang berlangsung di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026), Puan Dorong Demokrasi Ekonomi di Sidang IPU Tanzania sebagai agenda utama. Ia menyerukan pentingnya demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan.

Dalam forum bergengsi yang dihadiri para ketua parlemen dari berbagai negara anggota IPU tersebut, Puan menyampaikan pandangannya pada agenda general debate. Menurutnya, pemerintahan yang efisien, transparan, dan efektif harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Demokrasi ekonomi adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa berbicara tentang demokrasi tanpa memastikan bahwa rakyat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi,” tegas Puan.

Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua”. Tema ini selaras dengan visi Puan Dorong Demokrasi Ekonomi di Sidang IPU Tanzania yang menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai hasil dari tata kelola yang baik. Puan menilai bahwa parlemen memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan ekonomi berpihak kepada rakyat kecil.

Dalam paparannya, Puan menguraikan tiga pilar utama demokrasi ekonomi yang ia usulkan. Pertama, inklusivitas ekonomi, di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Kedua, kepercayaan publik, yang dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas anggaran. Ketiga, peluang bagi semua, terutama bagi kelompok rentan, perempuan, dan generasi muda, untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan modal usaha.

Puan juga menyoroti pentingnya kerja sama antarparlemen dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakstabilan geopolitik. Ia mengajak negara-negara anggota IPU untuk saling berbagi praktik terbaik dalam menerapkan demokrasi ekonomi. “Kita perlu memperkuat solidaritas global. Tidak ada negara yang bisa maju sendiri tanpa kerja sama yang erat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa demokrasi ekonomi bukan sekadar wacana, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Ia mencontohkan berbagai program pemerintah Indonesia yang bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat, seperti bantuan langsung tunai, kredit usaha rakyat, dan pengembangan UMKM. Menurutnya, kebijakan semacam ini merupakan bentuk konkret dari demokrasi ekonomi yang inklusif.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa delegasi menyambut baik gagasan Puan. Mereka mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong agenda pembangunan yang berkeadilan. Beberapa negara bahkan menyatakan minat untuk mempelajari lebih lanjut model demokrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia.

Puan juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar demokrasi ekonomi adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan lembaga pengawas dan penegakan hukum yang independen. “Tanpa integritas, demokrasi ekonomi hanya akan menjadi mimpi. Kita harus berani menindak tegas setiap pelanggaran,” tegasnya.

Menutup pidatonya, Puan Dorong Demokrasi Ekonomi di Sidang IPU Tanzania sebagai warisan bagi generasi mendatang. Ia berharap forum IPU dapat menghasilkan resolusi konkret yang mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih adil dan merata. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kehadiran Puan dalam sidang IPU ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor global yang aktif memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Diharapkan, gagasan yang disampaikan dapat menginspirasi parlemen dunia untuk bertindak nyata dalam memberdayakan masyarakat.

Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: Suara Landak