Kalimantan Update – 11 Oktober 2026 | TENGGARONG – Penilaian desa wisata dilakukan berjenjang di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, dengan melibatkan pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat. Koordinasi antarlembaga tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata berbasis desa, termasuk untuk mengikuti program dan perlombaan desa wisata tingkat nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Awang Agus Dharmawan, menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berkaitan dengan penetapan status suatu wilayah, tetapi juga keberlanjutan pengelolaannya setelah ditetapkan. Hal ini disampaikannya di Tenggarong, Jumat (9/10/2026).
“Berjenjang. Karena desa wisata ini juga dilombakan secara nasional. Keterkaitannya memang dari kementerian melalui dinas pariwisata masing-masing,” ujar Awang.
Meski demikian, keberlanjutan pengelolaan tetap menjadi hal penting agar destinasi wisata tidak hanya ramai dalam waktu singkat. Awang menilai popularitas yang meningkat akibat viral atau tingginya kunjungan wisatawan belum cukup untuk menjamin keberlangsungan sebuah desa wisata. Tanpa pengelolaan yang berkesinambungan, destinasi berpotensi kehilangan daya tarik setelah popularitasnya menurun.
“Kalau hanya buka sebentar, viral, booming, setelah itu redup, hilang, tinggal cerita saja lagi. Sekarang yang dipikirkan ini keberlanjutan,” ujar Awang.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, Kabupaten Kukar tercatat memiliki 23 desa wisata. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi pariwisata berbasis desa yang dimiliki daerah ini. Dengan pola pembinaan berjenjang, pengembangan desa wisata berkaitan dengan peran pemerintah di berbagai tingkatan.
Awang menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan juga membutuhkan keberlanjutan aktivitas wisata agar destinasi tetap memiliki daya tarik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. “Penilaian desa wisata dilakukan berjenjang menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan desa wisata,” pungkasnya.
Penilaian desa wisata dilakukan berjenjang juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa desa wisata tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mampu mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Proses penilaian melibatkan berbagai indikator, mulai dari aspek daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas umum, hingga pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks perlombaan desa wisata tingkat nasional, penilaian desa wisata dilakukan berjenjang menjadi tahapan yang harus dilalui. Desa wisata yang lolos seleksi di tingkat kabupaten akan diusulkan ke tingkat provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Setiap tahapan memiliki kriteria penilaian yang semakin ketat.
Keberadaan 23 desa wisata di Kukar menjadi modal besar untuk menggerakkan perekonomian lokal. Namun, tantangan utama adalah menjaga konsistensi pengelolaan agar tidak bergantung pada momentum viral semata. Diperlukan strategi pengembangan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah desa.
Awang menekankan bahwa pembinaan berjenjang harus disertai dengan pendampingan teknis, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi yang berkelanjutan. Dengan demikian, desa wisata dapat menjadi destinasi yang tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki nilai jual yang bertahan lama.
“Dengan pola pembinaan berjenjang, pengembangan desa wisata berkaitan dengan peran pemerintah di berbagai tingkatan. Namun, keberhasilan pengelolaannya juga membutuhkan keberlanjutan aktivitas wisata agar destinasi tetap memiliki daya tarik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” pungkas Awang.
Ke depan, Dispar Kukar akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan setiap desa wisata mendapatkan pembinaan yang sesuai. Penilaian desa wisata dilakukan berjenjang diharapkan mampu mendorong desa wisata di Kukar untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan demikian, desa wisata di Kukar tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan menjadi kunci utama dalam setiap tahapan penilaian dan pengembangan desa wisata.
Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: updatekaltim.com