Kalimantan Update – 16 Oktober 2026 | Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, secara tegas meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung pemulihan pascabencana. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (15/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Tito menekankan bahwa tambahan TKD harus segera direalisasikan agar pemulihan dapat berjalan paralel dengan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat. Langkah ini menjadi krusial mengingat masih banyak daerah penerima yang realisasi anggarannya belum optimal.

Tito Minta Daerah Percepat Realisasi Tambahan TKD Pascabencana bukan sekadar imbauan, melainkan kebutuhan mendesak. Pasalnya, tambahan TKD ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah agar pemulihan dapat berjalan seiring dengan program pemerintah pusat. Anggaran ini diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh program kementerian dan lembaga. Dengan demikian, percepatan realisasi menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak menumpuk di rekening daerah.

Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta agar kesenjangan pelaksanaan segera ditindaklanjuti, sehingga dukungan anggaran diikuti dengan kegiatan pemulihan yang nyata di lapangan. “Kami tidak ingin anggaran hanya tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat membutuhkan aksi cepat,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Tito Minta Daerah Percepat Realisasi Tambahan TKD Pascabencana harus direspons dengan langkah konkret.

Pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut kini dituntut untuk segera menyusun rencana aksi percepatan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Mengidentifikasi kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.
• Menyederhanakan proses administrasi pencairan anggaran.
• Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menghindari tumpang tindih program.
• Melaporkan perkembangan realisasi secara berkala kepada Satgas PRR.

Data realisasi yang tidak merata menunjukkan perlunya pendampingan khusus bagi daerah tertinggal. Kabupaten Bireuen, misalnya, yang belum merealisasikan anggaran sama sekali, memerlukan perhatian ekstra. Begitu pula lima daerah lain di Aceh dengan realisasi di bawah 5 persen. Tito berharap agar pemerintah daerah segera mengatasi kendala internal, baik dari segi perencanaan maupun eksekusi di lapangan.

Lebih lanjut, Tito Minta Daerah Percepat Realisasi Tambahan TKD Pascabencana juga menjadi pengingat bahwa akuntabilitas dan transparansi harus tetap dijaga. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat langsung bagi korban bencana. Pengawasan melekat dari inspektorat daerah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan mencegah penyimpangan.

Dalam konteks pemulihan pascabencana, kecepatan dan ketepatan menjadi dua hal yang tidak bisa ditawar. Bencana yang melanda wilayah Sumatera telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dan dampak sosial-ekonomi yang luas. Oleh karena itu, tambahan TKD menjadi instrumen vital untuk membangun kembali kehidupan masyarakat. Jika realisasi lambat, maka penderitaan masyarakat akan berkepanjangan.

Pemerintah pusat melalui Satgas PRR akan terus memantau perkembangan di daerah. Rapat koordinasi rutin akan digelar untuk memastikan tidak ada hambatan berarti. Tito juga membuka ruang dialog bagi daerah yang menghadapi kendala teknis agar dapat segera mencari solusi bersama. Dengan demikian, target pemulihan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal.

Sebagai penutup, percepatan realisasi tambahan TKD bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan semua pihak. Masyarakat diharapkan aktif memberikan masukan dan mengawasi penggunaan anggaran. Hanya dengan kerja sama yang solid, pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tito Minta Daerah Percepat Realisasi Tambahan TKD Pascabencana menjadi momentum untuk membuktikan bahwa negara hadir dalam kesulitan rakyat.

Penulis: Syaifullah
Editor: Rudi Hamdani
Sumber Berita: Suara Landak