Kalimantan Update – 17 Oktober 2026 | Program keringanan pajak kendaraan bermotor kembali digulirkan di sejumlah daerah menjelang akhir tahun. Riau dan Tulungagung Beri Keringanan Pajak Kendaraan hingga November menjadi angin segar bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan kewajiban perpajakan. Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui wilayah Tulungagung resmi membuka program pemutihan yang berlaku hingga 30 November 2026, sebuah kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan wajib pajak sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Di Provinsi Riau, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai diberlakukan sejak 15 Oktober 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan bahwa program ini akan berlangsung selama sekitar satu setengah bulan ke depan. Menurutnya, jendela waktu tersebut sengaja diberikan agar masyarakat memiliki kesempatan yang cukup untuk mengurus administrasi kendaraan mereka tanpa harus terburu-buru.

“Kami ingin memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya dengan lebih ringan. Program ini berlaku hingga akhir November, jadi masih ada waktu bagi masyarakat untuk memanfaatkannya,” ujar Ninno dalam keterangannya.

Sementara itu, di Tulungagung, Jawa Timur, respons masyarakat terhadap program serupa terbilang positif. Tercatat sebanyak 7.228 wajib pajak telah memanfaatkan program pemutihan tahap II yang berlangsung pada 1 hingga 15 Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, sekaligus membuktikan bahwa kebijakan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Skema Keringanan Berbeda di Setiap Daerah

Meski sama-sama menawarkan keringanan, ketentuan pembebasan dan pengurangan pajak di Riau dan Tulungagung tidak sepenuhnya identik. Masing-masing pemerintah daerah memiliki kebijakan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan wilayahnya. Karena itu, wajib pajak diimbau untuk mempelajari detail ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing sebelum mendatangi kantor pelayanan.

Secara umum, program pemutihan biasanya mencakup penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan, pengurangan pokok pajak tertentu, serta kemudahan dalam proses balik nama kendaraan. Namun, besaran dan cakupan keringanan bisa berbeda, tergantung pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi setempat.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam memanfaatkan program ini:

• Pastikan kendaraan tidak dalam status blokir atau terlibat kasus hukum.
• Siapkan dokumen asli seperti STNK, BPKB, dan KTP pemilik kendaraan.
• Datang langsung ke kantor Samsat terdekat atau manfaatkan layanan daring yang tersedia.
• Perhatikan tenggat waktu yang ditetapkan, karena program tidak berlaku setelah 30 November 2026.
• Konfirmasi besaran keringanan kepada petugas agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dampak Positif bagi Pendapatan Daerah

Langkah Riau dan Tulungagung Beri Keringanan Pajak Kendaraan hingga November ini tidak hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Dengan semakin banyak masyarakat yang melunasi tunggakan, arus kas daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat terdongkrak, terutama pada periode akhir tahun anggaran.

Selain itu, program ini juga membantu memperbarui data kendaraan yang selama ini belum terdaftar ulang. Banyak kendaraan yang masih beroperasi namun belum melakukan pembayaran pajak tahunan, sehingga pemutihan menjadi momentum untuk menertibkan administrasi tersebut.

Pemerintah daerah berharap, melalui kebijakan yang inklusif ini, kesadaran masyarakat untuk taat pajak semakin meningkat. Kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah.

Imbauan kepada Wajib Pajak

Masyarakat di Riau dan Tulungagung diimbau untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang tersedia. Program Riau dan Tulungagung Beri Keringanan Pajak Kendaraan hingga November ini merupakan momen yang tepat untuk menyelesaikan tunggakan tanpa harus menanggung beban denda yang memberatkan.

Wajib pajak disarankan untuk datang lebih awal guna menghindari penumpukan antrean di kantor Samsat, terutama menjelang berakhirnya periode pemutihan. Layanan daring juga dapat dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung.

Kesimpulan

Program keringanan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan di Riau dan Tulungagung menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Dengan tenggat waktu hingga 30 November 2026, masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum pintu keringanan ditutup. Kepatuhan pajak yang tinggi akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.

Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Sukardi
Sumber Berita: Suara Landak