Kalimantan Update – 17 Oktober 2026 | Kepadatan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan pada hari pertama penerapan aturan ganjil-genap untuk pembelian Pertalite. Kondisi ini menjadi angin segar bagi masyarakat sekaligus menandakan bahwa langkah koordinasi yang dilakukan berbagai pihak mulai membuahkan hasil. Di tengah situasi tersebut, Pertamina Percepat Distribusi Pertalite Saat Antrean SPBU Bali Melandai, sebuah upaya yang dilakukan untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat secara merata.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menegaskan komitmennya untuk menjaga kecukupan stok BBM di seluruh wilayah Bali. Berbagai langkah strategis pun ditempuh, termasuk pengaturan pengisian bahan bakar serta peningkatan layanan penyaluran agar distribusi berjalan lebih efisien. Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan aparat penegak hukum (APH) menjadi kunci dalam mengurai kepadatan yang sempat terjadi di beberapa titik SPBU.

Langkah Strategis Pertamina dan Pemprov Bali

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa penerapan pembatasan pembelian Pertalite berlandaskan pada Surat Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pengaturan pola pembelian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan terkendali.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Antrean di SPBU mulai melandai, dan kami akan terus mempercepat distribusi agar tidak ada penumpukan,” ujar Ahad Rahedi dalam keterangannya.

Beberapa upaya konkret yang dilakukan antara lain:

• Penambahan pasokan Pertalite ke SPBU yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.
• Pengaturan jadwal pengiriman bahan bakar agar lebih presisi.
• Pemantauan langsung di lapangan bersama APH untuk mencegah penyalahgunaan.
• Edukasi kepada masyarakat mengenai aturan ganjil-genap pembelian Pertalite.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pertamina Percepat Distribusi Pertalite Saat Antrean SPBU Bali Melandai diharapkan dapat terus berlanjut hingga kondisi sepenuhnya normal. Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku demi kenyamanan bersama.

Dampak Positif bagi Masyarakat

Penurunan antrean di SPBU memberikan dampak positif bagi aktivitas masyarakat Bali, terutama para pengendara yang sehari-hari bergantung pada Pertalite. Sebelumnya, antrean panjang sempat membuat waktu tempuh meningkat dan menimbulkan keluhan. Kini, dengan adanya percepatan distribusi dan pengaturan pola pembelian, waktu tunggu di SPBU berangsur berkurang.

Seorang pengendara di Denpasar, Made Suarta, mengaku senang dengan kondisi terkini. “Sekarang antreannya tidak terlalu panjang, mungkin karena ada aturan ganjil-genap. Saya berharap pasokan terus lancar,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bali juga mengapresiasi sinergi yang terjalin. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali menyatakan bahwa pengawasan akan terus dilakukan agar kebijakan ini berjalan efektif. “Kami akan mengevaluasi secara berkala. Jika ada kendala, akan segera dicari solusinya bersama Pertamina dan APH,” tuturnya.

Meski demikian, Pertamina mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Penggunaan Pertalite sesuai peruntukan dan tidak melakukan pembelian berulang menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan pasokan.

Ke depannya, Pertamina Percepat Distribusi Pertalite Saat Antrean SPBU Bali Melandai akan terus dioptimalkan melalui pemantauan real-time dan penyesuaian alokasi. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat Bali akan BBM bersubsidi dapat terpenuhi tanpa hambatan berarti.

Sebagai penutup, sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurai antrean SPBU di Bali. Percepatan distribusi Pertalite menjadi bukti komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola distribusi BBM bersubsidi secara efektif dan tepat sasaran.