Kalimantan Update – 19 Oktober 2026 | Gelombang kekeringan ekstrem yang dipicu musim kemarau panjang dan diperparah fenomena El Nino terus melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dampaknya kian nyata: mulai dari ratusan hektare sawah yang gagal panen di Jawa Timur, krisis air bersih di Jawa Barat, hingga penetapan status tanggap darurat di Nusa Tenggara Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sekitar 76 persen wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau, dengan sebagian daerah masuk kategori awas kekeringan meteorologis.
Di Jawa Timur, data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) hingga 10 September 2026 menunjukkan sebanyak 597,11 hektare lahan padi terdampak kekeringan. Dari jumlah itu, 149,95 hektare di antaranya dinyatakan puso atau gagal panen. Kepala DPKP Jawa Timur Heru Suseno menjelaskan, tidak semua lahan yang terdampak berakhir gagal panen. Lahan baru dinyatakan puso ketika tanaman padi sudah tidak dapat diselamatkan akibat kekurangan air.
“Kekeringan menjadi faktor utama penyebab gagal panen pada lahan padi. Petani kehilangan hasil panen karena tanaman sudah tidak bisa diselamatkan,” ujar Heru dalam keterangannya.
Untuk meringankan beban petani, Pemprov Jawa Timur menyiapkan bantuan benih padi gratis melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Bantuan dialokasikan untuk lahan hingga 1.000 hektare agar petani dapat kembali menanam. Selain itu, Kementerian Pertanian merekomendasikan varietas padi tahan kekeringan dan berumur genjah, seperti Inpari 38-46 dan kelompok Inpago, guna menghadapi keterbatasan air. Pengelolaan air yang optimal, pemanfaatan pompa, serta pengaturan distribusi air juga menjadi kunci pencegahan gagal panen.
Sementara itu, di Jawa Barat, kemarau panjang menyebabkan 1.294.655 jiwa atau 394.052 kepala keluarga terdampak kekeringan hingga 13 Oktober 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat bersama instansi terkait telah menyalurkan hampir 38,7 juta liter air bersih ke 276 kecamatan di 840 desa dan kelurahan. Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan distribusi terbesar, mencapai 15.869.275 liter, disusul Kabupaten Bogor 7.615.000 liter, Ciamis 3.003.000 liter, dan Pangandaran 2.393.000 liter.
“Kami terus memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak. Distribusi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun, Jumat (16/10/2026).
Di Nusa Tenggara Barat, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Data BPBD NTB per 7 Oktober 2026 mencatat 283.077 jiwa di 9 kabupaten/kota terdampak, meliputi 68 kecamatan dan 236 desa/kelurahan. Sebanyak 4.576.650 liter air bersih telah didistribusikan, dan BPBD NTB menyiapkan tambahan 1 juta liter atau 200 tangki mulai pekan depan. Gubernur juga meminta Pertamina mengecualikan mobil tangki air dari larangan penggunaan solar bersubsidi agar biaya operasional tidak membengkak.
“SK kedaruratan sudah ditetapkan. Mulai minggu depan semua langkah kedaruratan dilakukan,” tegas Iqbal.
BMKG memprediksi hujan berintensitas tinggi baru akan turun di NTB pada akhir November mendatang. Pemerintah mengimbau masyarakat membersihkan drainase, gorong-gorong, dan sungai untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba.
Kekeringan meteorologis sendiri didefinisikan sebagai kondisi curah hujan di suatu wilayah berada di bawah normal dalam periode tertentu. Berbeda dengan kekeringan hidrologis yang ditandai menurunnya ketersediaan air di sungai, waduk, dan air tanah, serta kekeringan pertanian yang terjadi ketika air dalam tanah tidak mencukupi kebutuhan tanaman.
Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air, menampung cadangan air hujan, dan mengenali karakteristik wilayah tempat tinggal. Di Jawa Timur, laporan terkait kekeringan dapat disampaikan melalui Posko Bencana Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang mencakup empat wilayah posko.
Berbagai upaya mitigasi pun perlu terus digalakkan. Selain pengelolaan air dan pemilihan varietas tahan kekeringan, pemantauan tanaman serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) menjadi langkah penting untuk menekan risiko gagal panen. Koordinasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan produksi pertanian tetap terjaga.
Dengan dampak yang meluas, kekeringan tahun ini menjadi alarm bagi semua pihak. Kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, mulai dari penghematan air hingga antisipasi banjir di musim hujan, menjadi kunci menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.