Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Ancaman kebakaran hutan kalimantan kembali menjadi sorotan nasional setelah data terbaru menunjukkan luas areal yang terbakar di dalam konsesi ekstraktif perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan telah menembus angka 24.460 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut menjadikan Kalimantan sebagai wilayah dengan cakupan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terluas di dalam konsesi sawit nasional, menyumbang 54,9 persen dari total 44.565 hektare yang tercatat di seluruh Indonesia.
Dampak kebakaran hutan kalimantan kali ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merenggut nyawa. Seorang balita berinisial YS berusia satu tahun di Kecamatan Palaran, Samarinda, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat paparan kabut asap. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut dan berjanji memperkuat langkah penanganan dampak asap bagi kelompok rentan.
Rumah Oksigen hingga Anggaran Rp 20 Miliar
Dalam pertemuan dengan perwakilan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Rudy memaparkan sejumlah langkah konkret. Salah satunya adalah penyediaan rumah oksigen bagi bayi, balita, dan kelompok rentan yang berisiko terdampak kabut asap. Dinas Kesehatan diminta menyiapkan fasilitas tersebut, sementara rumah sakit diminta memastikan ketersediaan masker serta obat-obatan.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga menyebut adanya dukungan anggaran sekitar Rp 20 miliar dari pemerintah pusat yang diprioritaskan untuk penanganan karhutla di Kutai Kartanegara dan Berau. Dana tersebut akan digunakan menunjang kebutuhan penanganan, termasuk pengadaan peralatan dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan pentingnya pemetaan warga terdampak, terutama yang tinggal di kawasan permukiman, agar perlindungan dan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Meski demikian, Rudy mengakui bahwa upaya pencegahan dan penanganan karhutla perlu terus diperkuat kendati Kaltim tidak termasuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla pemerintah pusat. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata dan hasil yang bisa dirasakan,” tegasnya.
Kalimantan Selatan Tak Luput
Di sisi lain, kebakaran hutan kalimantan juga melanda Kalimantan Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat 4.926 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 27.202,97 hektare hingga 14 Oktober 2026. Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu wilayah terparah dengan 467 kejadian dan luas lahan terbakar 3.276,82 hektare.
Baru-baru ini, tiga hektare lahan di Jalan HM Yunus, Sungai Rasau, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, terbakar pada Minggu (18/10/2026) malam. Api masih berkobar hingga pukul 22.45 Wita. Lokasi kebakaran berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari jalan utama penghubung Banjarmasin dengan kawasan Banua Anam, sehingga berpotensi mengancam permukiman warga. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengantisipasi api merembet ke rumah warga dan kabel listrik di pinggir jalan.
“Baru kali ini kebakaran terjadi di titik ini, tepat di pinggir jalan, banyak warga yang berjaga,” ujar Nazar (23), warga setempat.
Peta Sebaran Karhutla Konsesi Sawit Nasional
| Wilayah | Luas (ha) | Porsi |
|---|---|---|
| Kalimantan | 24.460 | 54,9% |
| Sumatra | 7.332 | 16,5% |
| Jawa | 3.405 | 7,6% |
| Sulawesi | 3.187 | 7,2% |
| Papua | 3.066 | 6,9% |
| Bali & Nusa Tenggara | 2.965 | 6,7% |
| Maluku | 150 | 0,3% |
Data yang dihimpun melalui platform MapBiomas Fire Indonesia menunjukkan dominasi Kalimantan yang sangat signifikan dibandingkan wilayah lain. Selisih dengan Sumatra di posisi kedua terpaut sangat jauh, yakni lebih dari tiga kali lipat.
Ketegangan di Samarinda
Di tengah upaya penanganan, dinamika sosial turut mewarnai. Koordinator Lapangan aksi GMNI Samarinda, Davi, mengungkapkan insiden ketegangan antara massa aksi dan ajudan Gubernur Kaltim di kawasan Masjid Nurul Mu’minin, kompleks Pemprov Kaltim. Peristiwa itu terjadi menjelang magrib saat massa hendak beristirahat setelah berunjuk rasa. Massa mempertanyakan alasan gubernur tidak menemui mereka, hingga situasi memanas ketika seorang ajudan diduga hendak merebut ponsel peserta aksi dan menyenggol seorang kader bernama Ridwan.
Insiden tersebut menambah daftar panjang persoalan yang mengiringi penanganan kebakaran hutan kalimantan. Di satu sisi, pemerintah berupaya keras menanggulangi dampak asap melalui penyediaan rumah oksigen, penguatan layanan kesehatan, dan dukungan anggaran. Di sisi lain, masyarakat menuntut transparansi, respons cepat, serta tindakan nyata yang dirasakan langsung di lapangan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci. Tanpa penguatan pencegahan, penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, serta kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kalimantan akan terus berulang setiap tahun. Kini saatnya seluruh pihak bergerak bersama, bukan sekadar berjanji, agar kabut asap tak lagi merenggut nyawa dan lingkungan Kalimantan dapat pulih kembali.