Kalimantan Update – 05 Oktober 2026 | KUALA KAPUAS — Dewan Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan kunjungan strategis ke Posko Induk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kantor BPBD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kunjungan Dewan Pengarah BNPB ke Posko Induk Karhutla BPBD Kapuas ini berlangsung pada Minggu siang dan menjadi momen penting untuk mengevaluasi kesiapsiagaan serta respons darurat yang telah berjalan selama periode kekeringan ekstrem.

Dalam kunjungan tersebut, dua anggota Dewan Pengarah BNPB, Prof Dirwansyah dan Prof Ivan Elisabeth, tidak sekadar meninjau fasilitas posko. Mereka secara langsung mendengarkan paparan komprehensif dari Kepala Pelaksana BPBD Kapuas yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Penanganan Darurat Karhutla dan Kekeringan, Pangeran S Pandiangan. Paparan tersebut mencakup data terkini mengenai luas wilayah terdampak, sebaran titik kejadian, kekuatan personel, ketersediaan peralatan dan logistik, hingga dampak kesehatan masyarakat akibat kabut asap.

“Sinergi seluruh unsur sangat dibutuhkan karena kondisi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala,” tegas Pangeran S Pandiangan di hadapan Dewan Pengarah BNPB.

Kunjungan Dewan Pengarah BNPB ke Posko Induk Karhutla BPBD Kapuas mengungkap sejumlah tantangan signifikan. Pemadaman titik api melalui jalur darat masih menjadi andalan utama. Sementara itu, upaya pemadaman melalui udara terkendala kabut asap yang parah dan mengganggu jarak pandang. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang telah dilaksanakan pun belum mampu menghasilkan hujan yang merata di seluruh wilayah Kapuas. Kondisi ini diperparah oleh sulitnya akses menuju titik-titik karhutla yang berada di kawasan terpencil, terutama di lahan gambut dan wilayah perbatasan.

Oleh karena itu, perpanjangan pelaksanaan OMC menjadi harapan besar untuk mempercepat penanganan Karhutla di wilayah Kapuas. Menanggapi paparan tersebut, Prof Dirwansyah memberikan apresiasi tinggi terhadap penyajian data yang dinilainya telah memenuhi kebutuhan evaluasi penanganan bencana secara menyeluruh.

“Seluruh kegiatan penanganan bencana seharusnya tersaji dalam data faktual sebagaimana di Kabupaten Kapuas ini. Data tersebut sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk langkah-langkah ke depan,” ujar Prof Dirwansyah.

Senada dengan itu, Prof Ivan Elisabeth menyoroti pentingnya keterhubungan data kesehatan, khususnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Ia mencatat bahwa data dari sembilan posko dan seluruh puskesmas di tingkat kecamatan telah terkoordinasi dengan baik. Menurutnya, sistem pelaporan yang terintegrasi ini merupakan inovasi yang patut diapresiasi.

“Jadi, dari paparan yang disampaikan Kalaksa BPBD Kapuas ini sangat inovatif. Terkait dampak kesehatan, khususnya kasus ISPA, sudah terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik,” jelas Prof Ivan Elisabeth.

Lebih lanjut, Prof Ivan Elisabeth mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang turut terdampak Karhutla dan asap. Kelompok tersebut meliputi penderita stunting, ibu hamil, dan lansia. Dukungan terhadap kelompok rentan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan Karhutla yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.

Kunjungan Dewan Pengarah BNPB ke Posko Induk Karhutla BPBD Kapuas juga menjadi ajang verifikasi data lapangan. Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa koordinasi lintas sektor telah berjalan cukup baik, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek logistik dan personel mengingat luasnya wilayah yang harus dijangkau. Data faktual yang disajikan oleh BPBD Kapuas mencakup rincian sebagai berikut:

• Luas wilayah terdampak: ribuan hektare lahan gambut dan lahan kering.
• Sebaran kejadian: tersebar di beberapa kecamatan dengan intensitas berbeda.
• Kekuatan personel: gabungan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, dan relawan.
• Peralatan dan logistik: pompa air, selang, kendaraan operasional, serta alat pelindung diri.
• Dampak kesehatan: peningkatan kasus ISPA yang terdata dari sembilan posko dan puskesmas.

Dari sisi penanganan darurat, strategi yang diterapkan BPBD Kapuas meliputi pemadaman darat sebagai prioritas, didukung oleh patroli terpadu dan pemantauan titik panas. Namun, kendala kabut asap dan akses menuju lokasi terpencil menjadi catatan penting yang harus segera diatasi. Perpanjangan OMC diharapkan dapat menciptakan hujan buatan yang merata, sehingga mempermudah pemadaman dan memulihkan kualitas udara.

Kunjungan Dewan Pengarah BNPB ke Posko Induk Karhutla BPBD Kapuas ini juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan. Prof Dirwansyah menekankan bahwa data faktual bukan sekadar laporan, melainkan fondasi untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Sementara itu, Prof Ivan Elisabeth menyoroti aspek kemanusiaan, terutama perlindungan bagi kelompok rentan yang sering terabaikan dalam situasi darurat.

Dengan adanya kunjungan Dewan Pengarah BNPB ke Posko Induk Karhutla BPBD Kapuas, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid. Kolaborasi yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, dan relawan perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung beberapa waktu ke depan. Perpanjangan OMC dan dukungan logistik tambahan menjadi kunci percepatan penanganan.

Secara keseluruhan, kunjungan ini memberikan gambaran jelas bahwa penanganan Karhutla di Kapuas telah berjalan dengan koordinasi yang baik, namun masih menghadapi tantangan alam dan geografis yang berat. Data faktual yang disajikan menjadi modal penting untuk evaluasi. Ke depan, fokus tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pada mitigasi dampak kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.