Paspor Gratis hingga Jembatan: Strategi BNPPDT Bereskan Persoalan Warga Perbatasan
Kalimantan Update – 28 Oktober 2026 | Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengambil langkah tegas untuk membenahi berbagai persoalan di kawasan perbatasan. Dalam pertemuan daring bersama para kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Selasa (27/10/2026), ia meminta jajarannya memetakan kebutuhan operasional dan aspirasi masyarakat sekitar. Salah satu sorotan utama adalah akses dokumen perjalanan, termasuk rencana penyediaan paspor gratis bagi warga di perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Maruli mengaku akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki kemungkinan pemberian paspor tanpa biaya. “Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Meski begitu, jumlah penerima dan mekanisme pemberian paspor gratis belum ditetapkan karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan instansi terkait.
Langkah ini menjadi penting mengingat masyarakat di wilayah perbatasan kerap menghadapi kendala biaya dan prosedur dalam memperoleh dokumen perjalanan. Paspor menjadi syarat mutlak bagi mereka yang sering melintas untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun keluarga. Oleh karena itu, BNPPDT menilai perlu ada intervensi agar layanan keimigrasian lebih mudah diakses.
Selain persoalan paspor, Maruli menyoroti pengelolaan sampah di kawasan PLBN. Ia mengusulkan penggunaan insinerator sebagai alternatif penanganan sampah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, ia juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar, dengan catatan penerapannya harus mempertimbangkan regulasi dan kesesuaian teknologi.
Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil menjadi perhatian serius. Maruli meminta para kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kesulitan warga, terutama terkait air bersih dan akses infrastruktur. “Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” tuturnya.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di masing-masing wilayah. Pendataan ini bertujuan mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Maruli secara khusus menyoroti pembangunan jembatan sederhana berukuran sekitar 15 meter yang berpotensi dikerjakan melalui kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
Sementara itu, dari sisi kebijakan keimigrasian, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko tengah mendorong integrasi sistem SIAK dan SIMKIM serta penyiapan paspor berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini bertujuan mendukung terwujudnya single identity number di Indonesia. Dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026), Hendarsam menjelaskan bahwa Imigrasi telah menyerahkan tanggapan tertulis sejak 14 Oktober 2026.
Imigrasi mengusulkan pergeseran dari prinsip stelsel pasif menjadi stelsel aktif dalam pendataan kependudukan. Selain itu, konektivitas antara SIMKIM dan SIAK dinilai vital untuk memantau data izin tinggal warga negara asing, peralihan status, pendataan anak berkewarganegaraan ganda, hingga penggunaan NIK khusus bagi WNI di luar negeri dalam pelayanan dokumen perjalanan. “Pemanfaatan data perlintasan ini juga sangat penting untuk memantau WNI yang pindah antarnegara. Bahkan, kami mendorong interoperabilitas data menjadi sarana mencegah tindak pidana perdagangan orang serta penerimaan tenaga kerja ilegal,” ucap Hendarsam.
Ia menargetkan dalam waktu paling lama dua bulan ke depan, atau pada pengadaan paspor berikutnya, sistem segregated account number sudah berjalan. NIK akan terdata di dalam paspor bersama nomor paspor resmi, sebagaimana yang telah diterapkan di Singapura. Langkah ini diharapkan memperkuat identitas tunggal tanpa melanggar standar penerbangan internasional yang ditetapkan ICAO.
Dengan berbagai rencana tersebut, BNPPDT dan Imigrasi menunjukkan komitmen untuk membenahi layanan di kawasan perbatasan. Mulai dari paspor gratis, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur dasar, semua dipetakan agar masyarakat di daerah terpencil dapat merasakan manfaat nyata. Ke depan, koordinasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan program ini, terutama dalam memastikan paspor gratis tepat sasaran dan integrasi data berjalan lancar.
About the Author
