Israel Election 2026: Netanyahu Tuduh 'Pemilu Dicuri', Arab Jadi Penentu Takdir Pemerintahan
Kalimantan Update – 29 Oktober 2026 | Hasil israel election 2026 masih menyisakan ketidakpastian besar setelah penghitungan suara menunjukkan tak ada satu pun blok politik yang mengantongi 61 kursi mayoritas di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melalui akun resmi partai Likud di platform X menuduh partai-partai yang dipimpin Arab ‘mencuri’ pemilihan pada 27 Oktober melalui dugaan kecurangan dan intimidasi pemilih, hingga memicu penyelidikan resmi atas dugaan campur tangan asing.
Peta Kekuatan Suara yang Terbelah
Berdasarkan penghitungan sekitar 99 persen surat suara, blok yang dipimpin Likud mengumpulkan 53 kursi, sementara blok oposisi yang digalang Gadi Eisenkot meraih 48 kursi. Partai-partai berhaluan Arab menguasai 19 kursi gabungan, menjadikan mereka sebagai penentu arah pemerintahan berikutnya. Ra’am naik dari tujuh menjadi delapan kursi, sedangkan Joint List turun dari 12 menjadi 11 kursi.
Komisi Pemilihan Umum Israel masih menghitung surat suara ‘amplop ganda’, termasuk suara tentara IDF, tahanan, tenaga medis, dan perwakilan Israel di luar negeri. Dari 12.018 tempat pemungutan suara reguler, suara telah diproses di 11.712 TPS yang mencakup 5.126.759 pemilih. Partisipasi tercatat mencapai hampir 77,7 persen dari sekitar 7,33 juta warga Israel yang berhak memilih. Ini menjadi pemilihan umum pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Klaim ‘Ra’amgate’ dan Bantahan Qatar
Likud menyebut insiden yang mereka juluki ‘Ra’amgate affair’ sebagai ancaman terhadap demokrasi Israel. Partai itu berjanji menyerahkan ratusan kesaksian dan bukti dugaan penyimpangan di TPS Arab, mencakup dugaan suap, ancaman, kekerasan, dokumen palsu, serta pemungutan suara ganda. Netanyahu meminta penyelidikan segera oleh Shin Bet dan kepolisian, sekaligus memperingatkan partai Zionis mana pun agar tidak bergabung dengan Ra’am dan Joint List untuk membentuk pemerintahan.
Qatar membantah keras tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menyebut klaim itu sebagai ‘tidak masuk akal dan berbahaya’, serta bagian dari kampanye disinformasi yang berupaya menyeret negaranya ke dalam perselisihan politik domestik Israel. ‘Jika kami mempercayai semua tuduhan itu, Qatar seolah telah membeli seluruh Israel,’ sindirnya. Hingga kini belum ada bukti publik yang menopang tuduhan tersebut, dan Komisi Pemilihan melaporkan tidak menemukan bukti kecurangan sistematis.
Manuver Politik di Balik Layar
Ketegangan kian memanas ketika salah satu sekutu ultra-Ortodoks lama Netanyahu, United Torah Judaism, dikabarkan mempertimbangkan dukungan kepada Eisenkot sebagai perdana menteri. Menurut laporan media Israel Ynet, seorang pejabat senior partai itu menyatakan kesiapan mendukung pemerintahan Eisenkot asalkan undang-undang pembebasan wajib militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks diloloskan. ‘Kami menawarkan jabatan perdana menteri kepadanya. Itu lebih baik daripada menjadi nomor dua atau menuju pemilu lagi,’ ujar pejabat tersebut.
Sementara itu, pemimpin Partai Democrats, Yair Golan, telah bertemu Eisenkot untuk membahas peluang koalisi. Golan menegaskan bahwa keduanya telah mendedikasikan bertahun-tahun bagi keamanan Israel dan memahami besarnya tanggung jawab yang kini diemban. ‘Menyelamatkan Israel adalah taruhannya,’ tulisnya. Golan juga mendesak blok oposisi agar menggandeng partai Arab demi mengamankan mayoritas parlemen.
Proses dan Tenggat Konstitusional
Di bawah sistem perwakilan proporsional, partai harus meraih minimal 3,25 persen suara nasional untuk masuk parlemen. Hasil resmi diperkirakan rampung pada 30 Oktober dan dipublikasikan secara formal pada 4 November. Setelah itu, Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai untuk menentukan kandidat yang paling berpeluang membentuk pemerintahan, dengan tenggat hingga 42 hari untuk merundingkan koalisi. Bila gagal, Israel berpotensi menuju pemilu ulang, sementara Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara.
Bagi warga Palestina, dinamika israel election kali ini tetap dipandang dengan skeptis. Pengalaman panjang menunjukkan perluasan permukiman ilegal terus berlanjut di bawah berbagai pemerintahan, termasuk saat Yitzhak Rabin memimpin periode Oslo ketika jumlah pemukim di Tepi Barat naik lebih dari 25 persen antara 1992 dan 1995, maupun ketika Naftali Bennett membentuk koalisi yang mencakup Ra’am pada 2021. Karena itu, hasil israel election dianggap tak otomatis mengubah lanskap pendudukan.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa menuntut terbentuknya pemerintahan bersama Yahudi-Arab. Teka-teki israel election 2026 pun belum terjawab: apakah Netanyahu mampu merangkul kembali sekutunya, atau justru partai Arab yang menentukan siapa yang akan memimpin Israel berikutnya.
Yang jelas, hasil israel election telah meruntuhkan asumsi bahwa Likud dapat melanjutkan pemerintahan secara otomatis. Dengan selisih kursi yang tipis dan tuduhan kecurangan yang belum terbukti, Israel kini berdiri di persimpangan antara koalisi yang rumit, pemerintahan persatuan yang rapuh, atau kemungkinan pemilu ulang yang kelima dalam beberapa tahun terakhir. Seluruh mata kini tertuju pada Herzog dan para pemimpin partai yang memegang kunci masa depan politik negara itu.
About the Author
