Pangkalan Militer AS di Timur Tengah Jadi Sasaran, Kerusakan Capai Rp271 Triliun
Kalimantan Update – 01 November 2026 | Serangan rudal dan drone Iran telah mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip analisis citra satelit, total kerusakan mencapai USD15 miliar atau sekitar Rp271,90 triliun. Serangan ini merupakan balasan atas aksi militer tanpa provokasi dari AS dan Israel yang memicu konflik pada 28 Februari 2026. Hingga pertengahan Oktober 2026, biaya kampanye militer AS melawan Iran telah melonjak hingga USD47,1 miliar atau setara Rp854,02 triliun, dan angka ini diprediksi terus bertambah seiring eskalasi.
Analisis WSJ mengidentifikasi 274 bangunan rusak di 24 instalasi yang menampung militer AS. Setidaknya 119 bangunan di 13 instalasi mengalami kerusakan hanya dalam dua minggu pertama konflik. Markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain menjadi salah satu lokasi yang paling parah terdampak. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya memperkirakan kerusakan pangkalan militer akibat serangan Iran mencapai setidaknya USD5 miliar, dan berpotensi hingga USD15 miliar. Banyak fasilitas digunakan bersama dengan sekutu regional Washington, sehingga sebagian biaya kerusakan mungkin ditanggung bersama. Pentagon juga mempertimbangkan untuk tidak memulihkan beberapa infrastruktur yang rusak, bahkan tengah menimbang menarik diri dari fasilitas di Kuwait dan Arab Saudi agar personel berada di luar jangkauan serangan.
Di sisi lain, Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya. Sebanyak 10 pesawat kargo militer telah dipindahkan ke pangkalan udara Israel di Negev selatan, yakni Pangkalan Udara Ovda dan Nevatim. Pesawat-pesawat tersebut berangkat dari Fort Bliss, Texas, pusat pertahanan udara terbesar AS. Selain ke Israel, pesawat militer tambahan dikirim ke pangkalan militer di Yordania, Arab Saudi, dan Qatar. Langkah ini dilakukan di tengah persiapan kemungkinan serangan militer terhadap Iran, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah AS mengenai jenis muatan dan keputusan akhir.
Biaya perang yang membengkak turut membebani anggaran Pentagon. Rincian pengeluaran mencakup penggantian amunisi senilai USD29 miliar, biaya operasional USD11,9 miliar, dan penggantian peralatan tempur USD6,1 miliar. Angkatan Udara mencatat pengeluaran tertinggi sebesar USD7,6 miliar, disusul Angkatan Darat USD2,1 miliar dan Angkatan Laut USD1,5 miliar. Inspektur Jenderal Pentagon mengungkapkan bahwa militer AS menghadapi defisit stok inventaris strategis akibat tingginya penggunaan munisi. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan biaya perang mencapai USD2 miliar hingga USD3 miliar per bulan, dan dapat membengkak jika eskalasi kembali intensif.
Ketegangan diplomatik juga meningkat. Pada 29 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan mempertimbangkan berbagai opsi strategis terhadap Iran, termasuk operasi militer singkat namun menghancurkan sasaran strategis. Trump disebut telah memberi pemberitahuan tertutup kepada negara-negara Teluk mengenai kemungkinan operasi setelah pemilihan paruh waktu. Namun, di saat yang sama, upaya diplomasi tetap berjalan. Wakil Presiden JD Vance dikabarkan mengirim surat atas instruksi Trump kepada pejabat Garda Revolusi Iran, Rezaei. Sementara itu, Kongres belum menyetujui permintaan dana militer tambahan, dan politisi Partai Demokrat terus mendesak Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk transparan soal biaya perang.
Perang yang kini memasuki bulan kesembilan menyisakan ketidakpastian. Trump memberi sinyal dapat mengulang operasi militer setelah pemilihan jika perundingan gagal. Di sisi lain, Teheran menuntut penarikan penuh militer AS dari kawasan sebagai prasyarat perdamaian berkelanjutan. Dengan kerusakan pangkalan militer yang masif dan biaya perang yang terus melonjak, tekanan terhadap Washington untuk mengakhiri konflik semakin besar. Masyarakat internasional berharap agar jalur diplomasi dapat diutamakan guna mencegah eskalasi lebih lanjut yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan global.
About the Author
