Kalimantan Update – 07 November 2026 | Pemerintah Pusat Siap Memberikan Dukungan bagi Warga Bantaran Sungai Tenggarong yang Direlokasi menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (7/11/2026). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama pemerintah daerah di Jakarta beberapa waktu lalu. Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat kesiapan lahan serta kawasan yang diusulkan masuk dalam program penataan permukiman. Dukungan tersebut akan diberikan bagi warga bantaran sungai Tenggarong yang akan direlokasi.
Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembenahan kawasan hunian di bantaran sungai perlu segera dilakukan. Pasalnya, kawasan tersebut dinilai terlalu padat, kumuh, serta memiliki persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah yang belum tertangani dengan baik. “Pembenahan diperlukan untuk mengatasi kawasan hunian yang terlalu padat, kumuh, serta memiliki persoalan sanitasi dan pengelolaan sampah. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Fahri di Tenggarong.
Dalam kesempatan itu, Fahri meminta Pemerintah Kabupaten Kukar untuk menyiapkan kawasan baru sebagai lokasi penempatan warga terdampak relokasi dari bantaran sungai Tenggarong. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian PKP siap memberikan dukungan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Komitmen ini menjadi wujud nyata bahwa Pemerintah Pusat Siap Memberikan Dukungan bagi Warga Bantaran Sungai Tenggarong yang Direlokasi.
“Intinya, kita ingin menghilangkan kawasan yang terlalu padat dan tidak sehat, kemudian menata kawasan baru yang lebih baik agar anak-anak dan generasi mendatang dapat tumbuh di lingkungan yang lebih sehat,” tutur Fahri. Ia menambahkan bahwa penataan permukiman tersebut sejalan dengan arahan Presiden melalui gerakan Indonesia Asri, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Fahri berharap Tenggarong dapat menjadi salah satu percontohan penataan kawasan permukiman di Kalimantan.
Lebih lanjut, Fahri menekankan bahwa penataan bantaran Sungai Tenggarong ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan kepastian kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang terdampak relokasi. “Penataan bantaran Sungai Tenggarong ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan kepastian kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang terdampak relokasi,” pungkasnya.
Dukungan yang diberikan pemerintah pusat mencakup pembangunan infrastruktur dasar di kawasan relokasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warga yang dipindahkan mendapatkan tempat tinggal yang layak, dengan akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, serta fasilitas umum yang memadai. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan yang representatif agar proses relokasi dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah baru.
Selain itu, program relokasi ini juga menjadi bagian dari upaya penataan kawasan kumuh di kawasan sungai yang selama ini menjadi langganan banjir. Dengan memindahkan warga ke lokasi yang lebih aman dan tertata, diharapkan risiko bencana dapat diminimalisir. Pemerintah Pusat Siap Memberikan Dukungan bagi Warga Bantaran Sungai Tenggarong yang Direlokasi melalui skema pembangunan PSU yang terintegrasi dengan rencana tata ruang daerah.
Kunjungan Fahri Hamzah ke Kukar juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat proses penyiapan lahan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai mekanisme relokasi, termasuk pendataan warga, sosialisasi, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Diharapkan dengan kolaborasi antara pusat dan daerah, program ini dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal.
Sebagai informasi, gerakan Indonesia Asri yang digagas Presiden menjadi payung besar dalam penataan kawasan permukiman di seluruh Indonesia. Gerakan ini menekankan pentingnya lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah. Tenggarong diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan dalam menerapkan konsep tersebut, terutama dalam penanganan permukiman bantaran sungai.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pemerintah Pusat Siap Memberikan Dukungan bagi Warga Bantaran Sungai Tenggarong yang Direlokasi diharapkan dapat segera terealisasi. Masyarakat pun berharap proses relokasi ini berjalan transparan dan melibatkan partisipasi warga, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah pusat ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan rawan dan kumuh. Penataan bantaran Sungai Tenggarong bukan sekadar memindahkan warga, tetapi juga membangun kembali kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, cita-cita menciptakan lingkungan hunian yang layak dan sehat dapat terwujud.
About the Author
