Krisis Ekonomi Global Memanas: Iran di Ambang Kehancuran, Pusat Data Ancam Sumber Air

Foto: Istimewa

Krisis Ekonomi Global Memanas: Iran di Ambang Kehancuran, Pusat Data Ancam Sumber Air

Kalimantan Update – 08 Oktober 2026 | Dunia tengah bergulat dengan bayang-bayang krisis ekonomi yang kian nyata. Dari Teheran hingga Batam, tekanan finansial dan persoalan sumber daya alam saling bertaut menciptakan ketidakpastian yang meluas. Menteri Perminyakan Iran, Mohsen Paknejad, secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah badai krisis ekonomi yang kian dalam menerpa negara itu. Keputusan ini menjadi sorotan global karena Iran tercatat sebagai salah satu negara dengan tekanan inflasi paling ekstrem saat ini.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi telah menerima pengunduran diri Paknejad, yang menyebut alasan pribadi sebagai penyebabnya. Namun, mundurnya sang menteri terjadi hanya beberapa hari setelah muncul tuduhan bahwa lembaga perantara penjualan minyak Iran menunggak hampir US$2 miliar atau setara Rp35,6 triliun kepada National Iranian Oil Company (NIOC). Parlemen Iran pun mulai membuka penyelidikan atas dugaan buruknya pengelolaan pendapatan ekspor tersebut.

Rial Anjlok, Inflasi Meledak

Kondisi perekonomian Iran memang berada di titik terendah. Nilai tukar rial melemah lebih dari 10 persen hanya dalam sebulan terakhir. Dolar kini diperdagangkan sekitar 269.000 toman atau 2,69 juta rial per US$1, menguat 12 persen sejak 9 September. Inflasi pangan bahkan mencapai 130 persen, sementara inflasi keseluruhan dilaporkan menyentuh angka 85 persen.

Perekonomian Iran mengalami kontraksi sekitar 10 persen pada tiga bulan pertama tahun ini. Pendapatan minyak yang merosot tajam membuat pasokan devisa negara semakin menipis, terutama setelah blokade angkatan laut Amerika Serikat menghambat ekspor minyak sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa sanksi berkelanjutan dapat memicu gelombang protes sosial yang lebih besar.

Dampak krisis ekonomi tidak hanya dirasakan di meja pemerintahan, tetapi juga oleh rakyat kecil. Mohammad Sharifi Moghaddam, Sekretaris Jenderal organisasi Nurses’ House, mengungkapkan bahwa banyak perawat memilih berhenti bekerja karena gaji sekitar 25 juta toman dinilai tidak sebanding dengan biaya hidup. Laporan serupa juga muncul dari kalangan guru dan tenaga profesional lainnya yang memilih meninggalkan pekerjaan mereka.

Pemerintah Iran berupaya meredam tekanan dengan membekukan harga 12 kebutuhan pokok, termasuk beras, gula, minyak, dan deterjen selama enam bulan, serta mempertimbangkan kenaikan upah sektor publik. Namun, di tengah ketidakpastian ekspor minyak dan serangan terhadap kapal di sekitar Selat Hormuz, upaya pemulihan kepercayaan publik menjadi tantangan yang sangat berat.

Pusat Data dan Ancaman Krisis Air

Di sisi lain, persoalan baru muncul di dalam negeri. Pembangunan pusat data yang masif mulai menuai protes warga, terutama terkait risiko krisis air. Di Batam, warga Kelurahan Sambau, Nongsa, memprotes gangguan pasokan air bersih dan mempertanyakan alokasi air untuk pusat data di kawasan tersebut. Saat ini terdapat sekitar 10 proyek pembangunan pusat data di Batam.

Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Suraji, menegaskan bahwa penggunaan air untuk pendingin server harus memperhatikan kebutuhan air untuk fungsi lain. Ia mendorong pemanfaatan sumber air alternatif seperti desalinasi maupun air daur ulang. “Setiap wilayah memiliki neraca air dan ketentuan perizinan pemanfaatan air yang harus diacu,” ujarnya dalam forum keberlanjutan di Jakarta.

Untuk mengurangi tekanan terhadap waduk, BP Batam mendorong pusat data membangun fasilitas Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau desalinasi air laut secara mandiri. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data AI milik BDx di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, karena belum mengantongi AMDAL dan persetujuan bangunan gedung. Dedi juga meminta kajian proyek dibuka kepada publik, termasuk dampaknya terhadap kebutuhan air petani.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai perlu ada regulasi khusus yang melindungi sumber air dan lingkungan hidup dari ekspansi pembangunan pusat data. Regulasi itu harus mengatur pembatasan pembangunan, zonasi, standar efisiensi energi dan air, kewajiban penggunaan air daur ulang, hingga kerangka tata kelola AI berbasis risiko.

Emas Jadi Pelindung di Tengah Ketidakpastian

Di tengah gejolak krisis ekonomi global, investor cenderung beralih ke aset aman. Emas kembali menjadi primadona sebagai safe haven yang mampu mempertahankan nilai dari inflasi tinggi dan depresiasi mata uang. Permintaan yang melonjak otomatis mendorong harga emas berpotensi mencapai rekor baru.

Pasar emas menjadi lebih aktif saat krisis, meningkatkan likuiditas dan memudahkan pemilik mencairkan aset menjadi uang tunai. Pergeseran portofolio dari saham dan obligasi ke logam mulia pun tak terhindarkan, menjadikan emas pilar utama penyeimbang portofolio di tengah volatilitas pasar finansial.

Beras Hijau sebagai Jawaban Iklim

Di sektor pangan, pemerintah merencanakan produksi green rice atau beras hijau untuk menekan dampak lingkungan di tengah perubahan iklim. Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa beras hijau diproduksi dengan hasil panen lebih tinggi namun emisi metana lebih rendah karena penggunaan pupuk kimia dan air yang lebih sedikit.

Konsep ini telah terbukti di Vietnam dan berpotensi menghasilkan kredit karbon. Praktik pertanian yang lebih peka lingkungan juga terbukti meningkatkan penghasilan petani, seperti yang dialami sekitar 2,5 juta petani dalam kemitraan PISAgro.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi bukan sekadar persoalan angka dan pasar. Ia menyentuh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari harga pangan, ketersediaan air bersih, hingga masa depan energi dan pangan berkelanjutan. Tanpa tata kelola yang bijak, tekanan ekonomi dan lingkungan dapat saling memperburuk, menciptakan lingkaran krisis yang sulit diputus. Pemerintah dituntut bergerak cepat, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan agar stabilitas ekonomi serta sumber daya alam tetap terjaga bagi generasi mendatang.

Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo

Sumber Berita: Katadata, Liputan6, CNBC Indonesia, IDN Times

Tags: