Kalimantan Update – 09 Oktober 2026 | Upaya Atasi Karhutla Pemkab Banjar Terus Perjuangkan Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi sorotan utama dalam Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Daerah yang bertema “Bersama Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Banjar Bebas Asap dan Karhutla”. Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Martapura, Rabu (7/10/2026) siang itu menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menegaskan komitmennya dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun melanda wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah proaktif guna mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak September tahun lalu untuk mengajukan permohonan Bantuan Presiden (Banpres). Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Banjar dalam Atasi Karhutla Pemkab Banjar Terus Perjuangkan Dukungan dari Pemerintah Pusat melalui jalur birokrasi yang resmi.

Dalam pengajuan tersebut, Pemkab Banjar turut melampirkan data faktual mengenai kondisi karhutla di daerah, termasuk hasil pemetaan wilayah, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta data terintegrasi dari pemerintah pusat. “Data riil dari daerah maupun BNPB sudah kami serahkan secara langsung kepada pihak kementerian. Namun, hingga kini kami masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat,” jelas Yudi Andrea.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, yang memimpin rapat menegaskan komitmen DPRD untuk bergerak cepat dan responsif dalam menyikapi dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar. Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Banjar yang sejak awal telah berupaya membangun koordinasi secara intensif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Namun, menurutnya, berbagai upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil yang diharapkan.

“Setelah ditarik benang merahnya, kita harus mandiri dan memikirkan daerah kita sendiri. Birokrasi di tingkat provinsi dan pusat sangat berbelit-belit. Agar bantuan dapat dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat,” tegas Irwan Bora.

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa kompleksnya proses Atasi Karhutla Pemkab Banjar Terus Perjuangkan Dukungan dari Pemerintah Pusat, terutama terkait mekanisme pengajuan bantuan dan penetapan status kebencanaan yang masih menjadi kendala administratif utama.

Ketua Buser 690 Banjar, Hasan Hamdan, mengungkapkan keterbatasan peralatan dan prasarana masih menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan upaya pemadaman. Menurut dia, kondisi di lapangan cukup berat karena peralatan dan prasarana pendukung pemadaman masih sangat terbatas. Selain penanganan titik api, penyaluran air bersih untuk warga terdampak kekeringan juga terkendala akibat keterbatasan armada dan sarana distribusi.

Berikut beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penanganan karhutla di Kabupaten Banjar:

• Keterbatasan peralatan dan prasarana pemadaman di lapangan
• Kendala administratif dalam pengajuan bantuan ke pemerintah pusat
• Belum adanya jawaban resmi atas permohonan Banpres yang diajukan
• Keterbatasan armada dan sarana distribusi air bersih untuk warga terdampak
• Birokrasi yang berbelit-belit di tingkat provinsi dan pusat

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya penanganan karhutla di Kabupaten Banjar, di akhir rapat pimpinan dan anggota DPRD Banjar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 50 juta kepada Buser 690 Banjar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban petugas di lapangan yang selama ini berjuang dengan sumber daya terbatas.

Persoalan karhutla di Kabupaten Banjar bukanlah hal baru. Bencana ini hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Oleh karena itu, upaya Atasi Karhutla Pemkab Banjar Terus Perjuangkan Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi semakin mendesak untuk segera direalisasikan.

Pemerintah Kabupaten Banjar menyadari bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang bebas dari asap dan karhutla.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Pemkab Banjar terus berupaya memperjuangkan dukungan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana karhutla di wilayahnya. Semangat untuk Atasi Karhutla Pemkab Banjar Terus Perjuangkan Dukungan dari Pemerintah Pusat patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya.

Ke depan, diharapkan pemerintah pusat dapat segera merespons permohonan yang telah diajukan oleh Pemkab Banjar. Dengan demikian, upaya penanganan karhutla dapat berjalan lebih optimal dan dampak bencana dapat diminimalisir. Komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Banjar menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan bencana karhutla yang terus mengintai setiap tahun.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam Atasi Karhutla Pemkab Banjar Terus Perjuangkan Dukungan dari Pemerintah Pusat tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemauan politik dan koordinasi yang solid dari semua pihak. Masyarakat Kabupaten Banjar berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan bebas dari asap, dan upaya tersebut harus terus diperjuangkan tanpa henti.

Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: Kanal Kalimantan