Karhutla Meningkat, Pemkab Banjar Tingkatkan Status Menjadi Tanggap Darurat

Foto: Istimewa

Karhutla Meningkat, Pemkab Banjar Tingkatkan Status Menjadi Tanggap Darurat

Kalimantan Update – 10 Oktober 2026 | Pemerintah Kabupaten Banjar resmi menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Siaga menjadi Tanggap Darurat. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Aula Mini Barakat, Martapura, pada Jumat (9/10/2026) pagi. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta perwakilan organisasi relawan penanggulangan bencana. Langkah ini menegaskan bahwa Karhutla Meningkat Pemkab Banjar Tingkatkan Status Menjadi Tanggap Darurat sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat yang kian mengancam.

Sekda Banjar Yudi Andrea menjelaskan bahwa peningkatan status didasarkan pada evaluasi kondisi terkini di lapangan, terutama tren peningkatan sebaran titik panas (hotspot) yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas. Menurutnya, status tanggap darurat memberikan ruang gerak lebih cepat dan terkoordinasi bagi seluruh instansi dan tim satuan tugas. “Kita perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” ujar Yudi Andrea.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memaparkan data terkini. Peningkatan kejadian karhutla mulai terasa signifikan sejak pertengahan Juni 2026 dan mencapai puncaknya pada September. Berdasarkan data penanganan sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 6.301 hektare dan tersebar di 19 kecamatan. Dampak musim kemarau panjang juga memicu kekeringan hingga krisis air bersih di 72 desa yang tersebar di 16 kecamatan.

Kabut asap menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Wasis Nugraha mencatat sebanyak 798 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). “Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan,” tegasnya. Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan setempat melaporkan bahwa memburuknya kualitas udara mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Sebanyak 127 sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) penuh dari rumah, 17 sekolah menerapkan PJJ kombinasi dengan pengaturan jam masuk siang, dan 300 sekolah melakukan pergeseran jam masuk untuk mengurangi paparan asap pada pagi hari.

Dalam kondisi tanggap darurat, dukungan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), penguatan koordinasi lintas instansi, serta dukungan operasi pemadaman dari udara (water bombing) bersama pemerintah provinsi akan dioptimalkan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Banjar juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan. Dengan ditingkatkannya status menjadi tanggap darurat, diharapkan penanganan Karhutla Meningkat Pemkab Banjar Tingkatkan Status Menjadi Tanggap Darurat dapat berjalan lebih efektif dan dampaknya dapat segera diminimalisir.

Langkah Pemkab Banjar ini menjadi sorotan karena Karhutla Meningkat Pemkab Banjar Tingkatkan Status Menjadi Tanggap Darurat mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi warga. Kolaborasi antara BPBD, Forkopimda, relawan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana ini. Upaya pemadaman terus dilakukan, baik melalui darat maupun udara, sementara posko kesehatan dan dapur umum disiagakan di titik-titik terdampak.

Sebagai kesimpulan, peningkatan status dari Siaga menjadi Tanggap Darurat oleh Pemkab Banjar merupakan langkah strategis menghadapi eskalasi karhutla yang melanda 19 kecamatan. Dengan luas lahan terbakar mencapai 6.301 hektare, krisis air bersih di 72 desa, serta 798 warga terinfeksi ISPA, respons cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan. Dukungan pembiayaan melalui BTT dan operasi water bombing diharapkan mampu menekan dampak bencana. Keberhasilan penanganan sangat bergantung pada sinergi semua pihak, termasuk partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran baru. Pemkab Banjar berkomitmen melindungi kesehatan dan keselamatan warga hingga kondisi kembali normal.