Kalimantan Update – 13 Oktober 2026 | Warga Palangka Raya Terus Menerus Hirup Asap Pekat Desak Status Bencana Nasional. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, semakin hari semakin pekat dan memprihatinkan. Kondisi ini mendorong warga untuk mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan lebih masif dan terpadu.
Asap pekat yang terus menebal telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari kesehatan, perekonomian, hingga pendidikan. Warga yang setiap hari menghirup udara beracun ini menilai penanganan di tingkat lokal perlu diperkuat dengan dukungan berskala nasional.
“Sebagai warga yang turut terdampak karhutla dan melihat kondisi kabut asap yang semakin hari semakin menebal, kita berharap pemerintah pusat untuk segera menetapkan sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih masif,” ujar Vincent, salah seorang warga Kota Palangka Raya, Senin (12/10/2026) siang.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Kabut asap akibat karhutla tidak lagi sekadar mengganggu pandangan, tetapi telah mengancam jiwa dan mata pencaharian warga. Sektor kesehatan menjadi yang paling parah terdampak dengan melonjaknya kasus penyakit saluran pernapasan.
“Dampaknya masuk ke berbagai sektor. Terutama di kesehatan, itu sangat jelas dengan melihat angka warga yang terkena ISPA semakin tinggi. Kemudian, pelaku UMKM kita di Palangka Raya juga mengalami dampak yang signifikan,” lanjut Vincent.
Selain kesehatan dan ekonomi, sektor pendidikan turut terkena imbas. Aktivitas belajar-mengajar terganggu akibat kualitas udara yang tidak sehat. Sekolah-sekolah terpaksa meliburkan siswa atau mengurangi jam belajar karena asap yang membahayakan.
Masyarakat ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan perhatian optimal. Pernyataan-pernyataan yang mengesankan seolah-olah kondisi di lapangan masih tergolong normal sangat melukai perasaan warga yang saban hari menghirup asap pekat.
Tak hanya itu, bantuan alokasi anggaran khusus bencana dari presiden disebut-sebut belum menyentuh Pemerintah Kota Palangka Raya secara merata, melainkan baru disalurkan ke beberapa wilayah terdampak lainnya. Warga berharap penetapan status bencana nasional dapat segera direalisasikan agar penanganan karhutla, pengerahan personel, hingga penyaluran bantuan medis dan taktis dapat dilakukan secara masif serta terpadu.
Desakan Warga Palangka Raya Terus Menerus Hirup Asap Pekat Desak Status Bencana Nasional semakin menguat seiring dengan memburuknya kualitas udara. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Palangka Raya sering berada di level berbahaya. Warga yang tidak memiliki alat pelindung diri terpaksa beraktivitas dengan risiko tinggi.
Data sementara menunjukkan lonjakan kasus ISPA di puskesmas dan rumah sakit. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluh karena daya beli masyarakat menurun dan distribusi barang terhambat.
Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melakukan pemadaman dan penegakan hukum, namun keterbatasan sumber daya membuat upaya tersebut belum optimal. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui status bencana nasional dianggap sebagai solusi yang tepat.
Jika status bencana nasional ditetapkan, maka koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan lebih mudah. Bantuan personel, peralatan, dan anggaran dapat dikerahkan lebih cepat. Selain itu, penanganan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk distribusi masker dan obat-obatan.
Warga Palangka Raya Terus Menerus Hirup Asap Pekat Desak Status Bencana Nasional juga menjadi sorotan berbagai pihak. Mereka berharap agar pemerintah tidak menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Setiap hari yang terlewat tanpa tindakan tegas berarti semakin banyak nyawa yang terancam.
Dalam jangka panjang, diperlukan solusi permanen untuk mencegah karhutla, seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pembakar lahan, pengelolaan gambut yang berkelanjutan, serta edukasi masyarakat. Namun untuk saat ini, status bencana nasional adalah langkah darurat yang paling dibutuhkan.
Dengan ditetapkannya status bencana nasional, diharapkan penanganan karhutla di Palangka Raya dan wilayah lain di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih efektif. Warga pun dapat kembali menghirup udara bersih dan menjalani kehidupan normal. Desakan Warga Palangka Raya Terus Menerus Hirup Asap Pekat Desak Status Bencana Nasional adalah cerminan dari kebutuhan mendesak akan perhatian pemerintah pusat.
Penulis: Syaifullah
Editor: Rudi Hamdani
Sumber Berita: Kanal Kalimantan