Meutya Hafid Tegaskan Moderasi Digital Jaga Keamanan Publik di Forum Internasional OSC 2026
Kalimantan Update – 15 Oktober 2026 | Meutya Hafid Tegaskan Moderasi Digital Jaga Keamanan Publik menjadi sorotan utama dalam gelaran The 8th Open Society Conference (OSC) 2026 yang berlangsung di Universitas Terbuka (UT), Kamis (15/10/2026). Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) tersebut menegaskan bahwa moderasi teknologi digital merupakan instrumen krusial untuk menjaga keamanan ruang siber tanpa harus mengorbankan kebebasan berpendapat yang menjadi hak dasar setiap warga negara.
Dalam paparannya, Meutya Hafid menjelaskan bahwa pengelolaan platform digital secara bertanggung jawab menjadi prasyarat mutlak agar layanan digital tetap aman, tepercaya, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kebutuhan ini menjadi semakin mendesak, terutama ketika sebuah negara atau komunitas menghadapi situasi krisis, baik krisis sosial, ekonomi, maupun politik.
“Moderasi digital bukan berarti membungkam suara rakyat. Justru sebaliknya, moderasi hadir untuk memastikan ruang digital tetap menjadi tempat yang sehat, aman, dan produktif bagi semua pihak,” tegas Meutya Hafid dalam forum yang dihadiri berbagai pakar teknologi, akademisi, dan pemangku kebijakan dari berbagai negara tersebut.
Forum internasional bertaraf global itu sendiri mengangkat tema besar “Bridging Technological Innovation, Governance and Social Responsibility, Advancing Digital Interconnectivity, Societal Capital and Global Resilience”. Tema tersebut menyoroti hubungan erat antara inovasi teknologi, tata kelola yang baik, tanggung jawab sosial, serta ketahanan masyarakat di era transformasi digital yang terus berkembang pesat.
Meutya Hafid Tegaskan Moderasi Digital Jaga Keamanan Publik juga dikaitkan dengan tantangan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten berbahaya bagi anak, hingga disinformasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Menurutnya, pendekatan moderasi yang humanis dan berbasis hak asasi manusia menjadi kunci untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik.
Ia memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital, di antaranya:
- Penguatan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kelompok rentan.
- Kolaborasi lintas sektor dengan platform digital global untuk mempercepat penanganan konten melanggar hukum.
- Pengembangan sistem moderasi berbasis kecerdasan buatan yang tetap menghormati konteks lokal dan nilai budaya bangsa.
- Penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengekang inovasi.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan konten di ruang siber.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan bahwa keamanan publik di ruang digital tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Diperlukan gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan generasi muda sebagai pengguna utama internet. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan moderasi digital sebagai gerakan bersama, bukan sekadar kebijakan dari atas ke bawah.
Dalam konteks global, isu Meutya Hafid Tegaskan Moderasi Digital Jaga Keamanan Publik mendapat resonansi positif dari peserta konferensi. Banyak delegasi menilai bahwa pendekatan Indonesia yang menyeimbangkan inovasi, tata kelola, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya yang tengah membangun ekosistem digital yang sehat dan berdaulat.
Pembahasan dalam forum tersebut juga menyentuh aspek ketahanan sosial atau societal capital, di mana kepercayaan publik terhadap institusi dan platform digital menjadi fondasi penting bagi terciptanya ruang siber yang kondusif. Tanpa kepercayaan, moderasi digital berisiko dianggap sebagai bentuk sensor dan justru memicu resistensi dari masyarakat.
Meutya Hafid menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya ekosistem digital yang inklusif, di mana setiap warga negara dapat mengakses informasi, mengekspresikan pendapat, dan berpartisipasi dalam ruang publik virtual tanpa rasa takut. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain dan merusak tatanan sosial yang telah terbangun.
Di akhir sesi, ia mengingatkan bahwa moderasi digital bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni masyarakat digital yang cerdas, beretika, dan produktif. Kolaborasi internasional, pertukaran praktik terbaik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi agenda yang tidak bisa ditawar di era konektivitas global seperti sekarang.
Sebagai penutup, Meutya Hafid Tegaskan Moderasi Digital Jaga Keamanan Publik sebagai sebuah keniscayaan di tengah derasnya arus informasi. Keamanan publik di ruang siber harus menjadi prioritas bersama, tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dengan tata kelola yang baik, inovasi yang bertanggung jawab, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, ruang digital Indonesia diharapkan mampu menjadi ruang yang aman, tepercaya, dan bermanfaat bagi generasi kini dan mendatang.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber Berita: Suara Landak
About the Author
