Maruli Perkuat Swakelola untuk Bangun Kawasan Perbatasan, Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat
Kalimantan Update – 16 Oktober 2026 | Langkah strategis diambil oleh Wakil Panglima TNI yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, Maruli Simanjuntak. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil melalui optimalisasi sistem swakelola. Program ini bertujuan tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Dalam keterangannya, Maruli Perkuat Swakelola untuk Bangun Kawasan Perbatasan menjadi salah satu fokus utama setelah ia diangkat dalam posisi tersebut.
Lebih lanjut, Maruli menjelaskan bahwa program ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi penduduk di kawasan yang sulit dijangkau. Melalui swakelola, warga dapat terlibat dalam penyediaan material, tenaga kerja, hingga pengelolaan proyek. Hal ini diharapkan dapat memutar roda perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pusat. “Kami ingin ada dampak ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Maruli menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga. Ia menilai bahwa organisasi pengelola perbatasan sebenarnya telah tersedia, namun perlu penguatan koordinasi dengan kementerian terkait agar program berjalan efektif. “Kita tidak perlu selalu bergantung pada anggaran badan, tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui kerja sama,” jelasnya. Koordinasi ini meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta pemerintah daerah.
Upaya Maruli Perkuat Swakelola untuk Bangun Kawasan Perbatasan juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kawasan perbatasan sering kali tertinggal dalam hal infrastruktur, layanan dasar, dan akses ekonomi. Dengan swakelola, diharapkan pembangunan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Maruli menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong inovasi dalam metode swakelola, termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna dan pelibatan generasi muda.
Beberapa langkah konkret yang akan diambil antara lain:
- Identifikasi kebutuhan prioritas di setiap wilayah perbatasan.
- Pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk mendukung pelaksanaan proyek.
- Penyediaan pendampingan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.
- Monitoring dan evaluasi partisipatif bersama warga.
- Pengembangan skema pembiayaan yang melibatkan dana desa dan CSR.
Selain itu, Maruli menyoroti pentingnya sinergi dengan program lain seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Ia berharap swakelola dapat menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah Maruli ini sebagai terobosan yang positif. Menurut mereka, swakelola dapat meningkatkan efisiensi anggaran karena biaya overhead dapat ditekan. Namun, tantangan utama adalah memastikan kualitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi kunci. Pemerintah daerah diharapkan aktif terlibat dalam pengawasan dan pelaporan.
Dengan semangat gotong royong, Maruli Perkuat Swakelola untuk Bangun Kawasan Perbatasan diharapkan mampu mengubah wajah perbatasan menjadi kawasan yang maju dan sejahtera. Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan negara di wilayah terluar. Masyarakat pun menyambut baik rencana ini, berharap dapat segera merasakan manfaatnya.
Sebagai penutup, komitmen Maruli Simanjuntak untuk memperkuat swakelola di kawasan perbatasan merupakan langkah strategis yang menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, program ini berpotensi menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan yang ketat, serta dukungan semua pihak. Jika berjalan sesuai rencana, kawasan perbatasan tidak lagi menjadi wilayah tertinggal, melainkan beranda terdepan yang mampu bersaing dan sejahtera.
