Kalimantan Update – 18 Oktober 2026 | Pelaku industri makanan, minuman, dan hasil tembakau mendesak agar Industri Minta Pemerintah Perjelas Aturan PP 28 Tahun 2024 yang mengatur bidang kesehatan, khususnya terkait ketentuan gula, garam, lemak, serta produk hasil tembakau. Desakan ini muncul karena perusahaan membutuhkan kepastian hukum sekaligus waktu yang memadai untuk menyesuaikan kegiatan usaha mereka dengan regulasi baru tersebut.

Kebutuhan akan kejelasan teknis menjadi sorotan utama. Pasalnya, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga berdampak pada kesiapan teknologi, kebutuhan investasi, hingga perlindungan terhadap pekerja. Isu-isu tersebut dibahas dalam Forum Nalar Kita yang digelar pada Senin, 5 Oktober 2026, dengan menghadirkan perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan pekerja dalam satu ruang diskusi.

Forum yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) itu menyoroti konsekuensi penerapan PP Nomor 28 Tahun 2024 terhadap keberlangsungan industri makanan, minuman, dan hasil tembakau. Dalam diskusi tersebut, salah satu persoalan yang paling banyak dibahas adalah penerapan ketentuan mengenai gula, garam, dan lemak dalam produk pangan, serta pengaturan produk hasil tembakau.

Petunjuk Teknis Jadi Kunci Penyesuaian Operasional

Perusahaan menilai bahwa petunjuk teknis yang jelas menjadi prasyarat agar setiap perubahan dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan operasional. Tanpa arahan teknis yang rinci, pelaku usaha menghadapi risiko kesalahan implementasi yang berujung pada pemborosan biaya dan gangguan produksi. Karena itu, Industri Minta Pemerintah Perjelas Aturan PP 28 Tahun 2024 bukan sekadar permintaan administratif, melainkan kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan usaha.

Standar teknis penerapan batas gula, garam, dan lemak pada berbagai kategori produk pangan.
Metode pengukuran dan pelabelan yang seragam agar tidak menimbulkan multitafsir.
Kesiapan teknologi produksi dan estimasi investasi yang dibutuhkan perusahaan.
Perlindungan terhadap pekerja di sektor makanan, minuman, dan hasil tembakau.
Jadwal transisi yang realistis sebelum ketentuan diberlakukan secara penuh.

Kesiapan teknologi menjadi perhatian tersendiri. Perubahan formulasi produk untuk menyesuaikan batas kandungan gula, garam, dan lemak memerlukan riset, uji coba, hingga investasi pada lini produksi. Proses ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, sehingga industri berharap pemerintah mempertimbangkan tahapan implementasi yang proporsional.

Dampak pada Tenaga Kerja dan Iklim Usaha

Aspek perlindungan pekerja juga menjadi bagian penting dalam diskusi. Sektor makanan, minuman, dan hasil tembakau menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika regulasi diterapkan tanpa persiapan yang matang, dikhawatirkan terjadi gelombang efisiensi yang berdampak pada keberlangsungan lapangan kerja. Oleh sebab itu, Industri Minta Pemerintah Perjelas Aturan PP 28 Tahun 2024 agar kebijakan kesehatan dapat berjalan seiring dengan stabilitas industri dan kesejahteraan pekerja.

Forum Nalar Kita menjadi wadah dialog lintas kepentingan. Kehadiran perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan pekerja menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 28 Tahun 2024 memerlukan pendekatan kolaboratif. Akademisi diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah, sementara pemerintah berperan menyusun regulasi turunan yang aplikatif dan terukur.

Aspek	Kebutuhan Industri
Kepastian teknis	Petunjuk pelaksanaan yang rinci dan seragam
Kesiapan teknologi	Waktu uji coba dan penyesuaian lini produksi
Investasi	Estimasi biaya yang jelas dan terjangkau
Perlindungan pekerja	Jaminan keberlanjutan lapangan kerja

Pelaku usaha menegaskan bahwa mereka tidak menolak tujuan mulia regulasi kesehatan. Namun, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada cara penerapannya di lapangan. Ketika aturan masih bersifat umum, perusahaan kesulitan menyusun rencana bisnis dan anggaran. Inilah alasan mengapa Industri Minta Pemerintah Perjelas Aturan PP 28 Tahun 2024 terus disuarakan dalam berbagai forum.

Dialog semacam ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret kepada pemerintah. Salah satunya adalah penyusunan petunjuk teknis yang melibatkan pelaku industri sejak tahap perancangan, sehingga regulasi tidak hanya aspiratif tetapi juga implementatif. Dengan begitu, tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai tanpa mengorbankan daya saing industri.

Harapan pada Pemerintah

Ke depan, industri berharap pemerintah segera menerbitkan aturan turunan yang memuat standar teknis, metode pengukuran, serta jadwal transisi yang jelas. Kepastian tersebut akan membantu perusahaan melakukan perencanaan investasi, penyesuaian produksi, dan pelatihan tenaga kerja secara bertahap. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Pada akhirnya, permintaan Industri Minta Pemerintah Perjelas Aturan PP 28 Tahun 2024 mencerminkan kebutuhan akan kepastian hukum yang berimbang. Regulasi kesehatan yang baik adalah regulasi yang dapat dijalankan oleh semua pihak, termasuk dunia usaha, tanpa menimbulkan gejolak yang merugikan pekerja dan konsumen. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri menjadi jalan tengah yang paling rasional untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber Berita: Suara Landak