Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Pulau Dewata, tetapi juga melanda Kalimantan hingga Jawa Timur, memunculkan pertanyaan besar tentang tata kelola dan rantai pasok energi domestik. Ironisnya, kelangkaan ini terjadi bersamaan dengan klaim pemerintah bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional mencapai 16–21 hari.
Dosen Praktisi Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia, Ardian Nengkoda, menilai antrean BBM di daerah tidak sekadar bermuara pada persoalan distribusi. Situasi ini mengindikasikan urgensi evaluasi ketahanan rantai pasok dan pengelolaan subsidi. “Realitas di lapangan jauh lebih kompleks,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/10).
Ardian memerinci tiga tekanan pemicu kelangkaan, yakni volatilitas pasar energi global, kerentanan rantai pasok domestik, serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Dari sisi global, dinamika produksi OPEC+ dan geopolitik berisiko mengerek harga minyak mentah. Kondisi ini berpotensi menambah beban pengadaan BBM, subsidi, serta kompensasi energi pemerintah.
Pada aspek domestik, hambatan distribusi terlihat dari keterlambatan kapal tanker melakukan bongkar muat di Fuel Terminal Sanggaran, Bali. Keterbatasan cadangan operasional memperburuk ketersediaan pasokan saat terjadi lonjakan permintaan masyarakat. Faktor pemicu lain berasal dari disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga memicu migrasi konsumsi ke BBM bersubsidi, sementara operator terikat pada batasan kuota penyaluran.
“Ketika kuota tahunan dikunci mati demi penghematan fiskal, daerah tidak memiliki diskresi ruang gerak untuk merespons dinamika konsumsi riil di lapangan,” kata Ardian.
Pemerintah bergerak cepat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri meninjau langsung Fuel Terminal Sanggaran, Senin (19/10). Bahlil menyatakan pasokan BBM di Bali telah menunjukkan pemulihan signifikan.
“Alhamdulillah, puji Tuhan, untuk di Bali sudah bisa teratasi. Tadi saya minta Pertamina untuk menaikkan status yang tadinya 11 hari menjadi 15 hari, dan sore ini sudah tercapai. Jadi stok kita di Bali aman 15 hari,” ujar Bahlil.
Untuk mempercepat pemulihan, Pertamina meningkatkan jumlah kapal pengangkut BBM dari Jawa menuju Bali, dari sebelumnya tiga menjadi tujuh kapal. Langkah ini didukung optimalisasi operasional Fuel Terminal Manggis dan Fuel Terminal Sanggaran guna memperkuat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM ke berbagai wilayah.
Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa kelancaran pasokan dan distribusi energi menjadi prioritas perusahaan, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.
“Kami meyakini bahwa energi adalah denyut nadi dari perekonomian, khususnya di Pulau Bali, untuk membantu sektor pariwisata, UMKM, termasuk aktivitas ekonomi lainnya,” ujarnya.
Gubernur Koster mengapresiasi langkah cepat Pertamina serta sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Menurutnya, sejumlah langkah pengaturan aktivitas masyarakat, termasuk kebijakan bekerja dari rumah, pembelajaran daring, serta pengisian BBM berdasarkan nomor kendaraan ganjil-genap, turut mendukung kelancaran pelayanan di SPBU. Kebijakan ganjil-genap diperpanjang hingga 23 Oktober 2026 dan dapat dievaluasi lebih awal sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Di tengah dinamika tersebut, isu lain ikut mencuat. Cuaca panas yang melanda Bali serta laporan warga yang melihat langit tampak abu-abu gelap memunculkan dugaan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Kalimantan telah sampai ke Pulau Dewata. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Bali, Aminudin Al Roniri, membantah hal tersebut. Berdasarkan pemantauan BMKG, Bali tidak termasuk wilayah yang terdampak sebaran asap karhutla. Sebaran asap mengarah ke barat laut dan utara akibat pengaruh angin dari arah timur hingga tenggara.
Aminudin menjelaskan cuaca panas yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan posisi semu Matahari yang berada di Belahan Bumi Selatan sejak 16 Oktober 2026. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk Bali, menerima penyinaran Matahari yang lebih intens, terlebih Bali masih berada dalam periode musim kemarau hingga November mendatang.
Sementara itu, di ranah keamanan, Kapolda Bali Irjen Pasma Royce menyambangi Pura Agung Jagatnatha, Kota Denpasar, untuk memperkuat hubungan kepolisian dengan pemuka agama. Kegiatan silaturahmi bertajuk Sambang Kamtibmas ini diikuti Wakapolda Bali Brigjen I Made Astawa dan sejumlah pejabat utama Polda Bali. Program ini merupakan bagian dari Quick Wins yang dicanangkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, sebagai wujud nyata kedekatan “Polisi bersama Masyarakat”.
Selain itu, PT PLN (Persero) mengumumkan jadwal pemadaman listrik hari ini, Selasa, 20 Oktober 2026, di berbagai wilayah termasuk Bali. Penghentian sementara pasokan listrik dilakukan untuk pemeliharaan jaringan distribusi, penjumperan jaringan baru, dan migrasi trafo. Durasi pemadaman bervariasi mulai tiga hingga tujuh jam. Masyarakat diimbau menyesuaikan aktivitas dan mengisi daya perangkat elektronik serta menampung air sebagai antisipasi.
Ardian merekomendasikan pembenahan tata kelola dari hulu hingga hilir. Pembenahan ini mencakup penguatan cadangan operasional, perbaikan keandalan distribusi, serta penyesuaian kuota dengan pola konsumsi masyarakat guna mencegah keberulangan gangguan pasokan.
“Ketahanan energi nasional tidak boleh dikorbankan demi efisiensi jangka pendek,” tegasnya.
Dari rangkaian peristiwa ini, jelas bahwa kelangkaan BBM di Bali bukan sekadar persoalan antrean di SPBU. Ia adalah cermin dari kompleksitas pengelolaan energi yang menuntut sinergi lintas sektor, mulai dari hulu pengadaan hingga hilir penyaluran. Pemulihan stok 15 hari dan penambahan kapal menjadi tujuh unit patut diapresiasi, namun keberlanjutan ketahanan energi memerlukan reformasi tata kelola yang lebih mendasar, termasuk cadangan operasional 15 hari, kuota dinamis, dan subsidi tepat sasaran. Tanpa itu, ancaman kelangkaan serupa bisa kembali muncul, terutama saat lonjakan permintaan tak terduga melanda daerah yang menjadi tulang punggung pariwisata dan perekonomian nasional seperti Bali.