Jejak Susilo Bambang Yudhoyono: Dari Diplomasi ASEAN hingga Sorotan Kritis terhadap Singapura
Kalimantan Update – 20 Oktober 2026 | Nama Susilo Bambang Yudhoyono kembali mencuat dalam diskursus publik Tanah Air, bukan hanya karena warisan kebijakannya sebagai Presiden keenam Republik Indonesia, tetapi juga karena sejumlah isu kontemporer yang bersinggungan dengan era kepemimpinannya. Dari panggung diplomasi kawasan hingga kritik tajam terhadap praktik korporasi lintas negara, sosok Susilo Bambang Yudhoyono tetap menjadi rujukan penting dalam membaca arah politik luar negeri dan ekonomi Indonesia.
Dalam konteks regional, peran Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN pada 1967 tidak bisa dilepaskan dari rangkaian kepemimpinan nasional yang silih berganti. Setelah krisis politik dan ekonomi 1998, fokus Indonesia sempat tersedot ke ranah domestik. Namun melalui tangan Presiden Habibie, Presiden Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia tetap berkontribusi dalam menginisiasi forum-forum penting kawasan, termasuk Bali Concord II yang memperkenalkan gagasan Komunitas ASEAN. Langkah itu menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki posisi strategis sebagai penggerak dalam momentum-momentum krusial Asia Tenggara.
Kini, pertanyaan ihwal kepemimpinan informal Indonesia di ASEAN kembali mengemuka. Vietnam tampil dengan pertumbuhan ekonomi solid mendekati enam persen per tahun dan semakin vokal dalam isu Laut Tiongkok Selatan. Sementara Singapura menawarkan model kepemimpinan teknokratis yang efisien, dengan kontribusi yang semakin diakui dalam isu digitalisasi, keuangan, dan pendidikan regional. Dinamika ini menjadi cermin bahwa posisi sentral Indonesia terus diuji oleh perubahan zaman.
Isu lain yang menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono ke ruang publik adalah kritik yang dilontarkan Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan yang pernah menjabat pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Lutfi menyoroti langkah Pemerintah Singapura yang mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia terkait bencana kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, empat dari tujuh perusahaan tersebut merupakan pemasok bagi kelompok konglomerat yang tercatat langsung di Bursa Singapura, dengan nilai mencapai sepuluh miliar dolar Singapura atau sekitar Rp141 triliun.
Lutfi menilai surat peringatan itu tidak lebih dari upaya menyenangkan konstituen di Negeri Singa. Ia mempertanyakan konsistensi otoritas Singapura yang di satu sisi memberikan insentif pajak bagi perusahaan dengan kantor pusat di wilayahnya, namun di sisi lain berpura-pura tidak memiliki keterkaitan ketika asap melanda kawasan. Sindiran itu menjadi bagian dari kritik yang lebih luas terhadap model ekonomi yang menampung korporasi besar tanpa memikul tanggung jawab lingkungan secara penuh.
Kritik serupa juga muncul dalam konteks pasar modal. Lutfi menduga ada kepentingan pihak Singapura di balik ancaman perubahan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Ia menyebut Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) memiliki pengaruh besar terhadap MSCI, dan mengklaim memperoleh informasi mengenai tekanan yang dilakukan seorang petinggi GIC. Meski demikian, MSCI sendiri menyoroti persoalan struktural seperti ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi, serta menilai reformasi otoritas Indonesia belum menunjukkan dampak yang konsisten.
Di sisi lain, warisan diplomasi era Susilo Bambang Yudhoyono terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Edhie Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, menegaskan pentingnya diplomasi parlemen dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Australia. Ia menyoroti perjalanan hubungan bilateral yang telah melewati berbagai periode kepemimpinan, dari masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri John Howard hingga Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese.
Dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia Sue Lines dan Ketua DPR Australia Milton Dick di Parliament House, Canberra, Ibas membahas penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan, perdagangan, pendidikan, serta tantangan demokrasi di era digital. Ia menekankan bahwa kepercayaan lintas generasi kepemimpinan menjadi fondasi utama hubungan kedua negara, jauh melampaui siapa pun yang tengah menjabat.
Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bahwa nama Susilo Bambang Yudhoyono tetap relevan dalam peta politik, diplomasi, dan ekonomi Indonesia. Warisannya di ASEAN, kritik terhadap praktik korporasi lintas negara, serta keberlanjutan diplomasi parlemen menjadi tiga pilar yang saling terkait. Figur Susilo Bambang Yudhoyono bukan sekadar catatan sejarah, melainkan bagian dari kerangka besar bagaimana Indonesia memposisikan diri di tengah dinamika kawasan yang terus berubah.
Sebagai penutup, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan dalam hubungan bilateral membutuhkan konsistensi, keberanian bersikap, serta kemampuan menjaga kepercayaan. Kritik terhadap praktik korporasi yang merugikan lingkungan dan pasar modal perlu dijawab dengan tata kelola yang transparan. Sementara itu, keberlanjutan diplomasi lintas generasi menjadi kunci agar posisi Indonesia tetap kokoh, sebagaimana fondasi yang pernah diletakkan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
About the Author
