Kalimantan Update – 22 Oktober 2026 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler gratis kepada masyarakat. Pernyataan ini sekaligus merespons gagasan yang sempat mencuat ke publik belakangan ini. “Nggak. Memang nggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Airlangga Hartarto, yang tengah disiapkan pemerintah saat ini adalah regulasi untuk program pembukaan rekening massal. Program tersebut masuk dalam agenda kuartal IV 2026. “Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya,” ujarnya.
Isu pembagian HP gratis sebelumnya mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemberian ponsel yang terhubung dengan rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Dalam gagasan itu, ponsel digunakan masyarakat untuk menerima dana bantuan pemerintah melalui rekening digital. Meski demikian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembagian HP gratis tidak pernah dibahas pemerintah.
Program pembukaan rekening massal sendiri merupakan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Pemerintah sempat menyampaikan rencana pemberian saldo awal Rp 50.000 bagi penerima program, serta berencana melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Hingga kini, regulasi dan mekanisme pelaksanaannya masih disiapkan.
Fundamental Ekonomi Dinilai Tetap Solid
Di sisi lain, Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih solid di tengah kekhawatiran yang muncul setelah laporan media internasional The New York Times menyebut ekonomi Indonesia bak “bom waktu”. Laporan berjudul “A Ticking Time Bomb: An Economic Crisis Looms in Indonesia” itu menyoroti ketidakselarasan data pemerintah dengan kondisi di lapangan.
“Ekonomi Indonesia secara fundamental masih solid dan terbukti di antara berbagai negara, pertumbuhan ekonomi kita juga tertinggi,” ujar Airlangga Hartarto seusai konferensi pers Rakernas KEK Triwulan III 2026 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3 persen. Inflasi Indonesia juga berada di kisaran 3 persen, relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. “Cadangan devisa kita juga relatif kuat untuk lima bulan impor. Indonesia confident,” kata Airlangga Hartarto.
Data terbaru mendukung klaim tersebut. Inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan, masih dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. Neraca perdagangan mencatat surplus US$ 3,55 miliar pada Agustus 2026, naik dari US$ 0,12 miliar pada Juli. PMI Manufaktur Indonesia September 2026 pun meningkat menjadi 52,4 dari 49,8, kembali ke zona ekspansi.
Genjot KEK Pariwisata dan Kesehatan
Dalam rapat koordinasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Triwulan III 2026, Airlangga Hartarto memaparkan target kunjungan 16 hingga 17,6 juta wisatawan mancanegara pada 2026 melalui enam KEK pariwisata. Keenam kawasan itu meliputi KEK Mandalika, KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, dan KEK Likupang.
“Target devisa sekitar 24 miliar dolar AS. Kalau 24 miliar dolar ini setara dengan ekspor kelapa sawit,” kata Airlangga Hartarto. Ia juga memaparkan potensi ekonomi sejumlah KEK pada 2027, seperti KEK Kura-Kura Bali yang ditargetkan menarik 600.000 wisatawan dengan nilai ekonomi Rp 600 miliar dan devisa 3,66 miliar dolar AS, serta KEK Mandalika dengan proyeksi 1,6 juta wisatawan dan nilai ekonomi Rp 8,6 triliun.
Selain pariwisata, Airlangga Hartarto membidik penghematan devisa hingga Rp 150 triliun melalui pengembangan KEK sektor kesehatan. Saat ini Indonesia memiliki tiga KEK kesehatan, yakni KEK Sanur, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.
“Potensi substitusi kepada orang Indonesia yang berobat di luar negeri, spending-nya sekitar Rp 150 triliun,” jelasnya. Perhitungan itu didasarkan pada asumsi 2 juta pasien dengan rata-rata pengeluaran Rp 75 juta per orang. Airlangga Hartarto menyebut sekitar 2 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahun, terutama ke Singapura dan Malaysia, dengan total devisa keluar diperkirakan mencapai Rp 200 triliun.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan fokusnya pada penguatan fundamental ekonomi, perluasan akses keuangan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagai motor pertumbuhan. Airlangga Hartarto optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global maupun sorotan media internasional.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Sukardi
Sumber: Liputan6.com, Katadata, Republika, ANTARA