Di Balik Ambisi Perang Besar AS: Pangkalan Militer Didera Krisis Pemeliharaan Rp4.400 Triliun
Kalimantan Update – 27 Oktober 2026 | Ambisi Amerika Serikat membangun pangkalan militer yang mampu bertahan hingga 90 hari tanpa bergantung pada jaringan listrik dan pasokan sipil ternyata berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan. Di tengah persiapan menghadapi kemungkinan perang besar, sebuah audit pemerintah federal mengungkap bahwa Pentagon justru bergulat dengan akumulasi kebutuhan pemeliharaan fasilitas yang tertunda senilai sekitar 285 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp4.400 triliun.
Temuan itu tertuang dalam laporan Government Accountability Office (GAO), lembaga pengawas federal Amerika Serikat, yang diterbitkan pada 21 Agustus 2026. Audit tersebut menyoroti bahwa kebutuhan pemeliharaan tertunda di lingkungan Departemen Pertahanan AS telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun, dari 137 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2020 menjadi sekitar 285 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2025.
Dua Target 90 Hari, Dua Kenyataan Berbeda
Kontras itu semakin menonjol setelah Pentagon memperkenalkan program FORTRESS America pada 30 September 2026. Program tersebut ditujukan untuk memastikan instalasi militer utama di Amerika tetap beroperasi apabila serangan siber, sabotase, gangguan jaringan listrik, atau terputusnya rantai pasokan melumpuhkan infrastruktur sipil.
Fox News Digital pada Ahad (25/10/2026) melaporkan bahwa Pentagon sedang mengembangkan persyaratan agar pangkalan militer utama dapat mempertahankan operasi pentingnya secara mandiri selama sedikitnya 90 hari. Mengutip dokumen perencanaan yang ditinjau redaksinya, media tersebut menyebut kebutuhan itu mencakup listrik, air, bahan bakar, dan komunikasi yang tidak bergantung pada bantuan dari luar pangkalan. Sejumlah media lain, termasuk The War Zone dan Anadolu Agency pada 26 Oktober, kemudian mengulas rencana tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan konflik besar.
Namun, target 90 hari itu masih merupakan sasaran perencanaan yang dilaporkan media, bukan bukti bahwa seluruh pangkalan militer telah memiliki kemampuan tersebut. Pentagon juga belum memublikasikan tenggat penerapan menyeluruh beserta total biaya untuk memenuhi target itu.
Laporan GAO berjudul Installation Maintenance: Better Information on Risks and Challenges Needed to Improve Oversight of DOD Facility Conditions menyebut Departemen Pertahanan AS memiliki lebih dari 736 ribu fasilitas di seluruh dunia pada tahun fiskal 2025. Portofolio properti militer tersebut diperkirakan bernilai 2,6 triliun dolar AS, mencakup bangunan, instalasi pendukung, serta berbagai struktur lain yang digunakan untuk operasi militer dan kehidupan personel.
Ancaman Drone dan Larangan Kendaraan Asing
Persoalan kesiapan pangkalan militer tidak berhenti pada urusan anggaran. Angkatan Udara AS tengah menjajaki kemungkinan menyerahkan sebagian layanan pertahanan antidrone kepada perusahaan swasta. Komando Tempur Udara AS (ACC) telah menerbitkan pengumuman penjajakan pasar pada 13 Oktober 2026 untuk mencari perusahaan yang mampu menyediakan sistem pertahanan antidrone lengkap beserta personel pengoperasinya, dengan batas penyerahan proposal hingga Sabtu (31/10/2026).
Program bertajuk Counter Small Unmanned Aircraft System as a Service (C-sUAS as a Service) itu muncul setelah serangan rudal dan pesawat nirawak Iran mengakibatkan kerusakan besar pada sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah. Dalam rancangan awal, Pentagon mempertimbangkan penggunaan sistem antidrone yang dioperasikan kontraktor di dua pangkalan Angkatan Udara di daratan utama Amerika Serikat melalui skema Contractor-Owned, Contractor-Operated (COCO).
Di sisi lain, militer AS memperketat pengamanan salah satu pangkalan militer strategisnya di Asia-Pasifik. Kendaraan buatan BYD dilarang memasuki Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, karena kekhawatiran terhadap potensi risiko keamanan dari teknologi digital yang terpasang. Larangan tersebut berlaku untuk mobil penumpang, bus listrik, truk listrik, taksi, kendaraan pengiriman, hingga kendaraan milik kontraktor.
Letnan Kolonel Alli Stormer dari Pangkalan Udara Kadena menyatakan kendaraan BYD berpotensi menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dimitigasi dalam pelaksanaan misi militer. Kamera, sensor, sistem navigasi, dan fitur konektivitas pada kendaraan modern dikhawatirkan dapat merekam fasilitas, peralatan, serta aktivitas personel di dalam pangkalan. Meski demikian, pihak militer tidak merinci teknologi tertentu yang menjadi dasar kekhawatiran, dan larangan ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kegiatan mata-mata.
Pelajaran bagi Indonesia
Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia terus memperkuat pertahanannya. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, mulai dari kapal perang, pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, hingga kendaraan tempur amfibi.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan TNI tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan. “TNI adalah alat negara yang sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa, kemudian sekian belas ribu pulau. Udara bagi kita sangat-sangat menentukan,” ujarnya, dikutip Selasa (20/10/2026).
Dua fregat buatan Italia, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, menjadi bagian dari penguatan armada TNI AL. Kapal produksi Fincantieri tersebut diserahkan secara bertahap dan kini memperkuat Koarmada II di Surabaya untuk mendukung pengamanan wilayah laut Indonesia.
Kisah Amerika Serikat menjadi cermin bahwa membangun pangkalan militer yang tangguh bukan sekadar soal teknologi dan ambisi strategis, melainkan juga soal disiplin anggaran dan perawatan jangka panjang. Tanpa keduanya, target pertahanan paling ambisius pun berisiko berhenti sebagai rencana di atas kertas.
Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Tri Widodo
Sumber: GAO, Fox News Digital, Reuters, Air & Space Forces Magazine, Liputan6
About the Author
