Bukan Cuma Soal Keamanan! Alasan 70 Ribu Jemaah Umrah Dilarang Transit di Malaysia dan Singapura
Kalimantan Update – 29 Oktober 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi mendorong jemaah umrah untuk memilih penerbangan langsung menuju Arab Saudi, alih-alih transit di Malaysia atau Singapura. Imbauan ini bukan semata-mata berkaitan dengan keamanan perjalanan, melainkan juga strategi memperkuat ekonomi nasional melalui optimalisasi maskapai dalam negeri. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa sekitar 70 ribu jemaah umrah Indonesia setiap tahunnya menggunakan rute transit melalui kedua negara tersebut. Jika dialihkan ke penerbangan langsung bersama Garuda Indonesia dan Lion Air, dampak ekonominya akan terasa di dalam negeri.
“Kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dahnil dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Meski demikian, ia menegaskan bahwa imbauan ini lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan kenyamanan jemaah. “Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” ujarnya.
Kemenhaj telah mengumpulkan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk membahas pilihan rute penerbangan. “Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” tegas Dahnil. Ia juga mengimbau jemaah untuk mengutamakan penerbangan langsung ke Jeddah atau Madinah. “Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” tambahnya.
Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah secara keseluruhan. Selain mendorong maskapai nasional, pemerintah melalui Danantara Investment Management (DIM) tengah mengembangkan investasi properti di Makkah. Pada Oktober 2026, Danantara menyelesaikan akuisisi aset di kawasan Thakher Makkah senilai SAR 2 miliar atau setara US$533 juta (sekitar Rp8 triliun). Aset tersebut meliputi Hotel Novotel Thakher dengan 1.461 kamar dan suite, serta lahan seluas 4,4 hektare untuk pengembangan lebih lanjut. Investasi ini merupakan bagian dari pengembangan ekosistem haji, umrah, dan Kompleks Bait Jemaah, yang diharapkan meningkatkan layanan akomodasi bagi jemaah di Tanah Suci.
Di sisi lain, Kemenhaj juga tengah menangani isu internal terkait pengunduran diri dua putra Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), dari jabatan tenaga ahli. Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz resmi mundur pada Senin (26/10/2026) setelah penunjukan mereka menuai kritik. Langkah ini diapresiasi oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai keputusan tersebut sebagai langkah etis untuk menghindari kesan nepotisme. “Ini langkah yang bagus, penuh etika,” kata Mahfud melalui akun X. Dahnil juga menegaskan bahwa pengunduran diri itu bagian dari komitmen menjaga integritas kementerian.
Sementara itu, Kemenhaj telah mengumumkan daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, menjelaskan bahwa jemaah dapat memeriksa status keberangkatan melalui laman resmi haji.go.id/estimasi-keberangkatan. Jemaah yang berhak lunas diimbau segera melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi persyaratan istithaah sebelum melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah umrah dan haji semakin tertata, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi bangsa. Pengalihan rute transit ke maskapai nasional dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan jemaah, tetapi juga memperkuat industri penerbangan dalam negeri. Ke depan, sinergi antara Kemenhaj, maskapai, PPIU, dan lembaga investasi seperti Danantara diharapkan menciptakan ekosistem ibadah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
About the Author
