45 Persen Data Bansos Dinilai Melenceng, Cek Desil Bansos Kini Jadi Kunci Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Kalimantan Update – 02 November 2026 | Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan temuan mengejutkan bahwa sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu malam (1/11/2026). Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengajak seluruh pengurus RT dan RW serta pemerintah daerah untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Bagi masyarakat umum, langkah awal yang bisa dilakukan adalah melakukan cek desil bansos melalui kanal resmi Kementerian Sosial untuk mengetahui status kesejahteraan keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Evaluasi Kementerian Sosial tersebut menjadi pemicu utama mengapa pembenahan data dinilai mendesak. Presiden, menurut Gus Ipul, mengajak seluruh pihak memulai perbaikan data agar menjadi tunggal dan satu. “Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data,” ujar Gus Ipul di hadapan perwakilan RT/RW, agen perlindungan sosial, perangkat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Akurasi data disebut sebagai fondasi bagi pelaksanaan program perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial, sekaligus amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan integrasi data sosial ekonomi ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pengelolaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemutakhiran data dilakukan melalui jalur formal, mulai dari RT/RW, pemerintah desa atau kelurahan, hingga BPS. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan mengusulkan atau menyanggah data penerima bantuan melalui aplikasi Cek Bansos, pusat layanan telepon 021-171, dan WhatsApp 08877-171-171. Data yang telah diperbarui kemudian dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling rendah.

Pemerintah juga mengembangkan sistem Perlindungan Sosial Digital untuk memperkuat validasi penerima bantuan. Sistem ini mengintegrasikan data sosial ekonomi dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk data kependudukan, pertanahan, kelistrikan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, proses cek desil bansos menjadi lebih akurat karena data yang digunakan telah terverifikasi secara digital, bahkan hingga pengenalan wajah. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi praktik salah sasaran yang selama ini menjadi sorotan.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan PKH dan bantuan sembako, pengecekan dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/. Cukup masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP, ketik kode captcha, lalu tekan tombol “Cari Data”. Hasilnya akan menampilkan informasi kondisi kesejahteraan keluarga berdasarkan pengelompokan desil, bukan pengumuman tanggal pencairan bantuan. Perlu dipahami bahwa keluarga yang masuk desil 1-4 atau 40 persen kelompok terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan Sembako. Adapun keluarga dalam desil 5 dapat diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Selain PKH dan sembako, desil kesejahteraan juga menjadi acuan penting dalam penentuan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP). Meski demikian, PIP dan Cek Bansos merupakan dua layanan yang berbeda. PIP tidak dapat diperiksa secara langsung melalui situs Cek Bansos. Keluarga yang berada di desil 5 tidak serta-merta kehilangan kesempatan mendapatkan PIP, karena penentuan penerima juga mempertimbangkan kriteria lain, seperti kondisi khusus atau risiko putus sekolah. Orang tua disarankan tetap berkoordinasi dengan sekolah untuk memastikan data siswa, NISN, NIK, dan informasi keluarga sudah benar. Bagi yang ingin memantau perubahan desil, langkah cek desil bansos secara berkala melalui laman Kemensos menjadi cara paling praktis.

Besaran bantuan PKH untuk periode tiga bulan berbeda sesuai kategori penerima. Berdasarkan indeks bantuan PKH dalam Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 59/3/BS.01.00/1/2025, ibu hamil atau nifas dan anak usia 0-6 tahun masing-masing memperoleh Rp750.000, sedangkan anak sekolah dasar menerima Rp225.000. Rincian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Selain bantuan tunai PKH, pemerintah menyalurkan bantuan Sembako untuk membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan ini dapat digunakan untuk memperoleh bahan makanan yang mencakup sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Penentuan penerima kedua program tersebut sepenuhnya mengacu pada DTSEN yang membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 desil. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin melakukan cek desil bansos agar mengetahui posisi keluarga dan tidak ketinggalan informasi terkait bantuan yang tersedia.

Dengan perbaikan data yang tengah berjalan, pemerintah berharap bantuan sosial dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Partisipasi aktif RT/RW, pemerintah desa, serta masyarakat dalam memutakhirkan data menjadi kunci keberhasilan program. Jangan ragu memanfaatkan layanan cek desil bansos melalui aplikasi Cek Bansos, call center 021-171, atau WhatsApp 08877-171-171 jika menemukan ketidaksesuaian data. Mari bersama-sama mengawal perbaikan data demi bansos yang lebih tepat sasaran.

About the Author

Sukardi

Administrator

View All Posts