Kalimantan Update – 08 November 2026 | Pemerintah Kabupaten Kapuas tengah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai langkah strategis untuk memetakan risiko sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah tersebut. Langkah Pemkab Kapuas Susun RPB Peta Risiko Ancaman Bencana ini menegaskan komitmen pemerintah daerah agar dokumen perencanaan tidak berhenti sebagai kewajiban administratif semata, melainkan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang aplikatif dan berkelanjutan.
Penyusunan dokumen tersebut dibahas melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di aula kantor Bapperida Kapuas pada Kamis (5/11/2026). Kegiatan itu dibuka oleh Asisten III Setda Kapuas, Fery Noah, yang mewakili Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno. Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk merumuskan kerangka penanggulangan bencana yang lebih terarah.
Melibatkan Beragam Pemangku Kepentingan
Dalam penyusunan RPB, sejumlah pemangku kepentingan dilibatkan, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, camat, hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Tak hanya itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya turut serta memberikan masukan akademik.
Keterlibatan dunia usaha dan organisasi lingkungan juga terlihat dalam forum tersebut. Perwakilan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kalimantan Tengah, Manggala Agni, KPHP, KPHL, BOSF Mawas, serta pemadam kebakaran mandiri hadir untuk menyumbang data dan perspektif lapangan.
Kondisi Geografis Kapuas Jadi Pertimbangan Utama
Asisten III Setda Kapuas, Fery Noah, menyoroti kondisi geografis Kapuas yang memiliki beragam potensi bencana. Wilayah yang luas, permukiman yang tersebar di sepanjang daerah aliran sungai, kawasan gambut, serta lahan pertanian menjadi faktor yang harus diperhitungkan secara serius dalam setiap perencanaan.
Ia meminta setiap perangkat daerah menyajikan data akurat mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas wilayah, serta riwayat kejadian bencana sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, penanggulangan bencana harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah.
Upaya Pemkab Kapuas Susun RPB Peta Risiko Ancaman Bencana ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas.
Ancaman Bencana yang Perlu Diwaspadai
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S Pandiangan, mengungkapkan bahwa ancaman bencana di daerah itu meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, angin kencang, hingga kebakaran permukiman. Luas wilayah, karakteristik permukiman, serta keberadaan lahan gambut membuat penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan yang terarah dan terintegrasi.
Pangeran menegaskan bahwa tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya berada di tangan BPBD. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan relawan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
Berikut sejumlah ancaman bencana yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Kapuas:
- Banjir yang kerap melanda kawasan permukiman di sepanjang daerah aliran sungai.
- Kebakaran hutan dan lahan, terutama di area gambut yang rentan.
- Kekeringan pada musim kemarau yang berdampak pada lahan pertanian.
- Angin kencang yang berpotensi merusak bangunan dan fasilitas umum.
- Kebakaran permukiman di kawasan padat penduduk.
Cakupan Dokumen RPB
Dokumen RPB nantinya memuat kebijakan, strategi, program, dan kegiatan berdasarkan kajian risiko serta karakteristik ancaman daerah. Cakupannya meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kalak BPBD meminta seluruh OPD dan pemangku kepentingan aktif menyampaikan data serta masukan. Akurasi informasi dinilai sangat menentukan agar rencana yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Melalui langkah Pemkab Kapuas Susun RPB Peta Risiko Ancaman Bencana, pemerintah daerah berharap FGD tersebut menghasilkan dokumen yang aplikatif dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Tantangan berikutnya adalah memastikan program pengurangan risiko bencana benar-benar dilaksanakan, bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Kesimpulan
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana oleh Pemkab Kapuas merupakan langkah maju dalam membangun kesiapsiagaan daerah yang lebih matang. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi lingkungan, dokumen ini diharapkan mampu menjadi fondasi pembangunan yang berketahanan. Keberhasilan Pemkab Kapuas Susun RPB Peta Risiko Ancaman Bencana pada akhirnya tidak hanya diukur dari selesainya dokumen, tetapi dari sejauh mana rencana itu diimplementasikan untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan wilayah Kapuas di masa depan.
About the Author
