Kalimantan Update – 15 November 2026 | Sebanyak 1.999 UMKM di Kukar Telah Bersertifikat Halal Santi Diskop UKM Petakan Calon Penerima Fasilitasi menjadi sorotan dalam upaya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kukar, Santi Effendi, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang berminat memperoleh sertifikasi halal sekaligus memetakan calon penerima fasilitasi pada tahun mendatang.
Pendataan tersebut dilakukan melalui formulir pendaftaran yang disebarkan lewat media sosial Kawaku. Menurut Santi, informasi yang dikumpulkan mencakup lokasi dan jenis usaha, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), produk yang diajukan, serta pilihan pendamping sertifikasi halal. Langkah ini dinilai penting agar proses fasilitasi berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.
Data UMKM dan Kepemilikan NIB
Berdasarkan data Diskop UKM Kukar, jumlah UMKM di wilayah tersebut mencapai 41.634 unit. Dari angka itu, sebanyak 74,20 persen telah memiliki NIB. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, Diskop UKM akan membantu proses pengurusannya terlebih dahulu karena dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengajuan sertifikasi halal.
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Total UMKM di Kukar | 41.634 unit |
| UMKM bersertifikat halal | 1.999 unit |
| UMKM memiliki NIB | 74,20 persen |
Perluasan capaian 1.999 UMKM di Kukar Telah Bersertifikat Halal Santi Diskop UKM Petakan Calon Penerima Fasilitasi tidak terlepas dari pemanfaatan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini menggunakan skema pernyataan halal pelaku usaha atau self declare bagi usaha yang memenuhi kriteria tertentu.
Skema SEHATI dan Persyaratan Pengajuan
Santi menjelaskan bahwa program tersebut dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria pengajuan melalui skema pernyataan halal pelaku usaha, dengan mempertimbangkan ketentuan serta ketersediaan kuota. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Menggunakan bahan yang terjamin kehalalannya;
- Menerapkan proses produksi yang sederhana;
- Pengajuan melalui pemeriksaan dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
Selain legalitas usaha, pelaku UMKM juga perlu menyiapkan informasi bahan baku, tahapan produksi, serta dokumen pendukung yang diajukan melalui sistem SIHALAL. Kelengkapan dokumen menjadi kunci agar proses sertifikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
Kendala Kuota dan Strategi Pemetaan
Meski capaian 1.999 UMKM di Kukar Telah Bersertifikat Halal Santi Diskop UKM Petakan Calon Penerima Fasilitasi menunjukkan hasil positif, pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal pada 2026 masih menghadapi kendala keterbatasan kuota. Santi menyebut kuota yang tersedia saat ini telah terpenuhi sehingga sejumlah pelaku usaha harus menunggu kesempatan berikutnya.
Pada 2026, Diskop UKM sebenarnya telah menyiapkan target fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Namun, pelaksanaannya masih terkendala karena kuota yang tersedia telah penuh. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Diskop UKM memanfaatkan aplikasi Kumala dan hasil pendataan melalui media sosial Kawaku sebagai dasar pemetaan calon penerima fasilitasi.
Upaya penguatan koordinasi dengan lembaga serta pendamping halal juga menjadi bagian dari strategi ke depan. Diskop UKM akan membantu pelaku usaha melengkapi persyaratan dan mengoptimalkan akses terhadap program fasilitasi yang tersedia. Dengan begitu, pemetaan calon penerima fasilitasi dapat berjalan lebih efisien dan adil.
Dorongan bagi Pelaku Usaha
Bagi pelaku UMKM, sertifikat halal bukan sekadar dokumen legalitas, melainkan nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk bersertifikat halal dinilai lebih kompetitif, baik di pasar lokal maupun regional. Karena itu, pendataan yang dilakukan Diskop UKM diharapkan mampu mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendaftar dan memenuhi persyaratan.
Pemerintah daerah juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan berbagai kanal informasi resmi agar tidak tertinggal dari program fasilitasi yang tersedia. Sosialisasi melalui media sosial Kawaku menjadi salah satu cara efektif menjangkau pelaku usaha di berbagai kecamatan.
Secara keseluruhan, capaian 1.999 UMKM di Kukar Telah Bersertifikat Halal Santi Diskop UKM Petakan Calon Penerima Fasilitasi mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM halal. Dengan pemetaan yang matang, koordinasi lintas lembaga, serta pemanfaatan aplikasi Kumala, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi sertifikasi halal pada periode berikutnya. Keberhasilan ini pun menjadi fondasi penting bagi daya saing UMKM Kukar di pasar yang semakin menuntut jaminan produk halal.
About the Author
