Kalimantan Update – 11 November 2026 | Pemkab Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tarif Angkutan Udara dan Kenaikan Harga Gula Disorot menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayahnya. Rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung pada Senin (9/11/2026) siang dan diikuti secara virtual dari ruang rapat kantor Bupati Kapuas, Kuala Kapuas.
Dalam forum penting itu, Pemkab Kapuas diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan, yang didampingi sejumlah staf dari instansi terkait. Kehadiran perwakilan daerah ini menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mengantisipasi tekanan inflasi yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 ini tidak hanya membahas perkembangan inflasi secara umum, tetapi juga menyoroti sejumlah persoalan spesifik yang menjadi perhatian pemerintah. Kenaikan harga gula pasir, tarif angkutan udara, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah menjadi tiga isu utama yang dibahas dalam forum tersebut.
Data Inflasi Nasional Jadi Acuan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month) dan 3,23 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah pengendalian harga di tingkat lokal.
Bank Indonesia turut menyoroti kenaikan sejumlah komoditas pangan dan tarif angkutan udara sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga. Kedua komponen tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama menjelang periode-periode tertentu yang biasanya diikuti lonjakan permintaan.
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Inflasi bulanan (Oktober 2026) | 0,22 persen |
| Inflasi tahunan (Oktober 2026) | 3,23 persen |
| Fokus pembahasan | Harga gula, tarif angkutan udara, Program 3 Juta Rumah |
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi tekanan inflasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memantau perkembangan harga komoditas serta mengambil langkah sesuai kondisi di wilayah masing-masing, termasuk dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
Bagi Kabupaten Kapuas, keikutsertaan dalam rakor ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi lintas instansi. Melalui forum ini, Pemkab Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tarif Angkutan Udara dan Kenaikan Harga Gula Disorot sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara dinas perdagangan, dinas perhubungan, serta instansi terkait lainnya dalam memantau pergerakan harga di pasar.
Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah
Selain pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga didorong mendukung Program 3 Juta Rumah melalui kebijakan dan fasilitasi sesuai kewenangan daerah. Dukungan tersebut mencakup peran pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan program perumahan nasional sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Program ini dinilai strategis karena berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berpotensi menggerakkan sektor ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan lahan, perizinan, hingga koordinasi dengan pengembang agar target pembangunan rumah dapat tercapai.
Dalam konteks pengendalian inflasi, kenaikan harga gula pasir menjadi perhatian serius karena komoditas ini termasuk kebutuhan pokok yang dikonsumsi luas oleh masyarakat. Fluktuasi harga gula dapat memicu efek berantai terhadap harga produk olahan pangan, sehingga pemantauan rutin dan langkah antisipatif menjadi keharusan bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, tarif angkutan udara juga menjadi sorotan karena berpengaruh terhadap biaya distribusi barang antarwilayah. Kenaikan tarif yang tidak terkendali berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas di daerah, terutama wilayah yang bergantung pada pasokan dari luar seperti Kabupaten Kapuas.
Melalui rakor ini, Pemkab Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tarif Angkutan Udara dan Kenaikan Harga Gula Disorot sebagai wujud nyata partisipasi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Sebagai penutup, keikutsertaan Pemkab Kapuas dalam rapat koordinasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal stabilitas harga dan mendukung program pembangunan nasional. Langkah lanjutan berupa pemantauan harga secara berkala, koordinasi lintas instansi, serta edukasi kepada masyarakat diharapkan mampu menjaga daya beli dan kesejahteraan warga Kabupaten Kapuas. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi tidak berhenti pada forum rapat, tetapi berlanjut pada aksi nyata di lapangan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
About the Author
