Kalimantan Update – 10 November 2026 | Ketersediaan air bersih di Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara, kembali menjadi sorotan setelah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar menilai bahwa Kapasitas Pengolahan Air Bersih di Anggana Tak Lagi Memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus tumbuh. Fasilitas Water Treatment Plant (WTP) yang beroperasi saat ini dinilai perlu ditingkatkan, baik dari sisi produksi maupun jangkauan layanannya. Persoalan ini menjadi salah satu prioritas Disperkim Kukar dalam pengembangan infrastruktur dasar di wilayah pesisir tersebut.
Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengungkapkan bahwa kapasitas produksi WTP di Anggana sudah tidak lagi sepadan dengan kebutuhan riil warga. “Kapasitas produksi WTP di Anggana tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih,” ungkap Aidil di Tenggarong, Jumat (6/11/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan Kapasitas Pengolahan Air Bersih di Anggana Tak Lagi Memadai bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut kualitas hidup warga yang belum seluruhnya menikmati layanan air bersih perpipaan.
Peningkatan Produksi Harus Dibarengi Perluasan Jaringan
“Salah satu wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan ialah Desa Handil Terusan. Selama ini, kawasan tersebut belum mendapatkan layanan dari fasilitas pengolahan air yang dimaksud,” tuturnya. Dengan demikian, perluasan jaringan menjadi kunci agar manfaat peningkatan kapasitas WTP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa-desa yang selama ini bergantung pada sumber air alternatif.
Selain di Anggana, Disperkim Kukar juga melakukan pekerjaan peningkatan infrastruktur air bersih di kawasan Benua Puhun. Fasilitas yang dibangun di kawasan itu disiapkan untuk menunjang pelayanan sejumlah desa, termasuk Bunga Jati. Langkah ini menunjukkan bahwa penataan sistem penyediaan air bersih dilakukan secara bertahap dan menyebar, mengingat kondisi geografis Kukar yang luas serta karakter permukiman yang tersebar di banyak titik.
Pembagian Tanggung Jawab Disperkim dan Perumda
Dalam penyediaan layanan air bersih kepada masyarakat, terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antara Disperkim dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda). Disperkim menangani pembangunan fasilitas pengolahan, sedangkan pemasangan sambungan rumah (SR) serta pendataan pelanggan menjadi kewenangan Perumda.
“Kami hanya membangun fasilitasnya. Terkait sambungan ke rumah-rumah pelanggan tanyakan kepada PDAM,” kata Aidil. Ia menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas pengolahan belum serta-merta menggambarkan jumlah rumah tangga yang telah menikmati layanan. Data mengenai jumlah sambungan maupun cakupan pelanggan sepenuhnya berada pada perusahaan daerah tersebut.
Pembagian peran ini penting dipahami publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pembangunan WTP merupakan bagian dari penyediaan infrastruktur hulu, sementara sambungan rumah dan pendataan pelanggan berada di ranah layanan hilir. Kedua pihak dituntut berkoordinasi agar investasi infrastruktur yang telah dibangun benar-benar berdampak pada peningkatan akses air bersih masyarakat.
Fokus pada Pemerataan Layanan
Isu Kapasitas Pengolahan Air Bersih di Anggana Tak Lagi Memadai menegaskan perlunya perencanaan yang menyeluruh. Penambahan kapasitas produksi tanpa diikuti perluasan jaringan berisiko membuat sebagian warga tetap kesulitan memperoleh air bersih. Sebaliknya, perluasan jaringan tanpa dukungan kapasitas produksi yang memadai dapat menimbulkan gangguan layanan, seperti penurunan tekanan air atau distribusi yang tidak merata.
Karena itu, pendekatan yang ditempuh Disperkim Kukar tampak mengarah pada keseimbangan antara peningkatan fasilitas pengolahan dan pengembangan jaringan distribusi. Wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani, seperti Desa Handil Terusan, menjadi prioritas agar cakupan pelayanan air bersih semakin merata. Langkah serupa di Benua Puhun diharapkan memperkuat sistem pelayanan bagi desa-desa sekitarnya.
Kesimpulan
Kondisi Kapasitas Pengolahan Air Bersih di Anggana Tak Lagi Memadai menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat. Disperkim Kukar telah mengidentifikasi persoalan ini dan menyiapkan langkah peningkatan kapasitas WTP sekaligus perluasan jaringan ke kawasan yang belum terlayani. Namun, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada sinergi antara Disperkim sebagai pembangun fasilitas dan Perumda sebagai pengelola sambungan rumah serta pelanggan. Tanpa koordinasi yang solid, peningkatan fasilitas pengolahan tidak akan otomatis meningkatkan jumlah rumah tangga yang menikmati air bersih. Karena itu, transparansi data pelanggan dan percepatan pemasangan sambungan rumah menjadi pekerjaan rumah bersama agar persoalan Kapasitas Pengolahan Air Bersih di Anggana Tak Lagi Memadai benar-benar menemukan solusi yang berdampak langsung bagi warga.
Penulis: Rudi Hamdani | Editor: Tri Widodo | Sumber: UpdateKaltim.com
About the Author
