ASN Digital di Riau: Kinerja Diukur Lewat Aplikasi SIGMA, Absensi Biometrik hingga Zakat Rp1,2 Miliar

Foto: Istimewa

ASN Digital di Riau: Kinerja Diukur Lewat Aplikasi SIGMA, Absensi Biometrik hingga Zakat Rp1,2 Miliar

Kalimantan Update – 06 Oktober 2026 | Transformasi ASN digital di Indonesia semakin nyata. Pemerintah Provinsi Riau mulai menyiapkan aplikasi digital bernama SIGMA untuk mengukur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lebih objektif. Aplikasi ini tidak hanya untuk absensi, tetapi juga menjadi dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ASN digital yang profesional dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa penerapan sistem ini bertujuan mengukur potensi dan kinerja setiap ASN secara terukur. “Kita sudah sepakat untuk mengukur kualitas ASN melalui manajemen talenta. Untuk memaksimalkan potensi ASN, harus ada alat ukurnya supaya kita bisa memberikan kepercayaan dan berlaku adil,” ujarnya saat memimpin rapat persiapan pemanfaatan aplikasi SIGMA di Pekanbaru, Senin (5/10/2026).

Dalam sistem baru ini, absensi akan menggunakan biometrik dan setiap pekerjaan wajib diunggah ke dalam sistem. Jika tidak ada bukti kerja, maka bobot kinerja tidak diakui dan TPP tidak akan cair penuh. “Dengan digitalisasi kita memaksa semua orang berada di dalam sistem. Kalau dia merasa hadir, absennya melalui biometrik. Kalau dia merasa bekerja, ya dia upload hasil kerjanya. Itu yang akan dibobot,” tegas Syahrial. Ia menambahkan bahwa digitalisasi menutup celah manipulasi yang rawan terjadi pada penilaian manual.

Perubahan struktur organisasi yang memperbanyak jabatan fungsional dan mempersempit jabatan struktural menjadi alasan utama penerapan sistem ini. Selama ini, sebagian ASN di jabatan fungsional dianggap tidak memiliki pertanggungjawaban mutlak. “Dulu lebih gampang karena semuanya struktural, hari ini struktural dipersempit, fungsional diperbesar. Untuk itu, kami mulai mengukur pekerjaan fungsional dengan indikator keberhasilan yang jelas,” jelas Syahrial. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengidentifikasi dan membagi beban kerja secara terukur, baik untuk pejabat struktural maupun fungsional.

Langkah Pemprov Riau ini sejalan dengan upaya penguatan ASN digital di berbagai daerah. Di Papua Tengah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kompetensi Microsoft Office bagi ratusan ASN. Kegiatan dua hari, 5-6 Oktober 2026, di Aula BKPSDM Nabire ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Best Computer Nabire. Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menekankan bahwa di era pelayanan serba digital, setiap ASN dituntut terampil mengoperasikan komputer. “Digitalisasi administrasi pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa kesiapan SDM. Suka tidak suka, Microsoft Office harus kita kuasai,” ujarnya. Bimtek ini fokus pada penguasaan Microsoft Word dan Excel untuk mendukung tugas administrasi seperti naskah dinas, laporan, dan surat keputusan.

Selain peningkatan kompetensi, aspek spiritual dan sosial juga menjadi perhatian dalam pembinaan ASN. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengingatkan ASN agar tidak terlibat judi online yang merusak. Sebaliknya, ia mendorong penguatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). “Setiap bulan, BAZNAS menampung zakat profesi ASN kita Rp1,2 miliar. Ini luar biasa. Silakan warga yang membutuhkan bersurat ke BAZNAS,” ujarnya dalam Siraman Rohani di Soreang, Senin (5/10/2026). Ia menyoroti sekitar 1.000 ASN yang terlibat judi online dengan transaksi Rp4,4 miliar sepanjang 2024. “Tidak ada yang kaya dari judi. Itu hanya khayalan,” tegasnya. Zakat profesi ASN ini diharapkan menjadi kekuatan membantu warga, termasuk bantuan beras dan BPJS.

Penerapan ASN digital melalui aplikasi SIGMA di Riau menjadi contoh bagaimana teknologi dapat mendorong integritas dan produktivitas. Dengan sistem yang transparan, setiap kinerja dihargai, diakui, dan diberikan haknya secara adil. Ke depan, Pemprov Riau akan meminta setiap OPD menunjuk Ketua Tim melalui BKD, memperbarui aplikasi, dan merapikan sistem pengawasan, termasuk kemungkinan perubahan Peraturan Gubernur. Digitalisasi ini bukan sekadar alat, tetapi budaya kerja baru yang menuntut akuntabilitas.

Secara keseluruhan, pengembangan ASN digital di Indonesia menunjukkan arah positif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dari Riau yang mengukur kinerja lewat SIGMA, Papua Tengah yang meningkatkan literasi digital, hingga Bandung yang memperkuat nilai spiritual dan sosial, semuanya bermuara pada pelayanan publik yang lebih berkualitas. Keberhasilan transformasi ini bergantung pada komitmen seluruh ASN untuk terus belajar, beradaptasi, dan menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, ASN digital bukan hanya slogan, melainkan kenyataan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Penulis: Syaifullah, Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Editor: Syaifullah
Sumber Berita: Riau Aktual, Riau Sky, Lipo, Seputarpapua, Bale Bandung

Tags: