Kemenkeu Siapkan Perpres Penyelesaian Utang Whoosh, Pengalihan Saham PSBI Jadi Kunci
Kalimantan Update – 13 Oktober 2026 | Kemenkeu Siapkan Perpres Penyelesaian Utang Whoosh menjadi langkah strategis pemerintah untuk menata kembali struktur kepemilikan dan kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tengah menyusun Peraturan Presiden yang akan menjadi dasar hukum pengambilalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) oleh Kemenkeu. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan layanan Whoosh sekaligus melindungi kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa Perpres tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme pengalihan saham PSBI, konsorsium BUMN yang memegang 60 persen saham pengendali di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). “Perpres ini akan menjadi dasar pengambilalihan saham PSBI oleh Kemenkeu,” ujar Evita dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban proyek akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Proyek kereta cepat Whoosh merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang menelan investasi besar. Sejak diresmikan pada Oktober 2023, layanan ini telah menjadi tulang punggung transportasi massal rute Jakarta-Bandung. Namun, di balik gemerlapnya, proyek ini menyimpan persoalan utang yang membelit konsorsium BUMN. Kemenkeu Siapkan Perpres Penyelesaian Utang Whoosh sebagai respons atas kebutuhan kepastian hukum dalam restrukturisasi pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kreditur internasional.
Dalam rancangan Perpres yang sedang digodok, pemerintah akan mengambil alih saham PSBI untuk kemudian melakukan penyehatan finansial. Langkah ini diyakini dapat memperjelas tanggung jawab negara tanpa harus membebani APBN secara berlebihan. Evita menambahkan bahwa proses penyelesaian kewajiban akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola yang baik.
Dampak terhadap APBN dan Layanan Publik
Pengambilalihan saham PSBI oleh Kemenkeu dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah krisis keuangan di tubuh operator kereta cepat. Selama ini, beban utang yang menumpuk dikhawatirkan mengganggu operasional Whoosh dan berpotensi menjadi beban fiskal. Dengan adanya Perpres, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih terukur, termasuk restrukturisasi utang dan penyertaan modal negara (PMN) jika diperlukan.
Pengamat kebijakan fiskal menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyelamatkan aset strategis. “Negara tidak boleh lepas tangan terhadap proyek yang telah menjadi ikon transportasi modern. Namun, penyelesaiannya harus dilakukan dengan skema yang tidak memberatkan APBN,” ujar seorang analis ekonomi di Jakarta.
Selain itu, Kemenkeu Siapkan Perpres Penyelesaian Utang Whoosh juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor asing. Pasalnya, proyek Whoosh melibatkan perusahaan China, sehingga kepastian penyelesaian utang akan mencerminkan kredibilitas Indonesia di mata mitra internasional. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan semua kewajiban sesuai perjanjian yang berlaku.
Rincian Rancangan Perpres
Meski detail lengkap belum dipublikasikan, sejumlah poin penting dalam rancangan Perpres telah bocor ke publik. Berikut beberapa aspek yang akan diatur:
- Pengalihan saham PSBI dari konsorsium BUMN kepada Kemenkeu sebagai representasi negara.
- Penyelesaian kewajiban proyek secara menyeluruh, termasuk utang kepada kreditur dan vendor.
- Prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi, dengan audit independen dan pengawasan ketat.
- Perlindungan layanan Whoosh agar tetap beroperasi normal selama proses restrukturisasi.
- Mekanisme pelaporan berkala kepada Presiden dan DPR.
Dengan skema ini, pemerintah berharap dapat menyelesaikan persoalan utang Whoosh tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Kemenkeu Siapkan Perpres Penyelesaian Utang Whoosh juga menjadi sinyal bahwa pemerintah serius dalam menata proyek-proyek infrastruktur yang memiliki risiko tinggi.
Tantangan dan Harapan
Meski niat pemerintah baik, implementasi Perpres ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan status quo. Selain itu, proses pengalihan saham dan restrukturisasi utang membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga. Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan PT KCIC harus bekerja sama agar transisi berjalan mulus.
Di sisi lain, masyarakat berharap Whoosh tetap menjadi moda transportasi yang terjangkau dan andal. Jika penyelesaian utang berhasil, operasional kereta cepat dapat terus ditingkatkan, termasuk rencana perpanjangan rute hingga Surabaya. Kemenkeu Siapkan Perpres Penyelesaian Utang Whoosh menjadi babak baru dalam pengelolaan proyek strategis nasional yang lebih profesional dan berkelanjutan.
Dengan segala dinamikanya, langkah Kemenkeu ini patut diapresiasi sebagai upaya menjaga kedaulatan ekonomi. Publik menantikan terbitnya Perpres tersebut agar kepastian hukum segera terwujud. Pemerintah pun berjanji akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, demi layanan publik yang lebih baik dan APBN yang sehat.
About the Author
