Kalimantan Update – 03 Oktober 2026 | JAKARTA – Reshuffle kali ini bukan sekadar ganti menteri [titlebase]. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan dalam Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah posisi strategis. Namun, bagi banyak pengamat, reshuffle kali ini bukan sekadar ganti menteri [titlebase], melainkan sebuah upaya penataan ulang simpul-simpul penting pemerintahan untuk memastikan program prioritas berjalan lebih efektif.
Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai perubahan sejumlah posisi strategis dalam reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya penataan ulang simpul-simput penting pemerintahan. Menurut dia, reposisi dua menteri koordinator hingga penambahan kelembagaan baru memperlihatkan perhatian Presiden Prabowo pada persoalan koordinasi. “Presiden sedang memperluas cakupan penataan kabinet. Tujuannya bisa dibaca sebagai upaya sinkronisasi kebijakan dan mempercepat program pemerintah,” kata Efriza.
Salah satu perubahan menonjol adalah penunjukan diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Efriza menilai pilihan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan memperkuat kapasitas teknokratis di sektor diplomasi. “Ini menunjukkan adanya upaya memperkuat kembali peran Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.
Di sektor keamanan, rotasi sejumlah perwira kepolisian dan penempatan purnawirawan TNI di posisi strategis juga menjadi sorotan. Listyo Sigit Prabowo tidak lagi menjabat sebagai Kapolri dan dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Kursi Kapolri kemudian diberikan kepada Suyudi Ario Seto, dengan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Menurut Efriza, hal ini memperlihatkan perhatian Prabowo terhadap pengawalan kebijakan serta keamanan.
Politikus PDI Perjuangan, Ansy Lema, menegaskan bahwa reshuffle kali ini bukan sekadar ganti menteri [titlebase]. Menurutnya, hal terpenting dari perombakan tersebut adalah lonjakan kinerja dan perbaikan nyata pada level implementasi kebijakan. “Catatan kami selama ini, kalau dari segi visi dan paradigma presiden itu cukup clear, cukup jelas menyampaikan apa yang menjadi komitmen beliau. Tapi persoalan yang kami lihat ada pada level implementasi aksi di lapangan yang kerap kali lemah dan kedodoran,” ujar Ansy Lema.
Ansy menekankan, PDI Perjuangan memandang reshuffle bukan sebatas mengganti atau memasukkan figur baru ke dalam jajaran menteri dan wakil menteri. Tolak ukur keberhasilan perombakan kabinet terletak pada sejauh mana perubahan tersebut berdampak langsung pada masyarakat. “Harapan kami sederhana, reshuffle bukan saja mengganti siapa dan memasukkan siapa, tetapi apakah perombakan ini bisa meningkatkan kualitas kinerja dari pemerintah,” tegasnya.
Ia membeberkan sejumlah isu krusial yang harus segera dijawab oleh susunan kabinet baru, di antaranya pembukaan lapangan kerja, penguatan kondisi ekonomi, kepastian hukum, hingga perlindungan bagi kelompok rentan. “Apakah reshuffle hari ini mendorong penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi secara riil oleh masyarakat? Mulai dari lapangan pekerjaan, ekonomi, kepastian hukum, hingga perlindungan terhadap kaum rentan,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan bagian dari evaluasi strategis dan penataan birokrasi pemerintahan. Menurut dia, Presiden tentu memiliki pertimbangan dalam menentukan siapa yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan. “Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak makin efektif,” kata Dave.
Dave menambahkan, konsolidasi antarlembaga setelah pejabat-pejabat baru dilantik adalah hal yang penting agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur, serta memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya. Penilaian terhadap seorang pejabat tidak cukup hanya melihat latar belakang atau jabatan sebelumnya, tetapi juga kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja setelah menerima amanah.
Sementara itu, pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menjadi sorotan tersendiri. Syahganda Nainggolan resmi dilantik sebagai Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta, menggantikan Muhammad Qodari yang mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pengangkatan Syahganda tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Pergantian tersebut menjadi kali keempat posisi pimpinan Bakom berubah sejak pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai pada Oktober 2024. Dalam kurun kurang dari dua tahun, posisi Kepala Bakom telah diisi oleh Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.
Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik Pratikno sebagai Ketua Wantimpres dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Selain itu, Fadil Imran ditempatkan sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Penempatan figur dengan latar belakang kepolisian di kawasan Pantura memunculkan pertanyaan publik apakah kawasan tersebut akan dikelola sebagai proyek pembangunan dan ekologis, atau juga semakin kuat dilihat dari perspektif keamanan.
Pengamat politik dari Universitas Pamulang, Muhammad Akbar Maulana, menilai bahwa reshuffle kali ini bukan sekadar ganti menteri [titlebase]. Menurutnya, ketika orang berganti posisi, yang berubah bukan hanya struktur organisasi, tetapi bisa ikut berubah pula cara kekuasaan bekerja. “Publik perlu melihat program konkretnya, bukan hanya latar belakang orangnya,” ujarnya.
Dengan dinamika yang ada, reshuffle kali ini bukan sekadar ganti menteri [titlebase]. Ia menjadi momentum evaluasi bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan bahwa perubahan susunan kabinet benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Publik akan menilai apakah janji-janji perbaikan itu terwujud dalam kebijakan yang nyata dan terasa di lapangan.
Penulis: Syaifullah
Editor: Oktavianus A, Rudi Hamdani, Sukardi, Tri Widodo
Sumber Berita: Gesuri.id, JPNN.com, VIVA.co.id