Kalimantan Update – 17 Oktober 2026 | JAKARTA — Ketua Jakmania Pertanyakan Dasar Sanksi Pengurangan Poin Persija mencuat ke publik setelah insiden penyerangan bus Persib Bandung U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 2026. Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, mempertanyakan dasar hukum dari wacana pengurangan poin yang kabarnya akan dijatuhkan kepada Persija Jakarta. Menurutnya, sanksi sebesar itu tidak boleh diambil tanpa landasan regulasi yang jelas dan resmi berlaku.

Aditya menegaskan bahwa hingga saat ini ketentuan mengenai pengurangan poin belum resmi diberlakukan. Ia meminta PSSI sebagai otoritas sepak bola nasional untuk memastikan aturan yang dapat dijadikan dasar sebelum menjatuhkan hukuman kepada klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Sikap kritis ini muncul karena para pelaku penyerangan diduga berasal dari kalangan suporter Persija, sehingga klub ikut mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Kronologi Insiden yang Memicu Polemik

Insiden bermula ketika bus yang membawa rombongan Persib Bandung U-18 melintas di Rest Area KM 360 Batang. Sekelompok orang yang diduga suporter Persija melakukan penyerangan terhadap bus tersebut. Kejadian ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari pendukung Persib Bandung yang menuntut keadilan dan sanksi tegas.

Dalam perkembangan terbaru, wacana pengurangan poin Persija mencuat sebagai salah satu bentuk hukuman yang dipertimbangkan. Namun, wacana ini justru menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai sanksi tersebut perlu diambil sebagai efek jera, sementara sebagian lain mempertanyakan validitas dan dasar hukumnya.

Desakan agar Sanksi Mengacu pada Regulasi

Ketua Jakmania Pertanyakan Dasar Sanksi Pengurangan Poin Persija bukan tanpa alasan. Aditya meminta agar setiap keputusan yang diambil oleh PSSI maupun operator kompetisi mengacu pada regulasi yang sudah ada dan berlaku. Menurutnya, penerapan sanksi tidak boleh bersifat improvisasi atau menyesuaikan diri dengan tekanan publik semata.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Klub berhak mengetahui secara rinci pasal atau aturan mana yang dilanggar, sehingga mereka dapat menyiapkan pembelaan yang objektif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan sportivitas yang selama ini dijunjung tinggi dalam dunia sepak bola nasional.

Respons Berbagai Pihak

Pernyataan Ketua Jakmania Pertanyakan Dasar Sanksi Pengurangan Poin Persija mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Sejumlah pengamat menilai bahwa sanksi pengurangan poin memang pernah diterapkan dalam beberapa kasus serupa, namun biasanya disertai dengan dasar regulasi yang kuat dan keputusan resmi dari komite disiplin.

Di sisi lain, kelompok suporter Persib Bandung menuntut agar kasus ini ditangani secara serius. Mereka berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan, terutama menyangkut keselamatan pemain dan ofisial di jalan. Insiden di jalan tol tersebut dinilai sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

Poin-Poin Penting dalam Polemik Ini

• Insiden penyerangan bus Persib U-18 terjadi di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 2026.
• Pelaku diduga berasal dari kalangan suporter Persija Jakarta.
• Wacana pengurangan poin Persija muncul sebagai bentuk sanksi.
• Ketua Umum The Jakmania mempertanyakan dasar hukum dan regulasi yang digunakan.
• PSSI diminta memastikan aturan resmi sebelum menjatuhkan hukuman.

Dampak bagi Kompetisi

Jika sanksi pengurangan poin benar-benar diterapkan, hal ini akan berdampak signifikan terhadap posisi Persija di klasemen. Pengurangan poin bisa mengubah peta persaingan di papan atas dan memengaruhi peluang tim untuk meraih gelar. Oleh karena itu, keputusan ini harus diambil dengan sangat hati-hati dan berbasis bukti yang kuat.

Selain itu, kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas PSSI dalam menegakkan disiplin dan keadilan. Publik sepak bola nasional menanti bagaimana otoritas akan menyikapi polemik ini tanpa menimbulkan preseden buruk di masa depan.

Kesimpulan

Polemik mengenai Ketua Jakmania Pertanyakan Dasar Sanksi Pengurangan Poin Persija menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam setiap keputusan sepak bola nasional. Wacana pengurangan poin harus dibarengi dengan dasar regulasi yang jelas, transparan, dan adil bagi semua pihak. PSSI dituntut untuk bertindak profesional, tidak terburu-buru, dan mengedepankan prinsip keadilan agar kepercayaan publik terhadap kompetisi tetap terjaga. Kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik.

Penulis: Rudi Hamdani
Editor: Sukardi
Sumber Berita: Suara Landak